alexametrics
25 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Berjamaah Tabrak Aturan

Dari Soal IPAL, sampai Mepet Sempadan Pantai

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beragam pelanggaran perusahaan tambak di sekitar jalur lintas selatan (JLS) perlahan mulai terkuak. Setelah menerima aduan masyarakat terkait aktivitas tambak nakal, Anggota DPRD Jember dari gabungan komisi melakukan sidak ke beberapa tambak di sekitar JLS, kemarin (3/6). Mulai dari Puger Kulon, Kecamatan Puger, hingga ke barat kawasan Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Dalam sidak yang dilakukan Komisi A, Komisi B, dan Komisi C, juga terlihat sejumlah perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perikanan, dan beberapa warga setempat. Dalam sidak tersebut, ditemukan ada belasan perusahaan tambak, dari skala kecil hingga besar, yang tak memiliki izin. Bahkan diketahui, dari sekitar 18 perusahaan, hanya dua yang mengantongi izin.

Ketua Komisi B Siswono menyebut, beberapa aktivitas perusahaan tambak yang menabrak aturan itu salah satunya melanggar ketentuan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 terkait dengan batas kawasan sempadan pantai. Seperti yang dilakukan oleh PT Windu Marina Sukses, yang sangat dekat dengan sempadan pantai. “Seharusnya seratus meter. Itu tidak sampai seratus meter. Itu yang menjadi pelanggaran,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, pengolahan limbah juga dilakukan serampangan. Langsung dibuang ke laut tanpa melalui proses daur ulang atau melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Kendati begitu, ia juga menilai masih ada beberapa perusahaan tambak yang telah memiliki IPAL. Seperti PT Anugerah Tanjung Gumukmas (ATG).

Selanjutnya, pihaknya mengaku bakal meminta ke beberapa pihak terkait, seperti Dinas Perikanan, agar ikut meninjau kembali keberadaan dan aktivitas tambak yang menyalahi aturan itu. Kalau perlu, mereka diberhentikan dari aktivitasnya jika jelas diketahui tidak menerapkan prosedur pengelolaan IPAL, atau melengkapi perizinan lainnya. “Dari temuan kami ini, selanjutnya akan menjadi referensi untuk mengundang para pihak yang terlibat dalam menerbitkan izin pengelolaan tambak ini,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Direktur PT Delta Guna Sukses (DGS) Gumukmas Chandra Indrianto, salah satu perusahaan tambak di Gumukmas, mengaku, selama ini tambak miliknya telah berjalan sesuai prosedur. Termasuk dalam mengolah limbah tersebut. “IPAL kami sudah sesuai prosedur. Dan ada tiga tingkatan. Tadi, dewan dan masyarakat sudah bisa melihat sendiri,” ucap Chandra kepada awak media, kemarin (3/6).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beragam pelanggaran perusahaan tambak di sekitar jalur lintas selatan (JLS) perlahan mulai terkuak. Setelah menerima aduan masyarakat terkait aktivitas tambak nakal, Anggota DPRD Jember dari gabungan komisi melakukan sidak ke beberapa tambak di sekitar JLS, kemarin (3/6). Mulai dari Puger Kulon, Kecamatan Puger, hingga ke barat kawasan Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Dalam sidak yang dilakukan Komisi A, Komisi B, dan Komisi C, juga terlihat sejumlah perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perikanan, dan beberapa warga setempat. Dalam sidak tersebut, ditemukan ada belasan perusahaan tambak, dari skala kecil hingga besar, yang tak memiliki izin. Bahkan diketahui, dari sekitar 18 perusahaan, hanya dua yang mengantongi izin.

Ketua Komisi B Siswono menyebut, beberapa aktivitas perusahaan tambak yang menabrak aturan itu salah satunya melanggar ketentuan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 terkait dengan batas kawasan sempadan pantai. Seperti yang dilakukan oleh PT Windu Marina Sukses, yang sangat dekat dengan sempadan pantai. “Seharusnya seratus meter. Itu tidak sampai seratus meter. Itu yang menjadi pelanggaran,” ujarnya.

