alexametrics
28 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

 Beda Persepsi tentang Tahapan

Sidang Lanjutan Gugatan Bawaslu dan KASN

Mobile_AP_Rectangle 1

Tolak Saksi Ahli

Sementara, saksi ahli yang didatangkan tergugat, Ahmad Amrullah Sudiarta, dari tim asistensi Bawaslu RI, sempat terjadi penolakan oleh penggugat karena dianggap ada keberpihakan lantaran dalam satu institusi dengan tergugat. Namun, hakim tetap melanjutkan Bawaslu RI menjadi saksi ahli.

M Husni Thamrin mengatakan, dalam sidang terakhir sebelum sidang selanjutnya, yaitu kesimpulan oleh hakim, tentu tidak adil baginya. “Sebenarnya hari ini (kemarin, Red) agenda sidang adalah tambahan saksi dan bukti. Menurut saya itu bukan saksi ahli, karena staf Bawaslu RI,” tuturnya. Bila ada kesempatan lagi, kata dia, ingin juga mendatangkan ahli bahasa, bukan hukum.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam penjelasannya, Bawaslu RI Ahmad Amrullah mengatakan, tahapan pemilu termasuk pilkada adalah mulai dari perencanaan, bukan pendaftaran calon peserta pilkada ataupun penetapan paslon tertentu. “Perencanaan itu termasuk rentetan tahapan pilkada,” terangnya.

Dia menjelaskan, tahapan Pilkada Jember itu 30 September 2019. Tapi karena ada pandemi Covid-19, maka ditunda dan kembali mulai perencanaan tahapan lagi pada Juli. “Walau ada Covid-19 dan Pilkada Jember ditunda, tapi mulai September itu masuk tahapan,” paparnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), pasal 15 huruf (d) menerangkan, larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sementara itu, Ghozali mengatakan, bila tahapan pemilu mulai dari perencanaan pilkada, tentu pemahaman yang selama ini diketahui olehnya dan rata-rata ASN adalah berbeda. “Saya kira tahapan itu setelah ada pendaftaran dan penetapan oleh KPU. Artinya, ada pasangan calon. Saya kira rata-rata ASN tidak paham tentang itu,” ujarnya.

Bahkan, juga tidak ada sosialisasi sama sekali tentang waktu perencanaan pilkada oleh KPU, termasuk masuk tahapan agar ASN tetap menjaga netralitas. Menurut dia, pada masa perencanaan tidak ada pasangan calon. Hanya ada bakal calon dan setiap bakal calon yang muncul juga tidak semua lolos menjadi pasangan calon. “Seperti Djoko dan Rasyid Zakaria itu juga tidak jadi paslon,” terangnya.

Sementara itu, Muhammad Nuril, penasihat hukum tergugat, mengatakan, dalam sidang sebelumnya diberikan waktu untuk memberikan bukti dan saksi. Dia mengaku, saksi ahli dari Bawaslu RI tidak ada dalam rencana. “Kirim surat ke Bawaslu RI itu baru seminggu kemarin,” pungkasnya.

- Advertisement -

Tolak Saksi Ahli

Sementara, saksi ahli yang didatangkan tergugat, Ahmad Amrullah Sudiarta, dari tim asistensi Bawaslu RI, sempat terjadi penolakan oleh penggugat karena dianggap ada keberpihakan lantaran dalam satu institusi dengan tergugat. Namun, hakim tetap melanjutkan Bawaslu RI menjadi saksi ahli.

M Husni Thamrin mengatakan, dalam sidang terakhir sebelum sidang selanjutnya, yaitu kesimpulan oleh hakim, tentu tidak adil baginya. “Sebenarnya hari ini (kemarin, Red) agenda sidang adalah tambahan saksi dan bukti. Menurut saya itu bukan saksi ahli, karena staf Bawaslu RI,” tuturnya. Bila ada kesempatan lagi, kata dia, ingin juga mendatangkan ahli bahasa, bukan hukum.

Dalam penjelasannya, Bawaslu RI Ahmad Amrullah mengatakan, tahapan pemilu termasuk pilkada adalah mulai dari perencanaan, bukan pendaftaran calon peserta pilkada ataupun penetapan paslon tertentu. “Perencanaan itu termasuk rentetan tahapan pilkada,” terangnya.

