alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Apa Kabar Nasib Guru Honorer?

Gaji Tipis, Terancam Tak Dapat Jatah CPNS

Mobile_AP_Rectangle 1

Sebenarnya, bukan guru honorer saja yang terkendala, melainkan juga para lulusan muda. Di mana guru yang masih honorer di sekolah-sekolah itu tidak semua masuk dapodik. Apalagi para lulusan muda yang sudah jelas belum masuk dapodik.

Hal ini diungkapkan oleh Sugeng Hariadi. “Perlu diketahui, memasukkan nama di dapodik kan butuh proses, tidak cuma ngetik nama saja. Kadang harus mengajar satu tahun. Bahkan bisa bertahun-tahun baru bisa masuk dapodik,” ucap warga Desa Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, itu.

Menurut pria yang mengajar sejarah tersebut, ditiadakannya CPNS bagi guru menjadi bentuk diskriminasi. “Jika alasannya karena lulusan CPNS guru itu kerap minta pindah jika sudah mengajar selama 5 tahun di tempat pengabdian, apakah kasus tersebut hanya ada di formasi guru? Bagaimana dengan formasi lain?” pungkas pria berusia 26 tahun tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menegaskan agar formasi guru tak dijadikan ajang uji coba dan kelinci percobaan. Terlebih lagi, peran guru dalam mencerdaskan bangsa sangat besar. “Kerja guru itu bukan hal yang gampang. Mendidik generasi muda dengan berbagai macam karakter itu susah. Bukan hal yang gampang,” paparnya. Jadi, sudah selayaknya ada penghormatan yang seharusnya didapat oleh para guru.

Menanggapi keluhan-keluhan sejumlah guru, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono menjelaskan bahwa menjadi pegawai CPNS merupakan cita-cita para guru sukwan dan para sarjana muda yang baru lulus sarjana. Sementara itu, berdasar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah dianggap tidak mau rugi. “Kalau mengangkat CPNS secara besar-besaran,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa perekrutan ASN itu ada dua jalur, yakni CPNS dan P3K. Bagi pelamar yang berusia di bawah 35 tahun, mereka berharap bisa mengikuti dan lolos CPNS. Karena peluang itu saat ini terancam tidak ada, banyak calon pendidik dan pengajar kecewa.

Namun, bagi pelamar yang berusia di atas 35 tahun, P3K merupakan peluang yang bagus. “Untuk pengembangan karir, P3K sama dengan CPNS. Tapi masalahnya, tidak mendapatkan tunjangan pensiun,” ulasnya.

Selain itu, permasalahannya terletak pada kontrak guru P3K yang bisa diputus sewaktu-waktu. “Kontrak mereka mengikuti kebijakan daerah. Bisa setahun, dua tahun, dan lima tahun,” katanya. Dengan begitu, sangat merugikan karena status para guru masih tidak aman.

Berbeda dengan guru PNS yang sudah jelas. Harapannya, pemerintah mau mencabut keputusan meniadakan CPNS guru tersebut. Jika P3K menjadi konkret, regulasinya harus jelas. Diharapkan, ada peraturan yang mengatur status kerja para guru P3K.

“Nasib guru P3K sewaktu-waktu bisa dimanipulasi oleh kekuasaan karena kontraknya bergantung pada pimpinan daerah. Tidak boleh menjadikan guru sebagai korban karena kepentingan politik,” tandasnya.

- Advertisement -

Sebenarnya, bukan guru honorer saja yang terkendala, melainkan juga para lulusan muda. Di mana guru yang masih honorer di sekolah-sekolah itu tidak semua masuk dapodik. Apalagi para lulusan muda yang sudah jelas belum masuk dapodik.

Hal ini diungkapkan oleh Sugeng Hariadi. “Perlu diketahui, memasukkan nama di dapodik kan butuh proses, tidak cuma ngetik nama saja. Kadang harus mengajar satu tahun. Bahkan bisa bertahun-tahun baru bisa masuk dapodik,” ucap warga Desa Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, itu.

Menurut pria yang mengajar sejarah tersebut, ditiadakannya CPNS bagi guru menjadi bentuk diskriminasi. “Jika alasannya karena lulusan CPNS guru itu kerap minta pindah jika sudah mengajar selama 5 tahun di tempat pengabdian, apakah kasus tersebut hanya ada di formasi guru? Bagaimana dengan formasi lain?” pungkas pria berusia 26 tahun tersebut.

Dia menegaskan agar formasi guru tak dijadikan ajang uji coba dan kelinci percobaan. Terlebih lagi, peran guru dalam mencerdaskan bangsa sangat besar. “Kerja guru itu bukan hal yang gampang. Mendidik generasi muda dengan berbagai macam karakter itu susah. Bukan hal yang gampang,” paparnya. Jadi, sudah selayaknya ada penghormatan yang seharusnya didapat oleh para guru.

