alexametrics
23.5 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Hari Ini Ruko di Jembatan Jompo Dieksekusi

Jadi Contoh Penertiban Bangunan Liar

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER KIDUL, Radar JemberPembongkaran tujuh rumah toko (ruko) yang berdiri tepat di atas Jembatan Jompo rencananya akan dilakukan hari ini (5/7). Prosesnya langsung ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi terkait. Apabila eksekusi bangunan itu benar-benar terlaksana, maka dapat menjadi contoh untuk penertiban seluruh bangunan di atas jembatan maupun di sempadan sungai yang melanggar aturan.

BACA JUGA : Film Mat Kilau Geser Posisi Munafik 2 dalam Top 50 Feature Film Finas

Seperti diketahui, belasan ruko di Jalan Sultan Agung, tepatnya di sisi selatan, sempat roboh. Saat itu, ambruknya ruko terkesan seperti bencana yang ditunggu. Belakangan terungkap ternyata dinas terkait bingung cara membongkarnya. Nah, kebijakan pembongkaran ruko ini bisa dibilang yang perdana di Jember dan layak untuk menjadi dasar guna membongkar bangunan liar yang ada di atas jembatan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Rencana pembongkaran ruko itu juga telah menyebar dan rencananya Jalan Sultan Agung, tepatnya di Jembatan Jompo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, akan ditutup. Informasi ini pun pernah diberitakan Jawa Pos Radar Jember saat Bupati Hendy Siswanto menggelar rapat dengan Dinas PUSDA Provinsi Jatim.

Dikonfirmasi mengenai informasi pembongkaran itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijawa membenarkannya. Menurutnya, proses pembongkaran dilakukan oleh pemerintah provinsi. “Jadwal dari Dinas PUSDA Provinsi,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Rencana pembongkaran ini juga mendapat respons dewan. Mengingat aspek keselamatan dan sumbangsih keberadaan bangunan sejak berdiri hingga akan dibongkar tidak signifikan dan tidak jelas. Padahal, ketujuh ruko itu merupakan aset Pemkab Jember yang dibangun pada medio 1987 silam. Secara bersamaan, ada semacam perjanjian bahwa ruko atau bangunan itu diberi jangka waktu 20 tahun untuk ditempati dan sejak saat itu pula tercatat sebagai aset pemkab.

Kendati lokasinya berada di atas sungai yang merupakan aset Dinas PUSDA Pemprov Jatim dan di ruas jalan nasional yang menjadi milik pemerintah pusat, namun keberadaan bangunannya tercatat sebagai aset milik Pemkab Jember. “Kami menyambut positif dan bersepakat ruko Jompo itu dibongkar. Karena bangunannya sangat rentan ambruk dan membahayakan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota DPRD Jember.

Menurut Agusta, keberadaan ruko tersebut tak ubahnya sepuluh ruko yang ambruk di sisi selatan Jembatan Jompo pada 2020 lalu. Malah lebih parah. Ruko yang sudah lebih dulu ambruk itu berada di sempadan sungai, sedangkan tujuh ruko ini berdiri tepat di atas sungai. Sehingga potensi bahaya juga lebih besar. “Kami tentu tidak mengharapkan peristiwa ambruk yang pertama itu terulang lagi,” seru politisi Partai Demokrat yang duduk di Komisi C DPRD Jember itu.

- Advertisement -

JEMBER KIDUL, Radar JemberPembongkaran tujuh rumah toko (ruko) yang berdiri tepat di atas Jembatan Jompo rencananya akan dilakukan hari ini (5/7). Prosesnya langsung ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi terkait. Apabila eksekusi bangunan itu benar-benar terlaksana, maka dapat menjadi contoh untuk penertiban seluruh bangunan di atas jembatan maupun di sempadan sungai yang melanggar aturan.

BACA JUGA : Film Mat Kilau Geser Posisi Munafik 2 dalam Top 50 Feature Film Finas

Seperti diketahui, belasan ruko di Jalan Sultan Agung, tepatnya di sisi selatan, sempat roboh. Saat itu, ambruknya ruko terkesan seperti bencana yang ditunggu. Belakangan terungkap ternyata dinas terkait bingung cara membongkarnya. Nah, kebijakan pembongkaran ruko ini bisa dibilang yang perdana di Jember dan layak untuk menjadi dasar guna membongkar bangunan liar yang ada di atas jembatan.

Rencana pembongkaran ruko itu juga telah menyebar dan rencananya Jalan Sultan Agung, tepatnya di Jembatan Jompo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, akan ditutup. Informasi ini pun pernah diberitakan Jawa Pos Radar Jember saat Bupati Hendy Siswanto menggelar rapat dengan Dinas PUSDA Provinsi Jatim.

