alexametrics
28 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Ada PKH di Pusaran Pilkada

Diduga Tidak Netral, Dilaporkan ke Bawaslu

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabar pengondisian pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar mendukung pasangan calon (paslon) tertentu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember mencuat ke publik. Sejumlah petinggi partai dan tim pemenangan dikabarkan mengumpulkan para pendamping PKH asal Jember. Mereka dikumpulkan di rumah salah seorang anggota DPRD Jawa Timur di Lumajang, Senin (30/11) lalu.

Pertemuan itu bocor, bahkan sempat ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Hingga akhirnya, ada salah seorang warga yang melaporkan seorang pendamping PKH ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember terkait netralitas. Dalam laporan itu, oknum pendamping PKH itu diduga mengondisikan keluarga penerima manfaat (KPM) agar mencoblos paslon yang dia dukung. Selain itu, juga membagikan kartu saku yang bergambar paslon.

Kasus dugaan pelanggaran pilkada ini dilaporkan Moh Rio Eksan ke Bawaslu Jember, Kamis (3/12). Dalam laporannya, Rio yang tinggal di Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, menyebut, ada dugaan pengerahan penerima manfaat untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dalam laporannya, pria yang berprofesi sebagai pedagang ini pun menyerahkan sejumlah bukti. “Bukti yang kami serahkan rekaman video dan disk,” demikian laporan Rio sebagaimana yang tertulis dalam dokumen tanda bukti laporan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pada hari yang sama, kasus serupa juga diadukan kepada Plt Bupati Jember. Lebih spesifik dialamatkan kepada Dinas Sosial. Dalam surat itu dijelaskan, adanya dugaan pertemuan rahasia di Lumajang yang diarahkan untuk memengaruhi penerima PKH ke paslon tertentu. “PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis,” tulis surat pengaduan yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut.

Dikonfirmasi terkait laporan tersebut, salah seorang Koordinator PKH Kabupaten Jember, Puput Indra S, menampik kabar itu. Menurutnya, PKH Jember tidak terlibat dalam kegiatan politik. Apalagi sampai mendukung paslon tertentu. “Sejak awal, PKH tidak ikut-ikutan berpolitik. Sejak awal, seluruh anggota PKH juga diimbau untuk tetap netral,” kata Puput.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabar pengondisian pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar mendukung pasangan calon (paslon) tertentu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember mencuat ke publik. Sejumlah petinggi partai dan tim pemenangan dikabarkan mengumpulkan para pendamping PKH asal Jember. Mereka dikumpulkan di rumah salah seorang anggota DPRD Jawa Timur di Lumajang, Senin (30/11) lalu.

Pertemuan itu bocor, bahkan sempat ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Hingga akhirnya, ada salah seorang warga yang melaporkan seorang pendamping PKH ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember terkait netralitas. Dalam laporan itu, oknum pendamping PKH itu diduga mengondisikan keluarga penerima manfaat (KPM) agar mencoblos paslon yang dia dukung. Selain itu, juga membagikan kartu saku yang bergambar paslon.

Kasus dugaan pelanggaran pilkada ini dilaporkan Moh Rio Eksan ke Bawaslu Jember, Kamis (3/12). Dalam laporannya, Rio yang tinggal di Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, menyebut, ada dugaan pengerahan penerima manfaat untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dalam laporannya, pria yang berprofesi sebagai pedagang ini pun menyerahkan sejumlah bukti. “Bukti yang kami serahkan rekaman video dan disk,” demikian laporan Rio sebagaimana yang tertulis dalam dokumen tanda bukti laporan.

Pada hari yang sama, kasus serupa juga diadukan kepada Plt Bupati Jember. Lebih spesifik dialamatkan kepada Dinas Sosial. Dalam surat itu dijelaskan, adanya dugaan pertemuan rahasia di Lumajang yang diarahkan untuk memengaruhi penerima PKH ke paslon tertentu. “PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis,” tulis surat pengaduan yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut.

Dikonfirmasi terkait laporan tersebut, salah seorang Koordinator PKH Kabupaten Jember, Puput Indra S, menampik kabar itu. Menurutnya, PKH Jember tidak terlibat dalam kegiatan politik. Apalagi sampai mendukung paslon tertentu. “Sejak awal, PKH tidak ikut-ikutan berpolitik. Sejak awal, seluruh anggota PKH juga diimbau untuk tetap netral,” kata Puput.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabar pengondisian pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar mendukung pasangan calon (paslon) tertentu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember mencuat ke publik. Sejumlah petinggi partai dan tim pemenangan dikabarkan mengumpulkan para pendamping PKH asal Jember. Mereka dikumpulkan di rumah salah seorang anggota DPRD Jawa Timur di Lumajang, Senin (30/11) lalu.

Pertemuan itu bocor, bahkan sempat ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Hingga akhirnya, ada salah seorang warga yang melaporkan seorang pendamping PKH ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember terkait netralitas. Dalam laporan itu, oknum pendamping PKH itu diduga mengondisikan keluarga penerima manfaat (KPM) agar mencoblos paslon yang dia dukung. Selain itu, juga membagikan kartu saku yang bergambar paslon.

Kasus dugaan pelanggaran pilkada ini dilaporkan Moh Rio Eksan ke Bawaslu Jember, Kamis (3/12). Dalam laporannya, Rio yang tinggal di Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, menyebut, ada dugaan pengerahan penerima manfaat untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dalam laporannya, pria yang berprofesi sebagai pedagang ini pun menyerahkan sejumlah bukti. “Bukti yang kami serahkan rekaman video dan disk,” demikian laporan Rio sebagaimana yang tertulis dalam dokumen tanda bukti laporan.

Pada hari yang sama, kasus serupa juga diadukan kepada Plt Bupati Jember. Lebih spesifik dialamatkan kepada Dinas Sosial. Dalam surat itu dijelaskan, adanya dugaan pertemuan rahasia di Lumajang yang diarahkan untuk memengaruhi penerima PKH ke paslon tertentu. “PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis,” tulis surat pengaduan yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut.

Dikonfirmasi terkait laporan tersebut, salah seorang Koordinator PKH Kabupaten Jember, Puput Indra S, menampik kabar itu. Menurutnya, PKH Jember tidak terlibat dalam kegiatan politik. Apalagi sampai mendukung paslon tertentu. “Sejak awal, PKH tidak ikut-ikutan berpolitik. Sejak awal, seluruh anggota PKH juga diimbau untuk tetap netral,” kata Puput.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/