alexametrics
24.5 C
Jember
Monday, 16 May 2022

PAD Gunung Sadeng Didongkrak 20 Persen

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah dicabutnya hak pengelolaan lahan (HPL) dari sepuluh perusahaan tambang di Gunung Sadeng, Puger, yang dianggap tidak memenuhi syarat, Maret lalu. Pemkab Jember kini masih memiliki pekerjaan rumah. Yakni bagaimana mengelola aset daerah seluas sekitar 190 hektare itu menjadi pundi-pundi pemasukan ke pendapatan asli daerah atau PAD.

Sebab, selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Jember hanya kecipratan lima persen dari hasil pajak penambang di sana. Padahal potensi keseluruhan tambang Gunung Sadeng, dalam 12 bulan bisa mencapai setengah triliun. Kini Pemkab Jember tengah mengupayakan kenaikan pajak hingga empat kali lipatnya.

“Sebenarnya kita menginginkan kenaikan hingga 25 persen pajak, tapi regulasi (UU nomor 1 tahun 2022, Red) membatasi, sehingga maksimal 20 persen. Itu yang bisa kita upayakan,” kata Plt Kepala Bagian Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Tita Fajar Ariyatiningsih, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Tita, selama beberapa tahun terakhir, penarikan pajak 5 persen itu sangat kecil untuk ukuran aset sebesar Gunung Sadeng. Karenanya, upaya menaikkan pajak pemasukan dari Gunung Sadeng itu dinilai tepat.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah dicabutnya hak pengelolaan lahan (HPL) dari sepuluh perusahaan tambang di Gunung Sadeng, Puger, yang dianggap tidak memenuhi syarat, Maret lalu. Pemkab Jember kini masih memiliki pekerjaan rumah. Yakni bagaimana mengelola aset daerah seluas sekitar 190 hektare itu menjadi pundi-pundi pemasukan ke pendapatan asli daerah atau PAD.

Sebab, selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Jember hanya kecipratan lima persen dari hasil pajak penambang di sana. Padahal potensi keseluruhan tambang Gunung Sadeng, dalam 12 bulan bisa mencapai setengah triliun. Kini Pemkab Jember tengah mengupayakan kenaikan pajak hingga empat kali lipatnya.

“Sebenarnya kita menginginkan kenaikan hingga 25 persen pajak, tapi regulasi (UU nomor 1 tahun 2022, Red) membatasi, sehingga maksimal 20 persen. Itu yang bisa kita upayakan,” kata Plt Kepala Bagian Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Tita Fajar Ariyatiningsih, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Menurut Tita, selama beberapa tahun terakhir, penarikan pajak 5 persen itu sangat kecil untuk ukuran aset sebesar Gunung Sadeng. Karenanya, upaya menaikkan pajak pemasukan dari Gunung Sadeng itu dinilai tepat.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah dicabutnya hak pengelolaan lahan (HPL) dari sepuluh perusahaan tambang di Gunung Sadeng, Puger, yang dianggap tidak memenuhi syarat, Maret lalu. Pemkab Jember kini masih memiliki pekerjaan rumah. Yakni bagaimana mengelola aset daerah seluas sekitar 190 hektare itu menjadi pundi-pundi pemasukan ke pendapatan asli daerah atau PAD.

Sebab, selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Jember hanya kecipratan lima persen dari hasil pajak penambang di sana. Padahal potensi keseluruhan tambang Gunung Sadeng, dalam 12 bulan bisa mencapai setengah triliun. Kini Pemkab Jember tengah mengupayakan kenaikan pajak hingga empat kali lipatnya.

“Sebenarnya kita menginginkan kenaikan hingga 25 persen pajak, tapi regulasi (UU nomor 1 tahun 2022, Red) membatasi, sehingga maksimal 20 persen. Itu yang bisa kita upayakan,” kata Plt Kepala Bagian Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Tita Fajar Ariyatiningsih, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Menurut Tita, selama beberapa tahun terakhir, penarikan pajak 5 persen itu sangat kecil untuk ukuran aset sebesar Gunung Sadeng. Karenanya, upaya menaikkan pajak pemasukan dari Gunung Sadeng itu dinilai tepat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/