Selain itu, pengolahan limbah juga dilakukan serampangan. Langsung dibuang ke laut tanpa melalui proses daur ulang atau melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Kendati begitu, ia juga menilai masih ada beberapa perusahaan tambak yang telah memiliki IPAL. Seperti PT Anugerah Tanjung Gumukmas (ATG).

Selanjutnya, pihaknya mengaku bakal meminta ke beberapa pihak terkait, seperti Dinas Perikanan, agar ikut meninjau kembali keberadaan dan aktivitas tambak yang menyalahi aturan itu. Kalau perlu, mereka diberhentikan dari aktivitasnya jika jelas diketahui tidak menerapkan prosedur pengelolaan IPAL, atau melengkapi perizinan lainnya. “Dari temuan kami ini, selanjutnya akan menjadi referensi untuk mengundang para pihak yang terlibat dalam menerbitkan izin pengelolaan tambak ini,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Direktur PT Delta Guna Sukses (DGS) Gumukmas Chandra Indrianto, salah satu perusahaan tambak di Gumukmas, mengaku, selama ini tambak miliknya telah berjalan sesuai prosedur. Termasuk dalam mengolah limbah tersebut. “IPAL kami sudah sesuai prosedur. Dan ada tiga tingkatan. Tadi, dewan dan masyarakat sudah bisa melihat sendiri,” ucap Chandra kepada awak media, kemarin (3/6).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beragam pelanggaran perusahaan tambak di sekitar jalur lintas selatan (JLS) perlahan mulai terkuak. Setelah menerima aduan masyarakat terkait aktivitas tambak nakal, Anggota DPRD Jember dari gabungan komisi melakukan sidak ke beberapa tambak di sekitar JLS, kemarin (3/6). Mulai dari Puger Kulon, Kecamatan Puger, hingga ke barat kawasan Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Dalam sidak yang dilakukan Komisi A, Komisi B, dan Komisi C, juga terlihat sejumlah perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perikanan, dan beberapa warga setempat. Dalam sidak tersebut, ditemukan ada belasan perusahaan tambak, dari skala kecil hingga besar, yang tak memiliki izin. Bahkan diketahui, dari sekitar 18 perusahaan, hanya dua yang mengantongi izin.

Ketua Komisi B Siswono menyebut, beberapa aktivitas perusahaan tambak yang menabrak aturan itu salah satunya melanggar ketentuan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 terkait dengan batas kawasan sempadan pantai. Seperti yang dilakukan oleh PT Windu Marina Sukses, yang sangat dekat dengan sempadan pantai. “Seharusnya seratus meter. Itu tidak sampai seratus meter. Itu yang menjadi pelanggaran,” ujarnya.

Selain itu, pengolahan limbah juga dilakukan serampangan. Langsung dibuang ke laut tanpa melalui proses daur ulang atau melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Kendati begitu, ia juga menilai masih ada beberapa perusahaan tambak yang telah memiliki IPAL. Seperti PT Anugerah Tanjung Gumukmas (ATG).

Selanjutnya, pihaknya mengaku bakal meminta ke beberapa pihak terkait, seperti Dinas Perikanan, agar ikut meninjau kembali keberadaan dan aktivitas tambak yang menyalahi aturan itu. Kalau perlu, mereka diberhentikan dari aktivitasnya jika jelas diketahui tidak menerapkan prosedur pengelolaan IPAL, atau melengkapi perizinan lainnya. “Dari temuan kami ini, selanjutnya akan menjadi referensi untuk mengundang para pihak yang terlibat dalam menerbitkan izin pengelolaan tambak ini,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Direktur PT Delta Guna Sukses (DGS) Gumukmas Chandra Indrianto, salah satu perusahaan tambak di Gumukmas, mengaku, selama ini tambak miliknya telah berjalan sesuai prosedur. Termasuk dalam mengolah limbah tersebut. “IPAL kami sudah sesuai prosedur. Dan ada tiga tingkatan. Tadi, dewan dan masyarakat sudah bisa melihat sendiri,” ucap Chandra kepada awak media, kemarin (3/6).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/