alexametrics
27.6 C
Jember
Monday, 4 July 2022

PAD Gunung Sadeng Didongkrak 20 Persen

Mobile_AP_Rectangle 1

Kendati begitu, perempuan yang juga Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember ini mengaku belum mengetahui persis berapa masing-masing penambang itu besaran pajaknya dalam bentuk angka. “Dasar menaikkan pajak itu perlu mendasarkan pada aturan, kita masih menyusun untuk perdanya, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 ini,” kata Tita.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menilai, secara umum pihaknya mengapresiasi upaya Pemkab Jember hari ini yang ingin mencoba mengurangi dominasi para pengusaha tambang di Gunung Sadeng, yang telah mendulang pemasukan besar sejak beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, kata dia, yang tak kalah penting setelah itu langkah tindak lanjutnya. Yakni penyiapan regulasi. “Kami mendorong agar pemerintah segera menyiapkan seperangkat regulasi yang mengarah ke sana (pemasukan ke PAD, Red). Jangan sampai setelah pencabutan HPL ini, malah tidak berdampak apa-apa terhadap Pemkab Jember,” pinta Legislator Partai Gerindra ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Jurnalis: Maulana
Fotografer: Jumai
Editor: Muchammad Ainul Budi

- Advertisement -

Kendati begitu, perempuan yang juga Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember ini mengaku belum mengetahui persis berapa masing-masing penambang itu besaran pajaknya dalam bentuk angka. “Dasar menaikkan pajak itu perlu mendasarkan pada aturan, kita masih menyusun untuk perdanya, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 ini,” kata Tita.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menilai, secara umum pihaknya mengapresiasi upaya Pemkab Jember hari ini yang ingin mencoba mengurangi dominasi para pengusaha tambang di Gunung Sadeng, yang telah mendulang pemasukan besar sejak beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, kata dia, yang tak kalah penting setelah itu langkah tindak lanjutnya. Yakni penyiapan regulasi. “Kami mendorong agar pemerintah segera menyiapkan seperangkat regulasi yang mengarah ke sana (pemasukan ke PAD, Red). Jangan sampai setelah pencabutan HPL ini, malah tidak berdampak apa-apa terhadap Pemkab Jember,” pinta Legislator Partai Gerindra ini.

Jurnalis: Maulana
Fotografer: Jumai
Editor: Muchammad Ainul Budi

Kendati begitu, perempuan yang juga Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember ini mengaku belum mengetahui persis berapa masing-masing penambang itu besaran pajaknya dalam bentuk angka. “Dasar menaikkan pajak itu perlu mendasarkan pada aturan, kita masih menyusun untuk perdanya, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 ini,” kata Tita.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menilai, secara umum pihaknya mengapresiasi upaya Pemkab Jember hari ini yang ingin mencoba mengurangi dominasi para pengusaha tambang di Gunung Sadeng, yang telah mendulang pemasukan besar sejak beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, kata dia, yang tak kalah penting setelah itu langkah tindak lanjutnya. Yakni penyiapan regulasi. “Kami mendorong agar pemerintah segera menyiapkan seperangkat regulasi yang mengarah ke sana (pemasukan ke PAD, Red). Jangan sampai setelah pencabutan HPL ini, malah tidak berdampak apa-apa terhadap Pemkab Jember,” pinta Legislator Partai Gerindra ini.

Jurnalis: Maulana
Fotografer: Jumai
Editor: Muchammad Ainul Budi

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/