alexametrics
24.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Jangan Tinggalkan Tradisi dan Budaya

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kerap kali pertimbangan yang digunakan pemerintah sebagai landasan program dan kebijakan tidak tepat. Sebab, lebih menggunakan pendekatan teknis-birokratis dan meninggalkan aspek sosio-historis, serta tradisi masyarakatnya. Padahal, ada kearifan lokal yang tetap diyakini dan tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta jangan meninggalkan aspek tradisi dan budaya tersebut dalam setiap program pembangunan yang dijalankan.

Misalnya tentang program pengadaan pelampung bagi nelayan yang dinilai gagal, juga breakwater di Pantai Pancer, Kecamatan Puger, yang hingga kini belum menjadi solusi atas keselamatan nelayan. Sebab, warga Puger memiliki keyakinan lokal yang disebut najab. Kearifan lokal inilah yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah dalam dua program tersebut.

Peneliti budaya dan pemerhati sejarah, Sukatman mengatakan, memang tidak bisa mengurai najab secara langsung. Sebab, perlu melakukan penelusuran yang mendalam terkait dengan sejarahnya lebih dulu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kendati begitu, dia melihat dari sisi berbeda tentang keyakinan lokal masyarakat di pesisir Puger itu. Dia membeberkan, kenapa nelayan di Puger itu tangguh dan tak pernah takut melaut? Sebab, sejarah pantai di Puger itu memang tidak dibuat sebagai pelabuhan perikanan, tapi kawasan pertahanan. Maka dari itu, jalur Plawangan itu harus dimaknai sebagai area pertahanan. Sebab, ada risiko besar jika kapal gagal melintas, mereka akan celaka di jalur maut itu.

Menurut Sukatman, keterampilan dan kelihaian nelayan melewati ombak di jalur Plawangan sudah dipelajari turun-temurun. Dari generasi ke generasi. Sebab, nelayan dahulu merupakan prajurit angkatan laut pada zaman-zaman kerajaan. Oleh sebab itu, para nelayan harus tangguh. Dan keyakinan ini masih kental hingga sekarang. Karenanya, cukup sulit mengubah tradisi semacam itu.

“Tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun hingga menjadi bakat alam ini sudah menjadi niat, nujub, atau najab yang turun ke anak cucu tanpa disadari,” ungkap warga Jalan Mundu, Perumahan Patrang, tersebut.

Berdasar tradisi yang berjalan sejak lama itu, seharusnya sebelum mengeluarkan program atau kebijakan, pemerintah perlu memikirkan model pembangunan yang diawali dengan meneliti dan memelajari lebih dulu kondisi sosio-historis masyarakat di Puger. Apakah kawasan itu merupakan pantai perikanan atau pertahanan. “Jadi, jangan digebyah uyah (disamaratakan, Red). Sebab, ada pelabuhan yang dari dulu memang dibangun untuk mencari ikan, dan ada yang digunakan menjadi pertahanan, tapi disembunyikan. Seperti di Puger ini,” bebernya.

Sukatman menguraikan, para prajurit dahulu menggunakan perahu berukuran besar untuk singgah dan/atau mempertahankan diri dari serangan pihak lawan. Karenanya, mereka harus terlatih melewati jalur maut sekalipun, seperti di Plawangan. Dengan begitu, para nelayan cum prajurit itu dapat melewati terjangan ombak dengan mudah. Namun, kondisi berbeda akan terjadi pada lawan. Ketika mereka akan menyerang, pihak lawan yang tidak tahu kondisi jalur Puger yang sangat ganas bisa celaka ketika melintas.

Terpisah, Sosiolog Universitas Jember (Unej), Hery Prasetyo menjelaskan, pemerintah dalam membuat kebijakan sering kali hanya mengatasnamakan kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, masukan, kritik, dan pemikiran dari masyarakat tidak didengarkan atau dipergunakan sebagai pertimbangan.

Dalam setting kasus Puger, misalnya. Ada bangunan tembok laut (groin) yang sifatnya alamiah berasal dari tebing. Kemudian, di bagian lain dibuat bangunan pemecah gelombang (breakwater) yang menjorok mengikuti arah dominan datangnya gelombang laut. Namun, bangunan tersebut tidak menggunakan persyaratan yang sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan nelayan.