Menanggapi keluhan-keluhan sejumlah guru, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono menjelaskan bahwa menjadi pegawai CPNS merupakan cita-cita para guru sukwan dan para sarjana muda yang baru lulus sarjana. Sementara itu, berdasar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah dianggap tidak mau rugi. “Kalau mengangkat CPNS secara besar-besaran,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa perekrutan ASN itu ada dua jalur, yakni CPNS dan P3K. Bagi pelamar yang berusia di bawah 35 tahun, mereka berharap bisa mengikuti dan lolos CPNS. Karena peluang itu saat ini terancam tidak ada, banyak calon pendidik dan pengajar kecewa.

Namun, bagi pelamar yang berusia di atas 35 tahun, P3K merupakan peluang yang bagus. “Untuk pengembangan karir, P3K sama dengan CPNS. Tapi masalahnya, tidak mendapatkan tunjangan pensiun,” ulasnya.

Selain itu, permasalahannya terletak pada kontrak guru P3K yang bisa diputus sewaktu-waktu. “Kontrak mereka mengikuti kebijakan daerah. Bisa setahun, dua tahun, dan lima tahun,” katanya. Dengan begitu, sangat merugikan karena status para guru masih tidak aman.

Berbeda dengan guru PNS yang sudah jelas. Harapannya, pemerintah mau mencabut keputusan meniadakan CPNS guru tersebut. Jika P3K menjadi konkret, regulasinya harus jelas. Diharapkan, ada peraturan yang mengatur status kerja para guru P3K.

“Nasib guru P3K sewaktu-waktu bisa dimanipulasi oleh kekuasaan karena kontraknya bergantung pada pimpinan daerah. Tidak boleh menjadikan guru sebagai korban karena kepentingan politik,” tandasnya.

Sebenarnya, bukan guru honorer saja yang terkendala, melainkan juga para lulusan muda. Di mana guru yang masih honorer di sekolah-sekolah itu tidak semua masuk dapodik. Apalagi para lulusan muda yang sudah jelas belum masuk dapodik.

Hal ini diungkapkan oleh Sugeng Hariadi. “Perlu diketahui, memasukkan nama di dapodik kan butuh proses, tidak cuma ngetik nama saja. Kadang harus mengajar satu tahun. Bahkan bisa bertahun-tahun baru bisa masuk dapodik,” ucap warga Desa Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, itu.

Menurut pria yang mengajar sejarah tersebut, ditiadakannya CPNS bagi guru menjadi bentuk diskriminasi. “Jika alasannya karena lulusan CPNS guru itu kerap minta pindah jika sudah mengajar selama 5 tahun di tempat pengabdian, apakah kasus tersebut hanya ada di formasi guru? Bagaimana dengan formasi lain?” pungkas pria berusia 26 tahun tersebut.

Dia menegaskan agar formasi guru tak dijadikan ajang uji coba dan kelinci percobaan. Terlebih lagi, peran guru dalam mencerdaskan bangsa sangat besar. “Kerja guru itu bukan hal yang gampang. Mendidik generasi muda dengan berbagai macam karakter itu susah. Bukan hal yang gampang,” paparnya. Jadi, sudah selayaknya ada penghormatan yang seharusnya didapat oleh para guru.

Menanggapi keluhan-keluhan sejumlah guru, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono menjelaskan bahwa menjadi pegawai CPNS merupakan cita-cita para guru sukwan dan para sarjana muda yang baru lulus sarjana. Sementara itu, berdasar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah dianggap tidak mau rugi. “Kalau mengangkat CPNS secara besar-besaran,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa perekrutan ASN itu ada dua jalur, yakni CPNS dan P3K. Bagi pelamar yang berusia di bawah 35 tahun, mereka berharap bisa mengikuti dan lolos CPNS. Karena peluang itu saat ini terancam tidak ada, banyak calon pendidik dan pengajar kecewa.

Namun, bagi pelamar yang berusia di atas 35 tahun, P3K merupakan peluang yang bagus. “Untuk pengembangan karir, P3K sama dengan CPNS. Tapi masalahnya, tidak mendapatkan tunjangan pensiun,” ulasnya.

Selain itu, permasalahannya terletak pada kontrak guru P3K yang bisa diputus sewaktu-waktu. “Kontrak mereka mengikuti kebijakan daerah. Bisa setahun, dua tahun, dan lima tahun,” katanya. Dengan begitu, sangat merugikan karena status para guru masih tidak aman.

Berbeda dengan guru PNS yang sudah jelas. Harapannya, pemerintah mau mencabut keputusan meniadakan CPNS guru tersebut. Jika P3K menjadi konkret, regulasinya harus jelas. Diharapkan, ada peraturan yang mengatur status kerja para guru P3K.

“Nasib guru P3K sewaktu-waktu bisa dimanipulasi oleh kekuasaan karena kontraknya bergantung pada pimpinan daerah. Tidak boleh menjadikan guru sebagai korban karena kepentingan politik,” tandasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/