alexametrics
24.4 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Apa Kabar Nasib Guru Honorer?

Gaji Tipis, Terancam Tak Dapat Jatah CPNS

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan cita-cita semua orang. Kiprah sebagai aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi tujuan akhir dari orang yang bekerja. Apalagi yang bekerja di pemerintahan. Baik pusat, provinsi, maupun daerah. Tak terkecuali para pendidik maupun calon pengajar di penjuru negeri.

Sayangnya, angan-angan yang diperjuangkan selama ini seolah tak ada gunanya. Hal itu menyusul wacana ditiadakannya kuota CPNS guru pada 2021. Penghapusan formasi guru dari CPNS itu menyusul kebijakan pemerintah yang tidak akan menerima guru sebagai PNS, karena dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau kontrak. Akibatnya, rekrutmen guru untuk PNS ditutup.

Lalu, bagaimana tanggapan para guru honorer atas kebijakan tersebut. Jawa Pos Radar Jember mencoba mengulas pernyataan sejumlah guru honorer di tiga daerah, yakni Jember, Bondowoso, dan Lumajang.

Mobile_AP_Rectangle 2

Adhitya Tri Nanda misalnya. Menurut warga yang tinggal di Jalan Jawa II Kelurahan/Kecamatan Sumbersari tersebut, digantinya CPNS menjadi P3K sangat kurang tepat. “Jelas, saya kurang setuju. Soalnya, guru seharusnya mendapatkan perhatian lebih mendalam dari pemerintah. Karena sasarannya beda,” ungkap guru di SMAN 4 Jember dan SMA Unggulan Darus Sholah Jember tersebut.

Seharusnya, lanjut dia, bukan rahasia lagi jika pemerintah paham kondisi guru honorer memiliki penghasilan jauh di bawah rata-rata. Terutama yang bertugas di pelosok. “Akan lebih baik jika para guru non-PNS diberikan kepastian dalam kesejahteraan penghasilan,” ujar pria kelahiran 1996 tersebut.

Jika sudah mengajar, lanjut Adhit, baik itu guru PNS maupun bukan, mereka sama-sama memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mencerdaskan anak bangsa. “Jika guru non-PNS atau honorer masih memiliki tanggungan pikiran mengenai kesejahteraan masing-masing di masa mendatang, besar kemungkinan mereka tidak akan bisa maksimal dalam memberikan ilmunya kepada peserta didik,” kata guru bahasa Indonesia tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Fadhila Rhomadhoni. Pendidik asal Jalan Zainul Arifin 84 RT 04 RW 01 Kotakulon, Bondowoso, itu turut mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap peniadaan CPNS guru. Sebab, kesempatan bagi GTT/PTT untuk menjadi ASN makin sedikit.

“Kalau ada dua cabang perekrutan, yakni CPNS dan P3K, masih lebih baik,” ujarnya. Dengan begitu, GTT/PTT berusia di atas 35 tahun yang sudah tidak bisa mengikuti CPNS masih memiliki kesempatan mengikuti P3K.

Menurut perempuan kelahiran Februari 1996 tersebut, status P3K belum bisa menggantikan predikat CPNS. Dalam pandangannya, dari sistem perekrutan tentu tidak bisa menggantikan karena grade ujian P3K lebih rendah daripada CPNS. Hal tersebut akan memengaruhi kualitas tenaga pendidik.

Jika benar hanya akan ada perekrutan ASN jalur P3K, tentu sangat menyulitkan bagi tenaga honorer. “Bayangkan saja, puluhan ribu manusia masuk hanya melalui satu pintu,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan cita-cita semua orang. Kiprah sebagai aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi tujuan akhir dari orang yang bekerja. Apalagi yang bekerja di pemerintahan. Baik pusat, provinsi, maupun daerah. Tak terkecuali para pendidik maupun calon pengajar di penjuru negeri.

Sayangnya, angan-angan yang diperjuangkan selama ini seolah tak ada gunanya. Hal itu menyusul wacana ditiadakannya kuota CPNS guru pada 2021. Penghapusan formasi guru dari CPNS itu menyusul kebijakan pemerintah yang tidak akan menerima guru sebagai PNS, karena dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau kontrak. Akibatnya, rekrutmen guru untuk PNS ditutup.

Lalu, bagaimana tanggapan para guru honorer atas kebijakan tersebut. Jawa Pos Radar Jember mencoba mengulas pernyataan sejumlah guru honorer di tiga daerah, yakni Jember, Bondowoso, dan Lumajang.

Adhitya Tri Nanda misalnya. Menurut warga yang tinggal di Jalan Jawa II Kelurahan/Kecamatan Sumbersari tersebut, digantinya CPNS menjadi P3K sangat kurang tepat. “Jelas, saya kurang setuju. Soalnya, guru seharusnya mendapatkan perhatian lebih mendalam dari pemerintah. Karena sasarannya beda,” ungkap guru di SMAN 4 Jember dan SMA Unggulan Darus Sholah Jember tersebut.