Sejak bangunan itu dibuat, nelayan yang menjadi korban yang memang berada di daerah yang sama. Bahkan, kritik dan tuntutan nelayan telah disampaikan kepada para pihak terkait. Mulai dari tingkat daerah sampai pusat. Sebab, bangunan pemecah ombak itu justru membuat sedimentasi lumpur dari aliran Sungai Bedadung dan Besini. Lumpur itu mengendap pada jalur Plawangan hingga mengakibatkan pendangkalan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kerap kali pertimbangan yang digunakan pemerintah sebagai landasan program dan kebijakan tidak tepat. Sebab, lebih menggunakan pendekatan teknis-birokratis dan meninggalkan aspek sosio-historis, serta tradisi masyarakatnya. Padahal, ada kearifan lokal yang tetap diyakini dan tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta jangan meninggalkan aspek tradisi dan budaya tersebut dalam setiap program pembangunan yang dijalankan.

Misalnya tentang program pengadaan pelampung bagi nelayan yang dinilai gagal, juga breakwater di Pantai Pancer, Kecamatan Puger, yang hingga kini belum menjadi solusi atas keselamatan nelayan. Sebab, warga Puger memiliki keyakinan lokal yang disebut najab. Kearifan lokal inilah yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah dalam dua program tersebut.

Peneliti budaya dan pemerhati sejarah, Sukatman mengatakan, memang tidak bisa mengurai najab secara langsung. Sebab, perlu melakukan penelusuran yang mendalam terkait dengan sejarahnya lebih dulu.

Kendati begitu, dia melihat dari sisi berbeda tentang keyakinan lokal masyarakat di pesisir Puger itu. Dia membeberkan, kenapa nelayan di Puger itu tangguh dan tak pernah takut melaut? Sebab, sejarah pantai di Puger itu memang tidak dibuat sebagai pelabuhan perikanan, tapi kawasan pertahanan. Maka dari itu, jalur Plawangan itu harus dimaknai sebagai area pertahanan. Sebab, ada risiko besar jika kapal gagal melintas, mereka akan celaka di jalur maut itu.

Menurut Sukatman, keterampilan dan kelihaian nelayan melewati ombak di jalur Plawangan sudah dipelajari turun-temurun. Dari generasi ke generasi. Sebab, nelayan dahulu merupakan prajurit angkatan laut pada zaman-zaman kerajaan. Oleh sebab itu, para nelayan harus tangguh. Dan keyakinan ini masih kental hingga sekarang. Karenanya, cukup sulit mengubah tradisi semacam itu.

“Tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun hingga menjadi bakat alam ini sudah menjadi niat, nujub, atau najab yang turun ke anak cucu tanpa disadari,” ungkap warga Jalan Mundu, Perumahan Patrang, tersebut.

Berdasar tradisi yang berjalan sejak lama itu, seharusnya sebelum mengeluarkan program atau kebijakan, pemerintah perlu memikirkan model pembangunan yang diawali dengan meneliti dan memelajari lebih dulu kondisi sosio-historis masyarakat di Puger. Apakah kawasan itu merupakan pantai perikanan atau pertahanan. “Jadi, jangan digebyah uyah (disamaratakan, Red). Sebab, ada pelabuhan yang dari dulu memang dibangun untuk mencari ikan, dan ada yang digunakan menjadi pertahanan, tapi disembunyikan. Seperti di Puger ini,” bebernya.

Sukatman menguraikan, para prajurit dahulu menggunakan perahu berukuran besar untuk singgah dan/atau mempertahankan diri dari serangan pihak lawan. Karenanya, mereka harus terlatih melewati jalur maut sekalipun, seperti di Plawangan. Dengan begitu, para nelayan cum prajurit itu dapat melewati terjangan ombak dengan mudah. Namun, kondisi berbeda akan terjadi pada lawan. Ketika mereka akan menyerang, pihak lawan yang tidak tahu kondisi jalur Puger yang sangat ganas bisa celaka ketika melintas.

Terpisah, Sosiolog Universitas Jember (Unej), Hery Prasetyo menjelaskan, pemerintah dalam membuat kebijakan sering kali hanya mengatasnamakan kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, masukan, kritik, dan pemikiran dari masyarakat tidak didengarkan atau dipergunakan sebagai pertimbangan.

Dalam setting kasus Puger, misalnya. Ada bangunan tembok laut (groin) yang sifatnya alamiah berasal dari tebing. Kemudian, di bagian lain dibuat bangunan pemecah gelombang (breakwater) yang menjorok mengikuti arah dominan datangnya gelombang laut. Namun, bangunan tersebut tidak menggunakan persyaratan yang sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan nelayan.

