alexametrics
24.9 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

Dilarang Bawa Massa ke KPU

Sebelum Mendaftar, Wajib Koordinasi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Protokol kesehatan menjadi salah satu syarat wajib untuk bisa menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), 9 Desember mendatang. Oleh karenanya, pada momen pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) yang dijadwal Jumat, Sabtu, dan Minggu (4-6/9), seluruh pasangan calon tidak diperbolehkan membawa massa ke kantor KPU Jember. Ini dilakukan demi mencegah penularan wabah korona.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, berdasar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, setiap tahapan harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk saat pendaftaran. “Pendaftaran harus dilakukan sesuai standar protokol Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya, setiap pasangan calon (paslon) harus melakukan koordinasi sebelum melakukan pendaftaran. Seperti kapan akan mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan. “Jadi, tidak bisa tiba-tiba datang. Minimal ada pemberitahuan bahwa ada paslon yang akan mendaftar pada hari dan pukul sekian,” tuturnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pada saat pendaftaran dilakukan, Syai’in menegaskan, cabup-cawabup harus datang. Selanjutnya, orang yang boleh mendampingi atau mengantar masuk di kantor KPU Jember dibatasi.

Siapa saja yang diperkenankan masuk ke KPU? Syaiin menyebut, pertama adalah paslon itu sendiri. Kedua adalah ketua dan sekretaris partai. Berikutnya, empat orang dari tim pemenangan paslon.

Sementara itu, pendaftaran paslon jalur perseorangan hanya boleh dilakukan oleh paslon didampingi empat orang tim pemenangan. “Pengurus partai harus mengantar untuk memastikan rekomendasi dan tanda tangan,” papar Syai’in.

Bagi paslon perseorangan, lanjut Syai’in, cukup menyerahkan berkas B1-KWK calon perseorangan, hasil verifikasi faktual yang dinyatakan lolos. Selain itu, syarat administrasi dari pribadi calon juga harus diserahkan. Sementara, dari partai, penyerahan berkas pendaftaran wajib menyertakan rekomendasi partai politik. Termasuk syarat pribadinya masing-masing.

Ditanya terkait model surat rekomendasi partai politik, apakah harus sama dengan model B1-KWK seperti milik KPU, Syai’in mengungkap, tidak ada keharusan untuk sama. Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar model rekomendasi disesuaikan dengan B1-KWK agar proses penelitian lebih mudah dan cepat selesai. “Jika surat rekomendasi itu tidak seperti B1-KWK, tapi sepanjang rekomendasi itu substansinya sesuai dengan keputusan KPU RI 394, maka tetap diperbolehkan. Jadi, substansinya harus tetap sama dengan model B1 KWK,” tegasnya.

 

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Protokol kesehatan menjadi salah satu syarat wajib untuk bisa menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), 9 Desember mendatang. Oleh karenanya, pada momen pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) yang dijadwal Jumat, Sabtu, dan Minggu (4-6/9), seluruh pasangan calon tidak diperbolehkan membawa massa ke kantor KPU Jember. Ini dilakukan demi mencegah penularan wabah korona.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, berdasar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, setiap tahapan harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk saat pendaftaran. “Pendaftaran harus dilakukan sesuai standar protokol Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya, setiap pasangan calon (paslon) harus melakukan koordinasi sebelum melakukan pendaftaran. Seperti kapan akan mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan. “Jadi, tidak bisa tiba-tiba datang. Minimal ada pemberitahuan bahwa ada paslon yang akan mendaftar pada hari dan pukul sekian,” tuturnya.

Pada saat pendaftaran dilakukan, Syai’in menegaskan, cabup-cawabup harus datang. Selanjutnya, orang yang boleh mendampingi atau mengantar masuk di kantor KPU Jember dibatasi.

Siapa saja yang diperkenankan masuk ke KPU? Syaiin menyebut, pertama adalah paslon itu sendiri. Kedua adalah ketua dan sekretaris partai. Berikutnya, empat orang dari tim pemenangan paslon.

Sementara itu, pendaftaran paslon jalur perseorangan hanya boleh dilakukan oleh paslon didampingi empat orang tim pemenangan. “Pengurus partai harus mengantar untuk memastikan rekomendasi dan tanda tangan,” papar Syai’in.

Bagi paslon perseorangan, lanjut Syai’in, cukup menyerahkan berkas B1-KWK calon perseorangan, hasil verifikasi faktual yang dinyatakan lolos. Selain itu, syarat administrasi dari pribadi calon juga harus diserahkan. Sementara, dari partai, penyerahan berkas pendaftaran wajib menyertakan rekomendasi partai politik. Termasuk syarat pribadinya masing-masing.

Ditanya terkait model surat rekomendasi partai politik, apakah harus sama dengan model B1-KWK seperti milik KPU, Syai’in mengungkap, tidak ada keharusan untuk sama. Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar model rekomendasi disesuaikan dengan B1-KWK agar proses penelitian lebih mudah dan cepat selesai. “Jika surat rekomendasi itu tidak seperti B1-KWK, tapi sepanjang rekomendasi itu substansinya sesuai dengan keputusan KPU RI 394, maka tetap diperbolehkan. Jadi, substansinya harus tetap sama dengan model B1 KWK,” tegasnya.

 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Protokol kesehatan menjadi salah satu syarat wajib untuk bisa menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), 9 Desember mendatang. Oleh karenanya, pada momen pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) yang dijadwal Jumat, Sabtu, dan Minggu (4-6/9), seluruh pasangan calon tidak diperbolehkan membawa massa ke kantor KPU Jember. Ini dilakukan demi mencegah penularan wabah korona.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, berdasar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, setiap tahapan harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk saat pendaftaran. “Pendaftaran harus dilakukan sesuai standar protokol Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya, setiap pasangan calon (paslon) harus melakukan koordinasi sebelum melakukan pendaftaran. Seperti kapan akan mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan. “Jadi, tidak bisa tiba-tiba datang. Minimal ada pemberitahuan bahwa ada paslon yang akan mendaftar pada hari dan pukul sekian,” tuturnya.

Pada saat pendaftaran dilakukan, Syai’in menegaskan, cabup-cawabup harus datang. Selanjutnya, orang yang boleh mendampingi atau mengantar masuk di kantor KPU Jember dibatasi.

Siapa saja yang diperkenankan masuk ke KPU? Syaiin menyebut, pertama adalah paslon itu sendiri. Kedua adalah ketua dan sekretaris partai. Berikutnya, empat orang dari tim pemenangan paslon.

Sementara itu, pendaftaran paslon jalur perseorangan hanya boleh dilakukan oleh paslon didampingi empat orang tim pemenangan. “Pengurus partai harus mengantar untuk memastikan rekomendasi dan tanda tangan,” papar Syai’in.

Bagi paslon perseorangan, lanjut Syai’in, cukup menyerahkan berkas B1-KWK calon perseorangan, hasil verifikasi faktual yang dinyatakan lolos. Selain itu, syarat administrasi dari pribadi calon juga harus diserahkan. Sementara, dari partai, penyerahan berkas pendaftaran wajib menyertakan rekomendasi partai politik. Termasuk syarat pribadinya masing-masing.

Ditanya terkait model surat rekomendasi partai politik, apakah harus sama dengan model B1-KWK seperti milik KPU, Syai’in mengungkap, tidak ada keharusan untuk sama. Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar model rekomendasi disesuaikan dengan B1-KWK agar proses penelitian lebih mudah dan cepat selesai. “Jika surat rekomendasi itu tidak seperti B1-KWK, tapi sepanjang rekomendasi itu substansinya sesuai dengan keputusan KPU RI 394, maka tetap diperbolehkan. Jadi, substansinya harus tetap sama dengan model B1 KWK,” tegasnya.

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/