alexametrics
23.4 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Gagal Masuk Raperda Padahal Bernilai Ekonomi dan Edukasi

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Lima rancangan peraturan daerah (raperda) mulai dibahas di gedung parlemen, kemarin (4/10). Salah satu yang menarik yakni mengenai Raperda tentang Pengelolaan Sampah yang diketahui tidak mengakomodasi bank sampah. Hal ini menjadi bahasan tersendiri sehingga alur penanganan sampah benar-benar bisa dilakukan dengan baik.

Belum masuknya bank sampah dalam draf raperda itu disampaikan Tabroni, Ketua Komisi A sekaligus anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Jember. “Bank sampah belum masuk dalam draf. Ini yang menjadi salah satu titik tekan bagaimana bank sampah itu bisa masuk,” katanya.

Draf Raperda tentang Pengelolaan Sampah, menurut dia, merupakan hasil kajian yang sudah cukup lama. Untuk itu, perlu penyesuaian sebelum raperda diputuskan. “Naskah akademiknya tahun 2018, sehingga perlu penyesuaian dan masih ada waktu untuk memasukkan bank sampah dalam raperda,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Apalagi, lanjut Tabroni, eksistensi pengelolaan sampah dalam bank sampah juga dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 14 Tahun 2021. “Jadi, semangat untuk memilah sampah bisa dilakukan mulai dari kalangan masyarakat,” ucapnya.

Hal yang cukup krusial di balik keberadaan bank sampah adalah pemberdayaan masyarakat. Selain itu, di mana saja letak-letak bank sampah nanti, secara otomatis akan memberi edukasi kepada masyarakat. “Ada perputaran ekonomi di situ. Warga yang menaruh sampah bisa dapat keuntungan, pengelola bank sampah juga dapat untung. Dan kuantitas sampah yang akan diangkut ke TPA juga akan berkurang karena sudah dilakukan pemilahan,” ungkap Tabroni.

Selain itu, Raperda Sampah nantinya juga akan mengarah pada petunjuk teknis (juknis) atau alur penanganan sampah. “Secara teknis belum dibahas. Jadi, masih ada waktu untuk memasukkan apa yang belum masuk,” ujarnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Lima rancangan peraturan daerah (raperda) mulai dibahas di gedung parlemen, kemarin (4/10). Salah satu yang menarik yakni mengenai Raperda tentang Pengelolaan Sampah yang diketahui tidak mengakomodasi bank sampah. Hal ini menjadi bahasan tersendiri sehingga alur penanganan sampah benar-benar bisa dilakukan dengan baik.

Belum masuknya bank sampah dalam draf raperda itu disampaikan Tabroni, Ketua Komisi A sekaligus anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Jember. “Bank sampah belum masuk dalam draf. Ini yang menjadi salah satu titik tekan bagaimana bank sampah itu bisa masuk,” katanya.

Draf Raperda tentang Pengelolaan Sampah, menurut dia, merupakan hasil kajian yang sudah cukup lama. Untuk itu, perlu penyesuaian sebelum raperda diputuskan. “Naskah akademiknya tahun 2018, sehingga perlu penyesuaian dan masih ada waktu untuk memasukkan bank sampah dalam raperda,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut Tabroni, eksistensi pengelolaan sampah dalam bank sampah juga dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 14 Tahun 2021. “Jadi, semangat untuk memilah sampah bisa dilakukan mulai dari kalangan masyarakat,” ucapnya.

Hal yang cukup krusial di balik keberadaan bank sampah adalah pemberdayaan masyarakat. Selain itu, di mana saja letak-letak bank sampah nanti, secara otomatis akan memberi edukasi kepada masyarakat. “Ada perputaran ekonomi di situ. Warga yang menaruh sampah bisa dapat keuntungan, pengelola bank sampah juga dapat untung. Dan kuantitas sampah yang akan diangkut ke TPA juga akan berkurang karena sudah dilakukan pemilahan,” ungkap Tabroni.

Selain itu, Raperda Sampah nantinya juga akan mengarah pada petunjuk teknis (juknis) atau alur penanganan sampah. “Secara teknis belum dibahas. Jadi, masih ada waktu untuk memasukkan apa yang belum masuk,” ujarnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Lima rancangan peraturan daerah (raperda) mulai dibahas di gedung parlemen, kemarin (4/10). Salah satu yang menarik yakni mengenai Raperda tentang Pengelolaan Sampah yang diketahui tidak mengakomodasi bank sampah. Hal ini menjadi bahasan tersendiri sehingga alur penanganan sampah benar-benar bisa dilakukan dengan baik.

Belum masuknya bank sampah dalam draf raperda itu disampaikan Tabroni, Ketua Komisi A sekaligus anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Jember. “Bank sampah belum masuk dalam draf. Ini yang menjadi salah satu titik tekan bagaimana bank sampah itu bisa masuk,” katanya.

Draf Raperda tentang Pengelolaan Sampah, menurut dia, merupakan hasil kajian yang sudah cukup lama. Untuk itu, perlu penyesuaian sebelum raperda diputuskan. “Naskah akademiknya tahun 2018, sehingga perlu penyesuaian dan masih ada waktu untuk memasukkan bank sampah dalam raperda,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut Tabroni, eksistensi pengelolaan sampah dalam bank sampah juga dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 14 Tahun 2021. “Jadi, semangat untuk memilah sampah bisa dilakukan mulai dari kalangan masyarakat,” ucapnya.

Hal yang cukup krusial di balik keberadaan bank sampah adalah pemberdayaan masyarakat. Selain itu, di mana saja letak-letak bank sampah nanti, secara otomatis akan memberi edukasi kepada masyarakat. “Ada perputaran ekonomi di situ. Warga yang menaruh sampah bisa dapat keuntungan, pengelola bank sampah juga dapat untung. Dan kuantitas sampah yang akan diangkut ke TPA juga akan berkurang karena sudah dilakukan pemilahan,” ungkap Tabroni.

Selain itu, Raperda Sampah nantinya juga akan mengarah pada petunjuk teknis (juknis) atau alur penanganan sampah. “Secara teknis belum dibahas. Jadi, masih ada waktu untuk memasukkan apa yang belum masuk,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/