Sejak bangunan itu dibuat, nelayan yang menjadi korban yang memang berada di daerah yang sama. Bahkan, kritik dan tuntutan nelayan telah disampaikan kepada para pihak terkait. Mulai dari tingkat daerah sampai pusat. Sebab, bangunan pemecah ombak itu justru membuat sedimentasi lumpur dari aliran Sungai Bedadung dan Besini. Lumpur itu mengendap pada jalur Plawangan hingga mengakibatkan pendangkalan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kerap kali pertimbangan yang digunakan pemerintah sebagai landasan program dan kebijakan tidak tepat. Sebab, lebih menggunakan pendekatan teknis-birokratis dan meninggalkan aspek sosio-historis, serta tradisi masyarakatnya. Padahal, ada kearifan lokal yang tetap diyakini dan tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta jangan meninggalkan aspek tradisi dan budaya tersebut dalam setiap program pembangunan yang dijalankan.

Misalnya tentang program pengadaan pelampung bagi nelayan yang dinilai gagal, juga breakwater di Pantai Pancer, Kecamatan Puger, yang hingga kini belum menjadi solusi atas keselamatan nelayan. Sebab, warga Puger memiliki keyakinan lokal yang disebut najab. Kearifan lokal inilah yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah dalam dua program tersebut.

Peneliti budaya dan pemerhati sejarah, Sukatman mengatakan, memang tidak bisa mengurai najab secara langsung. Sebab, perlu melakukan penelusuran yang mendalam terkait dengan sejarahnya lebih dulu.

Kendati begitu, dia melihat dari sisi berbeda tentang keyakinan lokal masyarakat di pesisir Puger itu. Dia membeberkan, kenapa nelayan di Puger itu tangguh dan tak pernah takut melaut? Sebab, sejarah pantai di Puger itu memang tidak dibuat sebagai pelabuhan perikanan, tapi kawasan pertahanan. Maka dari itu, jalur Plawangan itu harus dimaknai sebagai area pertahanan. Sebab, ada risiko besar jika kapal gagal melintas, mereka akan celaka di jalur maut itu.

Menurut Sukatman, keterampilan dan kelihaian nelayan melewati ombak di jalur Plawangan sudah dipelajari turun-temurun. Dari generasi ke generasi. Sebab, nelayan dahulu merupakan prajurit angkatan laut pada zaman-zaman kerajaan. Oleh sebab itu, para nelayan harus tangguh. Dan keyakinan ini masih kental hingga sekarang. Karenanya, cukup sulit mengubah tradisi semacam itu.

“Tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun hingga menjadi bakat alam ini sudah menjadi niat, nujub, atau najab yang turun ke anak cucu tanpa disadari,” ungkap warga Jalan Mundu, Perumahan Patrang, tersebut.

Berdasar tradisi yang berjalan sejak lama itu, seharusnya sebelum mengeluarkan program atau kebijakan, pemerintah perlu memikirkan model pembangunan yang diawali dengan meneliti dan memelajari lebih dulu kondisi sosio-historis masyarakat di Puger. Apakah kawasan itu merupakan pantai perikanan atau pertahanan. “Jadi, jangan digebyah uyah (disamaratakan, Red). Sebab, ada pelabuhan yang dari dulu memang dibangun untuk mencari ikan, dan ada yang digunakan menjadi pertahanan, tapi disembunyikan. Seperti di Puger ini,” bebernya.

Sukatman menguraikan, para prajurit dahulu menggunakan perahu berukuran besar untuk singgah dan/atau mempertahankan diri dari serangan pihak lawan. Karenanya, mereka harus terlatih melewati jalur maut sekalipun, seperti di Plawangan. Dengan begitu, para nelayan cum prajurit itu dapat melewati terjangan ombak dengan mudah. Namun, kondisi berbeda akan terjadi pada lawan. Ketika mereka akan menyerang, pihak lawan yang tidak tahu kondisi jalur Puger yang sangat ganas bisa celaka ketika melintas.

Terpisah, Sosiolog Universitas Jember (Unej), Hery Prasetyo menjelaskan, pemerintah dalam membuat kebijakan sering kali hanya mengatasnamakan kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, masukan, kritik, dan pemikiran dari masyarakat tidak didengarkan atau dipergunakan sebagai pertimbangan.

Dalam setting kasus Puger, misalnya. Ada bangunan tembok laut (groin) yang sifatnya alamiah berasal dari tebing. Kemudian, di bagian lain dibuat bangunan pemecah gelombang (breakwater) yang menjorok mengikuti arah dominan datangnya gelombang laut. Namun, bangunan tersebut tidak menggunakan persyaratan yang sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan nelayan.

Sejak bangunan itu dibuat, nelayan yang menjadi korban yang memang berada di daerah yang sama. Bahkan, kritik dan tuntutan nelayan telah disampaikan kepada para pihak terkait. Mulai dari tingkat daerah sampai pusat. Sebab, bangunan pemecah ombak itu justru membuat sedimentasi lumpur dari aliran Sungai Bedadung dan Besini. Lumpur itu mengendap pada jalur Plawangan hingga mengakibatkan pendangkalan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/