Dia menjelaskan, tahapan Pilkada Jember itu 30 September 2019. Tapi karena ada pandemi Covid-19, maka ditunda dan kembali mulai perencanaan tahapan lagi pada Juli. “Walau ada Covid-19 dan Pilkada Jember ditunda, tapi mulai September itu masuk tahapan,” paparnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), pasal 15 huruf (d) menerangkan, larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sementara itu, Ghozali mengatakan, bila tahapan pemilu mulai dari perencanaan pilkada, tentu pemahaman yang selama ini diketahui olehnya dan rata-rata ASN adalah berbeda. “Saya kira tahapan itu setelah ada pendaftaran dan penetapan oleh KPU. Artinya, ada pasangan calon. Saya kira rata-rata ASN tidak paham tentang itu,” ujarnya.

Bahkan, juga tidak ada sosialisasi sama sekali tentang waktu perencanaan pilkada oleh KPU, termasuk masuk tahapan agar ASN tetap menjaga netralitas. Menurut dia, pada masa perencanaan tidak ada pasangan calon. Hanya ada bakal calon dan setiap bakal calon yang muncul juga tidak semua lolos menjadi pasangan calon. “Seperti Djoko dan Rasyid Zakaria itu juga tidak jadi paslon,” terangnya.

Sementara itu, Muhammad Nuril, penasihat hukum tergugat, mengatakan, dalam sidang sebelumnya diberikan waktu untuk memberikan bukti dan saksi. Dia mengaku, saksi ahli dari Bawaslu RI tidak ada dalam rencana. “Kirim surat ke Bawaslu RI itu baru seminggu kemarin,” pungkasnya.

Tolak Saksi Ahli

Sementara, saksi ahli yang didatangkan tergugat, Ahmad Amrullah Sudiarta, dari tim asistensi Bawaslu RI, sempat terjadi penolakan oleh penggugat karena dianggap ada keberpihakan lantaran dalam satu institusi dengan tergugat. Namun, hakim tetap melanjutkan Bawaslu RI menjadi saksi ahli.

M Husni Thamrin mengatakan, dalam sidang terakhir sebelum sidang selanjutnya, yaitu kesimpulan oleh hakim, tentu tidak adil baginya. “Sebenarnya hari ini (kemarin, Red) agenda sidang adalah tambahan saksi dan bukti. Menurut saya itu bukan saksi ahli, karena staf Bawaslu RI,” tuturnya. Bila ada kesempatan lagi, kata dia, ingin juga mendatangkan ahli bahasa, bukan hukum.

Dalam penjelasannya, Bawaslu RI Ahmad Amrullah mengatakan, tahapan pemilu termasuk pilkada adalah mulai dari perencanaan, bukan pendaftaran calon peserta pilkada ataupun penetapan paslon tertentu. “Perencanaan itu termasuk rentetan tahapan pilkada,” terangnya.

Dia menjelaskan, tahapan Pilkada Jember itu 30 September 2019. Tapi karena ada pandemi Covid-19, maka ditunda dan kembali mulai perencanaan tahapan lagi pada Juli. “Walau ada Covid-19 dan Pilkada Jember ditunda, tapi mulai September itu masuk tahapan,” paparnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), pasal 15 huruf (d) menerangkan, larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sementara itu, Ghozali mengatakan, bila tahapan pemilu mulai dari perencanaan pilkada, tentu pemahaman yang selama ini diketahui olehnya dan rata-rata ASN adalah berbeda. “Saya kira tahapan itu setelah ada pendaftaran dan penetapan oleh KPU. Artinya, ada pasangan calon. Saya kira rata-rata ASN tidak paham tentang itu,” ujarnya.

Bahkan, juga tidak ada sosialisasi sama sekali tentang waktu perencanaan pilkada oleh KPU, termasuk masuk tahapan agar ASN tetap menjaga netralitas. Menurut dia, pada masa perencanaan tidak ada pasangan calon. Hanya ada bakal calon dan setiap bakal calon yang muncul juga tidak semua lolos menjadi pasangan calon. “Seperti Djoko dan Rasyid Zakaria itu juga tidak jadi paslon,” terangnya.

Sementara itu, Muhammad Nuril, penasihat hukum tergugat, mengatakan, dalam sidang sebelumnya diberikan waktu untuk memberikan bukti dan saksi. Dia mengaku, saksi ahli dari Bawaslu RI tidak ada dalam rencana. “Kirim surat ke Bawaslu RI itu baru seminggu kemarin,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/