alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Tujuh ASN Jadi Tumbal

Prahara di Internal Pemkab Terus Berlanjut

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengembalian Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) di era Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief menyisakan problem anyar. Baru-baru ini, muncul surat kaleng yang menyebut tujuh dari delapan aparatur sipil negara (ASN) yang disebut menjadi tumbal. Mereka ikut terseret dalam gerbong pengembalian 370 ASN sesuai KSOTK 2016. Padahal, mereka tidak masuk ke dalam pemeriksaan khusus (riksus).

Dalam surat kaleng yang diterima Jawa Pos Radar Jember dijelaskan, ada kejanggalan eksekusi mutasi 13 November 2020 lalu. Di mana surat keputusan (SK) yang direkomendasi untuk dicabut, ada sebanyak 15 SK. Tapi nyatanya, ada SK lain yang sebenarnya tidak masuk ke dalam riksus, tetapi ikut dicabut. SK itu tertanggal 25 Juni 2019.

Selanjutnya, surat itu juga mengungkap adanya kejanggalan. Sebab, dari delapan ASN yang berada dalam satu SK yang sama, hanya tujuh orang yang dikembalikan. Hal ini kemudian memantik isu yang berkembang, bahwa ketujuh ASN itu sengaja menjadi tumbal. Sebab, ada satu ASN yang tetap aman. Selain itu, tidak dikembalikannya satu ASN ini menyebabkan rasa ketidakadilan bagi tujuh ASN yang lain.

Mobile_AP_Rectangle 2

Untuk itulah, tindak lanjut pengambilan KSOTK sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dituding tidak dihitung dengan cermat. Pemkab Jember dianggap lalai, karena mengikutkan SK yang sejatinya tidak masuk dalam riksus tersebut. “Prosedurnya tidak ditaati. Dan ini bukan penyelesaian masalah, melainkan justru menambah masalah,” demikian catatan dalam surat tanpa nama dan alamat itu.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (PUBMSDA), Yessiana Arifa juga mengirim pernyataan melalui WhatsApp. Pernyataan itu disebar kepada sejumlah wartawan, kemarin (3/12). Apa yang dilakukan Yessi ini di luar kebiasaan. Jika saat menjabat dirinya sulit dihubungi wartawan, tapi kini dirinya justru proaktif dengan menyampaikan pendapatnya lewat tulisan. Bisa jadi, apa yang dilakukan oleh Yessi ini agar keberatannya diketahui oleh publik.

Sebelumnya, Yessi juga sempat mengirim surat keberatan atas pengembalian KSOTK ke Plt Bupati Jember, tak lama setelah dia dilantik dalam jabatan baru. Dirinya menjadi salah satu birokrat yang turun jabatan. Dari sebelumnya Kepala Dinas PUBMSDA, kembali menjadi kepala bidang (kabid) di Dinas Permukiman Rakyat Kawasan Terpadu dan Cipta Karya (DPRKTCK). Pernyataan yang dia sebarkan ini merupakan tindak lanjut dari keberatan tersebut.

Menurut Yessi dalam catatan yang dia sebarkan itu, pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 wajib ditaati, karena surat keberatan atas pengembalian KSOTK sudah lebih dari sepuluh hari. Tetapi, hingga kini belum ada keputusan atas keberatan tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengembalian Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) di era Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief menyisakan problem anyar. Baru-baru ini, muncul surat kaleng yang menyebut tujuh dari delapan aparatur sipil negara (ASN) yang disebut menjadi tumbal. Mereka ikut terseret dalam gerbong pengembalian 370 ASN sesuai KSOTK 2016. Padahal, mereka tidak masuk ke dalam pemeriksaan khusus (riksus).

Dalam surat kaleng yang diterima Jawa Pos Radar Jember dijelaskan, ada kejanggalan eksekusi mutasi 13 November 2020 lalu. Di mana surat keputusan (SK) yang direkomendasi untuk dicabut, ada sebanyak 15 SK. Tapi nyatanya, ada SK lain yang sebenarnya tidak masuk ke dalam riksus, tetapi ikut dicabut. SK itu tertanggal 25 Juni 2019.

Selanjutnya, surat itu juga mengungkap adanya kejanggalan. Sebab, dari delapan ASN yang berada dalam satu SK yang sama, hanya tujuh orang yang dikembalikan. Hal ini kemudian memantik isu yang berkembang, bahwa ketujuh ASN itu sengaja menjadi tumbal. Sebab, ada satu ASN yang tetap aman. Selain itu, tidak dikembalikannya satu ASN ini menyebabkan rasa ketidakadilan bagi tujuh ASN yang lain.