Dikonfirmasi mengenai informasi pembongkaran itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijawa membenarkannya. Menurutnya, proses pembongkaran dilakukan oleh pemerintah provinsi. “Jadwal dari Dinas PUSDA Provinsi,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Rencana pembongkaran ini juga mendapat respons dewan. Mengingat aspek keselamatan dan sumbangsih keberadaan bangunan sejak berdiri hingga akan dibongkar tidak signifikan dan tidak jelas. Padahal, ketujuh ruko itu merupakan aset Pemkab Jember yang dibangun pada medio 1987 silam. Secara bersamaan, ada semacam perjanjian bahwa ruko atau bangunan itu diberi jangka waktu 20 tahun untuk ditempati dan sejak saat itu pula tercatat sebagai aset pemkab.

Kendati lokasinya berada di atas sungai yang merupakan aset Dinas PUSDA Pemprov Jatim dan di ruas jalan nasional yang menjadi milik pemerintah pusat, namun keberadaan bangunannya tercatat sebagai aset milik Pemkab Jember. “Kami menyambut positif dan bersepakat ruko Jompo itu dibongkar. Karena bangunannya sangat rentan ambruk dan membahayakan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota DPRD Jember.

Menurut Agusta, keberadaan ruko tersebut tak ubahnya sepuluh ruko yang ambruk di sisi selatan Jembatan Jompo pada 2020 lalu. Malah lebih parah. Ruko yang sudah lebih dulu ambruk itu berada di sempadan sungai, sedangkan tujuh ruko ini berdiri tepat di atas sungai. Sehingga potensi bahaya juga lebih besar. “Kami tentu tidak mengharapkan peristiwa ambruk yang pertama itu terulang lagi,” seru politisi Partai Demokrat yang duduk di Komisi C DPRD Jember itu.

JEMBER KIDUL, Radar JemberPembongkaran tujuh rumah toko (ruko) yang berdiri tepat di atas Jembatan Jompo rencananya akan dilakukan hari ini (5/7). Prosesnya langsung ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi terkait. Apabila eksekusi bangunan itu benar-benar terlaksana, maka dapat menjadi contoh untuk penertiban seluruh bangunan di atas jembatan maupun di sempadan sungai yang melanggar aturan.

BACA JUGA : Film Mat Kilau Geser Posisi Munafik 2 dalam Top 50 Feature Film Finas

Seperti diketahui, belasan ruko di Jalan Sultan Agung, tepatnya di sisi selatan, sempat roboh. Saat itu, ambruknya ruko terkesan seperti bencana yang ditunggu. Belakangan terungkap ternyata dinas terkait bingung cara membongkarnya. Nah, kebijakan pembongkaran ruko ini bisa dibilang yang perdana di Jember dan layak untuk menjadi dasar guna membongkar bangunan liar yang ada di atas jembatan.

Rencana pembongkaran ruko itu juga telah menyebar dan rencananya Jalan Sultan Agung, tepatnya di Jembatan Jompo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, akan ditutup. Informasi ini pun pernah diberitakan Jawa Pos Radar Jember saat Bupati Hendy Siswanto menggelar rapat dengan Dinas PUSDA Provinsi Jatim.

Dikonfirmasi mengenai informasi pembongkaran itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijawa membenarkannya. Menurutnya, proses pembongkaran dilakukan oleh pemerintah provinsi. “Jadwal dari Dinas PUSDA Provinsi,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Rencana pembongkaran ini juga mendapat respons dewan. Mengingat aspek keselamatan dan sumbangsih keberadaan bangunan sejak berdiri hingga akan dibongkar tidak signifikan dan tidak jelas. Padahal, ketujuh ruko itu merupakan aset Pemkab Jember yang dibangun pada medio 1987 silam. Secara bersamaan, ada semacam perjanjian bahwa ruko atau bangunan itu diberi jangka waktu 20 tahun untuk ditempati dan sejak saat itu pula tercatat sebagai aset pemkab.

Kendati lokasinya berada di atas sungai yang merupakan aset Dinas PUSDA Pemprov Jatim dan di ruas jalan nasional yang menjadi milik pemerintah pusat, namun keberadaan bangunannya tercatat sebagai aset milik Pemkab Jember. “Kami menyambut positif dan bersepakat ruko Jompo itu dibongkar. Karena bangunannya sangat rentan ambruk dan membahayakan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota DPRD Jember.

Menurut Agusta, keberadaan ruko tersebut tak ubahnya sepuluh ruko yang ambruk di sisi selatan Jembatan Jompo pada 2020 lalu. Malah lebih parah. Ruko yang sudah lebih dulu ambruk itu berada di sempadan sungai, sedangkan tujuh ruko ini berdiri tepat di atas sungai. Sehingga potensi bahaya juga lebih besar. “Kami tentu tidak mengharapkan peristiwa ambruk yang pertama itu terulang lagi,” seru politisi Partai Demokrat yang duduk di Komisi C DPRD Jember itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/