alexametrics
23.3 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Ada LSD namun Izin Perumahan Terus Bergulir

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di tengah maraknya alih fungsi lahan sawah ke pertokoan, perumahan, hingga pergudangan cukup menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Pasalnya, Jember sendiri merupakan salah satu daerah yang berbasis agro industri di Jawa Timur. Tidak adanya pengendalian alih fungsi ini tentunya akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan petani.

Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Pertanahan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (P2P-ATR/BPN) Jember Zainal Darmo mengatakan, hadirnya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. “Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah,” terangnya, kepada Jawa Pos Radar Jember.

Dia melanjutkan, sebelum hadirnya Perpres LSD ini, masih menggunakan aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Aturan ini masih belum begitu spesifik mengatur terkait alih fungsi lahan. Bisa dikatakan masih banyak celah. “Jadi LCD ini mengatur, lahan pertanian yang masih aktif dan memberikan penghasilan yang optimal itu tidak diperbolehkan dijadikan pekarangan dan perumahan,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di tengah maraknya alih fungsi lahan sawah ke pertokoan, perumahan, hingga pergudangan cukup menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Pasalnya, Jember sendiri merupakan salah satu daerah yang berbasis agro industri di Jawa Timur. Tidak adanya pengendalian alih fungsi ini tentunya akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan petani.

Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Pertanahan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (P2P-ATR/BPN) Jember Zainal Darmo mengatakan, hadirnya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. “Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah,” terangnya, kepada Jawa Pos Radar Jember.

Dia melanjutkan, sebelum hadirnya Perpres LSD ini, masih menggunakan aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Aturan ini masih belum begitu spesifik mengatur terkait alih fungsi lahan. Bisa dikatakan masih banyak celah. “Jadi LCD ini mengatur, lahan pertanian yang masih aktif dan memberikan penghasilan yang optimal itu tidak diperbolehkan dijadikan pekarangan dan perumahan,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di tengah maraknya alih fungsi lahan sawah ke pertokoan, perumahan, hingga pergudangan cukup menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Pasalnya, Jember sendiri merupakan salah satu daerah yang berbasis agro industri di Jawa Timur. Tidak adanya pengendalian alih fungsi ini tentunya akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan petani.

Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Pertanahan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (P2P-ATR/BPN) Jember Zainal Darmo mengatakan, hadirnya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. “Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah,” terangnya, kepada Jawa Pos Radar Jember.

Dia melanjutkan, sebelum hadirnya Perpres LSD ini, masih menggunakan aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Aturan ini masih belum begitu spesifik mengatur terkait alih fungsi lahan. Bisa dikatakan masih banyak celah. “Jadi LCD ini mengatur, lahan pertanian yang masih aktif dan memberikan penghasilan yang optimal itu tidak diperbolehkan dijadikan pekarangan dan perumahan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/