Seharusnya, lanjut dia, bukan rahasia lagi jika pemerintah paham kondisi guru honorer memiliki penghasilan jauh di bawah rata-rata. Terutama yang bertugas di pelosok. “Akan lebih baik jika para guru non-PNS diberikan kepastian dalam kesejahteraan penghasilan,” ujar pria kelahiran 1996 tersebut.

Jika sudah mengajar, lanjut Adhit, baik itu guru PNS maupun bukan, mereka sama-sama memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mencerdaskan anak bangsa. “Jika guru non-PNS atau honorer masih memiliki tanggungan pikiran mengenai kesejahteraan masing-masing di masa mendatang, besar kemungkinan mereka tidak akan bisa maksimal dalam memberikan ilmunya kepada peserta didik,” kata guru bahasa Indonesia tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Fadhila Rhomadhoni. Pendidik asal Jalan Zainul Arifin 84 RT 04 RW 01 Kotakulon, Bondowoso, itu turut mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap peniadaan CPNS guru. Sebab, kesempatan bagi GTT/PTT untuk menjadi ASN makin sedikit.

“Kalau ada dua cabang perekrutan, yakni CPNS dan P3K, masih lebih baik,” ujarnya. Dengan begitu, GTT/PTT berusia di atas 35 tahun yang sudah tidak bisa mengikuti CPNS masih memiliki kesempatan mengikuti P3K.

Menurut perempuan kelahiran Februari 1996 tersebut, status P3K belum bisa menggantikan predikat CPNS. Dalam pandangannya, dari sistem perekrutan tentu tidak bisa menggantikan karena grade ujian P3K lebih rendah daripada CPNS. Hal tersebut akan memengaruhi kualitas tenaga pendidik.

Jika benar hanya akan ada perekrutan ASN jalur P3K, tentu sangat menyulitkan bagi tenaga honorer. “Bayangkan saja, puluhan ribu manusia masuk hanya melalui satu pintu,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan cita-cita semua orang. Kiprah sebagai aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi tujuan akhir dari orang yang bekerja. Apalagi yang bekerja di pemerintahan. Baik pusat, provinsi, maupun daerah. Tak terkecuali para pendidik maupun calon pengajar di penjuru negeri.

Sayangnya, angan-angan yang diperjuangkan selama ini seolah tak ada gunanya. Hal itu menyusul wacana ditiadakannya kuota CPNS guru pada 2021. Penghapusan formasi guru dari CPNS itu menyusul kebijakan pemerintah yang tidak akan menerima guru sebagai PNS, karena dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau kontrak. Akibatnya, rekrutmen guru untuk PNS ditutup.

Lalu, bagaimana tanggapan para guru honorer atas kebijakan tersebut. Jawa Pos Radar Jember mencoba mengulas pernyataan sejumlah guru honorer di tiga daerah, yakni Jember, Bondowoso, dan Lumajang.

Adhitya Tri Nanda misalnya. Menurut warga yang tinggal di Jalan Jawa II Kelurahan/Kecamatan Sumbersari tersebut, digantinya CPNS menjadi P3K sangat kurang tepat. “Jelas, saya kurang setuju. Soalnya, guru seharusnya mendapatkan perhatian lebih mendalam dari pemerintah. Karena sasarannya beda,” ungkap guru di SMAN 4 Jember dan SMA Unggulan Darus Sholah Jember tersebut.

Seharusnya, lanjut dia, bukan rahasia lagi jika pemerintah paham kondisi guru honorer memiliki penghasilan jauh di bawah rata-rata. Terutama yang bertugas di pelosok. “Akan lebih baik jika para guru non-PNS diberikan kepastian dalam kesejahteraan penghasilan,” ujar pria kelahiran 1996 tersebut.

Jika sudah mengajar, lanjut Adhit, baik itu guru PNS maupun bukan, mereka sama-sama memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mencerdaskan anak bangsa. “Jika guru non-PNS atau honorer masih memiliki tanggungan pikiran mengenai kesejahteraan masing-masing di masa mendatang, besar kemungkinan mereka tidak akan bisa maksimal dalam memberikan ilmunya kepada peserta didik,” kata guru bahasa Indonesia tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Fadhila Rhomadhoni. Pendidik asal Jalan Zainul Arifin 84 RT 04 RW 01 Kotakulon, Bondowoso, itu turut mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap peniadaan CPNS guru. Sebab, kesempatan bagi GTT/PTT untuk menjadi ASN makin sedikit.

“Kalau ada dua cabang perekrutan, yakni CPNS dan P3K, masih lebih baik,” ujarnya. Dengan begitu, GTT/PTT berusia di atas 35 tahun yang sudah tidak bisa mengikuti CPNS masih memiliki kesempatan mengikuti P3K.

Menurut perempuan kelahiran Februari 1996 tersebut, status P3K belum bisa menggantikan predikat CPNS. Dalam pandangannya, dari sistem perekrutan tentu tidak bisa menggantikan karena grade ujian P3K lebih rendah daripada CPNS. Hal tersebut akan memengaruhi kualitas tenaga pendidik.

Jika benar hanya akan ada perekrutan ASN jalur P3K, tentu sangat menyulitkan bagi tenaga honorer. “Bayangkan saja, puluhan ribu manusia masuk hanya melalui satu pintu,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/