Untuk itulah, tindak lanjut pengambilan KSOTK sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dituding tidak dihitung dengan cermat. Pemkab Jember dianggap lalai, karena mengikutkan SK yang sejatinya tidak masuk dalam riksus tersebut. “Prosedurnya tidak ditaati. Dan ini bukan penyelesaian masalah, melainkan justru menambah masalah,” demikian catatan dalam surat tanpa nama dan alamat itu.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (PUBMSDA), Yessiana Arifa juga mengirim pernyataan melalui WhatsApp. Pernyataan itu disebar kepada sejumlah wartawan, kemarin (3/12). Apa yang dilakukan Yessi ini di luar kebiasaan. Jika saat menjabat dirinya sulit dihubungi wartawan, tapi kini dirinya justru proaktif dengan menyampaikan pendapatnya lewat tulisan. Bisa jadi, apa yang dilakukan oleh Yessi ini agar keberatannya diketahui oleh publik.

Sebelumnya, Yessi juga sempat mengirim surat keberatan atas pengembalian KSOTK ke Plt Bupati Jember, tak lama setelah dia dilantik dalam jabatan baru. Dirinya menjadi salah satu birokrat yang turun jabatan. Dari sebelumnya Kepala Dinas PUBMSDA, kembali menjadi kepala bidang (kabid) di Dinas Permukiman Rakyat Kawasan Terpadu dan Cipta Karya (DPRKTCK). Pernyataan yang dia sebarkan ini merupakan tindak lanjut dari keberatan tersebut.

Menurut Yessi dalam catatan yang dia sebarkan itu, pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 wajib ditaati, karena surat keberatan atas pengembalian KSOTK sudah lebih dari sepuluh hari. Tetapi, hingga kini belum ada keputusan atas keberatan tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengembalian Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) di era Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief menyisakan problem anyar. Baru-baru ini, muncul surat kaleng yang menyebut tujuh dari delapan aparatur sipil negara (ASN) yang disebut menjadi tumbal. Mereka ikut terseret dalam gerbong pengembalian 370 ASN sesuai KSOTK 2016. Padahal, mereka tidak masuk ke dalam pemeriksaan khusus (riksus).

Dalam surat kaleng yang diterima Jawa Pos Radar Jember dijelaskan, ada kejanggalan eksekusi mutasi 13 November 2020 lalu. Di mana surat keputusan (SK) yang direkomendasi untuk dicabut, ada sebanyak 15 SK. Tapi nyatanya, ada SK lain yang sebenarnya tidak masuk ke dalam riksus, tetapi ikut dicabut. SK itu tertanggal 25 Juni 2019.

Selanjutnya, surat itu juga mengungkap adanya kejanggalan. Sebab, dari delapan ASN yang berada dalam satu SK yang sama, hanya tujuh orang yang dikembalikan. Hal ini kemudian memantik isu yang berkembang, bahwa ketujuh ASN itu sengaja menjadi tumbal. Sebab, ada satu ASN yang tetap aman. Selain itu, tidak dikembalikannya satu ASN ini menyebabkan rasa ketidakadilan bagi tujuh ASN yang lain.

Untuk itulah, tindak lanjut pengambilan KSOTK sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dituding tidak dihitung dengan cermat. Pemkab Jember dianggap lalai, karena mengikutkan SK yang sejatinya tidak masuk dalam riksus tersebut. “Prosedurnya tidak ditaati. Dan ini bukan penyelesaian masalah, melainkan justru menambah masalah,” demikian catatan dalam surat tanpa nama dan alamat itu.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (PUBMSDA), Yessiana Arifa juga mengirim pernyataan melalui WhatsApp. Pernyataan itu disebar kepada sejumlah wartawan, kemarin (3/12). Apa yang dilakukan Yessi ini di luar kebiasaan. Jika saat menjabat dirinya sulit dihubungi wartawan, tapi kini dirinya justru proaktif dengan menyampaikan pendapatnya lewat tulisan. Bisa jadi, apa yang dilakukan oleh Yessi ini agar keberatannya diketahui oleh publik.

Sebelumnya, Yessi juga sempat mengirim surat keberatan atas pengembalian KSOTK ke Plt Bupati Jember, tak lama setelah dia dilantik dalam jabatan baru. Dirinya menjadi salah satu birokrat yang turun jabatan. Dari sebelumnya Kepala Dinas PUBMSDA, kembali menjadi kepala bidang (kabid) di Dinas Permukiman Rakyat Kawasan Terpadu dan Cipta Karya (DPRKTCK). Pernyataan yang dia sebarkan ini merupakan tindak lanjut dari keberatan tersebut.

Menurut Yessi dalam catatan yang dia sebarkan itu, pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 wajib ditaati, karena surat keberatan atas pengembalian KSOTK sudah lebih dari sepuluh hari. Tetapi, hingga kini belum ada keputusan atas keberatan tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/