Belum Rampung Duduk Perkara Kepala BPBD Jember Pergi ke Surabaya

 

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Penjelasan mengenai SK pemakaman masih belum sepenuhnya klir. Pernyataan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M Djamil di hadapan Pansus Covid-19 DPRD Jember juga dinilai belum utuh. Bupati dan pansus masih perlu meminta penjelasan lebih detail lagi kepada mantan kepala Dinas Koperasi itu, agar dugaan kasus korupsi tidak terus menggelinding dan menjadi prasangka publik.

Dikonfirmasi mengenai pernyataan Djamil, Bupati Jember Hendy Siswanto menyebut, pihaknya belum bertemu dengan Plt Kepala BPBD tersebut. "Saya masih belum jumpa yang bersangkutan," kata Hendy melalui pesan singkat kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (3/9).

Terpisah, Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember David Handoko Seto menyebut, penjelasan Plt Kepala BPBD memang belum tuntas. Hal itu, karena pada waktu yang sama Djamil harus berangkat ke Surabaya. "Kemarin, memang belum seluruhnya dijelaskan. Pak Djamil pada awalnya tidak bisa hadir karena harus ke Surabaya. Tetapi, menyempatkan diri datang ke pansus, sehingga penjelasan masih separuh," paparnya.

David mengaku, dalam waktu dekat Pansus Covid-19 DPRD akan kembali memanggil Djamil agar duduk perkaranya klir. Secara umum, Pansus Covid-19 memandang, unsur dugaan korupsi atau kerugian negara sama sekali tidak ada. "Insyaallah, pekan depan akan kami panggil lagi," katanya.

Pemanggilan terhadap Djamil, menurut David, penting agar penjelasannya lebih komplet. Pemanggilan itu nanti juga dilakukan agar dugaan kasus tidak terus menggelinding. "Akan dipanggil lagi agar keterangannya utuh," jelas David.

Diberitakan sebelumnya, dalam upaya pengelolaan keuangan daerah, Djamil menyebut bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan. Wewenang tersebut hanya dapat dilakukan oleh bupati. Apalagi, ia menegaskan, status dirinya hanyalah pelaksana tugas, sehingga hanya melaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Sementara itu, Fiska Maulidian Nugroho, ahli hukum pidana Universitas Jember (Unej), mengungkapkan bahwa kasus honor pemakaman yang sedang ramai menjadi polemik ini tidak bisa dikaitkan langsung dengan tindakan yang mengarah pada korupsi. Sebab, harus ada pengusutan lebih dalam untuk mengetahui ke mana uang itu mengalir. “Korupsi itu ada banyak macamnya. Ini sebenarnya mirip dengan kesalahan administrasi. Administrasi yang keliru, tapi diketahui oleh khalayak,” jelasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih