alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Dinilai Tidak Pro Buruh

Massa Tolak RUU Cipta Kerja dan BPIP

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Panas matahari tak digubris oleh ribuan massa di bundaran DPRD Jember, kemarin (3/8). Massa yang sebagian adalah buruh tersebut datang dari sejumlah lokasi menyuarakan serangkaian aspirasi. Yakni menolak dua rancangan undang-undang (RUU) sekaligus. Pertama tentang Cipta Kerja atau dikenal omnibus law, sedangkan kedua berkaitan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja dilakukan karena dinilai hanya bertujuan untuk menghapus UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya juga dinilai oleh massa hanya akan memiskinkan pekerja/buruh. “RUU Cipta Kerja dibuat tanpa melibatkan unsur tenaga serikat pekerja atau buruh, ini sangat merugikan,” kata Umar Faruk, Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember.

Menurutnya, ada hal krusial di dalam RUU Cipta Kerja. Di antaranya yakni penghapusan upah minimum kabupaten (UMK) yang digantikan dengan upah sesuai jam kerja. “Penegakan UMK saja sampai hari ini tidak bisa dilakukan. Apalagi menghitung jam kerja. Ini tidak manusiawi,” tutur Faruk di tengah gabungan massa dari pekerja serta dari Gerakan Rakyat Anti Komunis (Gertak) tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Umar menyebut, selain UMK terancam hangus, hal lain yang sangat merugikan pekerja yakni akan hilangnya uang pesangon serta jaminan-jaminan yang lain. Betapa tidak, dalam RUU tersebut, pengusaha bisa melakukan kontrak kerja dengan pekerja atau buruh tanpa ada batas waktu. “Kalau ini terjadi, maka ke depan tidak akan ada uang pensiun,” tegasnya.

Ancaman serius apabila RUU Cipta Kerja sampai disahkan, dia menegaskan, maka pengusaha yang membayar pekerja di bawah UMK sudah tidak lagi bisa dikenai sanksi pidana. “Perlindungan pemerintah saat ini sangat lemah. Apalagi kalau sanksi pidana di dalam UU Ketenagakerjaan dihapus. Akan banyak pekerja dan buruh yang sangat dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu, massa yang datang dengan membawa pelantang suara, banner bertuliskan tuntutan, serta spanduk tersebut juga keras menolak RUU BPIP. RUU ini sebelumnya bernama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dan awal diusulkannya RUU dikenal dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Panas matahari tak digubris oleh ribuan massa di bundaran DPRD Jember, kemarin (3/8). Massa yang sebagian adalah buruh tersebut datang dari sejumlah lokasi menyuarakan serangkaian aspirasi. Yakni menolak dua rancangan undang-undang (RUU) sekaligus. Pertama tentang Cipta Kerja atau dikenal omnibus law, sedangkan kedua berkaitan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja dilakukan karena dinilai hanya bertujuan untuk menghapus UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya juga dinilai oleh massa hanya akan memiskinkan pekerja/buruh. “RUU Cipta Kerja dibuat tanpa melibatkan unsur tenaga serikat pekerja atau buruh, ini sangat merugikan,” kata Umar Faruk, Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember.

Menurutnya, ada hal krusial di dalam RUU Cipta Kerja. Di antaranya yakni penghapusan upah minimum kabupaten (UMK) yang digantikan dengan upah sesuai jam kerja. “Penegakan UMK saja sampai hari ini tidak bisa dilakukan. Apalagi menghitung jam kerja. Ini tidak manusiawi,” tutur Faruk di tengah gabungan massa dari pekerja serta dari Gerakan Rakyat Anti Komunis (Gertak) tersebut.

Umar menyebut, selain UMK terancam hangus, hal lain yang sangat merugikan pekerja yakni akan hilangnya uang pesangon serta jaminan-jaminan yang lain. Betapa tidak, dalam RUU tersebut, pengusaha bisa melakukan kontrak kerja dengan pekerja atau buruh tanpa ada batas waktu. “Kalau ini terjadi, maka ke depan tidak akan ada uang pensiun,” tegasnya.

Ancaman serius apabila RUU Cipta Kerja sampai disahkan, dia menegaskan, maka pengusaha yang membayar pekerja di bawah UMK sudah tidak lagi bisa dikenai sanksi pidana. “Perlindungan pemerintah saat ini sangat lemah. Apalagi kalau sanksi pidana di dalam UU Ketenagakerjaan dihapus. Akan banyak pekerja dan buruh yang sangat dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu, massa yang datang dengan membawa pelantang suara, banner bertuliskan tuntutan, serta spanduk tersebut juga keras menolak RUU BPIP. RUU ini sebelumnya bernama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dan awal diusulkannya RUU dikenal dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Panas matahari tak digubris oleh ribuan massa di bundaran DPRD Jember, kemarin (3/8). Massa yang sebagian adalah buruh tersebut datang dari sejumlah lokasi menyuarakan serangkaian aspirasi. Yakni menolak dua rancangan undang-undang (RUU) sekaligus. Pertama tentang Cipta Kerja atau dikenal omnibus law, sedangkan kedua berkaitan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja dilakukan karena dinilai hanya bertujuan untuk menghapus UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya juga dinilai oleh massa hanya akan memiskinkan pekerja/buruh. “RUU Cipta Kerja dibuat tanpa melibatkan unsur tenaga serikat pekerja atau buruh, ini sangat merugikan,” kata Umar Faruk, Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember.

Menurutnya, ada hal krusial di dalam RUU Cipta Kerja. Di antaranya yakni penghapusan upah minimum kabupaten (UMK) yang digantikan dengan upah sesuai jam kerja. “Penegakan UMK saja sampai hari ini tidak bisa dilakukan. Apalagi menghitung jam kerja. Ini tidak manusiawi,” tutur Faruk di tengah gabungan massa dari pekerja serta dari Gerakan Rakyat Anti Komunis (Gertak) tersebut.

Umar menyebut, selain UMK terancam hangus, hal lain yang sangat merugikan pekerja yakni akan hilangnya uang pesangon serta jaminan-jaminan yang lain. Betapa tidak, dalam RUU tersebut, pengusaha bisa melakukan kontrak kerja dengan pekerja atau buruh tanpa ada batas waktu. “Kalau ini terjadi, maka ke depan tidak akan ada uang pensiun,” tegasnya.

Ancaman serius apabila RUU Cipta Kerja sampai disahkan, dia menegaskan, maka pengusaha yang membayar pekerja di bawah UMK sudah tidak lagi bisa dikenai sanksi pidana. “Perlindungan pemerintah saat ini sangat lemah. Apalagi kalau sanksi pidana di dalam UU Ketenagakerjaan dihapus. Akan banyak pekerja dan buruh yang sangat dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu, massa yang datang dengan membawa pelantang suara, banner bertuliskan tuntutan, serta spanduk tersebut juga keras menolak RUU BPIP. RUU ini sebelumnya bernama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dan awal diusulkannya RUU dikenal dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/