alexametrics
30.9 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Tambang Gunung Sadeng Harus Tertib Pajak

Mobile_AP_Rectangle 1

PUGER, RADARJEMBER.ID – Sebagai aset Pemkab Jember, Gunung Sadeng digadang-gadang bakal menjadi salah satu pos unggulan yang menyumbang terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Upaya demi upaya untuk mengoptimalkan itu terus dilakukan, setelah diketahui hanya meraup PAD sebesar Rp 4,9 miliar tahun 2021 dari potensi yang bisa ditambang sampai Rp 300-400 miliar per tahun.

Pemkab Jember juga sempat mengundang para pengusaha tambang ke Pendapa Wahyawibawagraha, belum lama ini, untuk tujuan mengoptimalkan kembali pemasukan pajak dari para perusahaan penambang di Gunung Sadeng. “Kalau para pihak (perusahaan penambang, Red) ada kemauan mengembalikan kepada pemkab, kami bisa menoleransi,” ucap Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono.

Dikatakan, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah dinilai kurang bisa hadir di tengah persoalan tambang. Seandainya pemerintah bisa hadir lebih awal, Siswono yakin segala macam keruwetan yang terjadi hari ini sudah bisa diurai.

Mobile_AP_Rectangle 2

Misalnya, pantauan terhadap hasil tambang yang ternyata diketahui tanpa adanya timbangan atau tonasenya. Kemudian, retribusi yang berlangsung ternyata manual. Setoran diduga masuk ke rekening pegawai di Disperindag Jember. Selain itu, ada temuan pihak perusahaan yang secara mandiri, mengurus perizinan sendiri ke pusat tanpa melalui Pemkab Jember, serta masalah lainnya. “Silakan Pemkab Jember menertibkan semua temuan tersebut. Kami sangat mendukung ini bisa dioptimalkan lebih baik lagi,” papar legislator Partai Gerindra tersebut.

Siswono menambahkan, pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan Pemkab Jember. Dia juga tetap meminta penataan dan penertiban terus dilakukan. “Mereka (pengusaha tambang, Red) sudah diundang dalam pertemuan dengan Pemkab Jember, OPD teknis, beserta DPRD Jember. Perkembangannya seperti apa, harus di-update,” kata Siswono.

- Advertisement -

PUGER, RADARJEMBER.ID – Sebagai aset Pemkab Jember, Gunung Sadeng digadang-gadang bakal menjadi salah satu pos unggulan yang menyumbang terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Upaya demi upaya untuk mengoptimalkan itu terus dilakukan, setelah diketahui hanya meraup PAD sebesar Rp 4,9 miliar tahun 2021 dari potensi yang bisa ditambang sampai Rp 300-400 miliar per tahun.

Pemkab Jember juga sempat mengundang para pengusaha tambang ke Pendapa Wahyawibawagraha, belum lama ini, untuk tujuan mengoptimalkan kembali pemasukan pajak dari para perusahaan penambang di Gunung Sadeng. “Kalau para pihak (perusahaan penambang, Red) ada kemauan mengembalikan kepada pemkab, kami bisa menoleransi,” ucap Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono.

Dikatakan, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah dinilai kurang bisa hadir di tengah persoalan tambang. Seandainya pemerintah bisa hadir lebih awal, Siswono yakin segala macam keruwetan yang terjadi hari ini sudah bisa diurai.

Misalnya, pantauan terhadap hasil tambang yang ternyata diketahui tanpa adanya timbangan atau tonasenya. Kemudian, retribusi yang berlangsung ternyata manual. Setoran diduga masuk ke rekening pegawai di Disperindag Jember. Selain itu, ada temuan pihak perusahaan yang secara mandiri, mengurus perizinan sendiri ke pusat tanpa melalui Pemkab Jember, serta masalah lainnya. “Silakan Pemkab Jember menertibkan semua temuan tersebut. Kami sangat mendukung ini bisa dioptimalkan lebih baik lagi,” papar legislator Partai Gerindra tersebut.

Siswono menambahkan, pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan Pemkab Jember. Dia juga tetap meminta penataan dan penertiban terus dilakukan. “Mereka (pengusaha tambang, Red) sudah diundang dalam pertemuan dengan Pemkab Jember, OPD teknis, beserta DPRD Jember. Perkembangannya seperti apa, harus di-update,” kata Siswono.

PUGER, RADARJEMBER.ID – Sebagai aset Pemkab Jember, Gunung Sadeng digadang-gadang bakal menjadi salah satu pos unggulan yang menyumbang terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Upaya demi upaya untuk mengoptimalkan itu terus dilakukan, setelah diketahui hanya meraup PAD sebesar Rp 4,9 miliar tahun 2021 dari potensi yang bisa ditambang sampai Rp 300-400 miliar per tahun.

Pemkab Jember juga sempat mengundang para pengusaha tambang ke Pendapa Wahyawibawagraha, belum lama ini, untuk tujuan mengoptimalkan kembali pemasukan pajak dari para perusahaan penambang di Gunung Sadeng. “Kalau para pihak (perusahaan penambang, Red) ada kemauan mengembalikan kepada pemkab, kami bisa menoleransi,” ucap Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono.

Dikatakan, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah dinilai kurang bisa hadir di tengah persoalan tambang. Seandainya pemerintah bisa hadir lebih awal, Siswono yakin segala macam keruwetan yang terjadi hari ini sudah bisa diurai.

Misalnya, pantauan terhadap hasil tambang yang ternyata diketahui tanpa adanya timbangan atau tonasenya. Kemudian, retribusi yang berlangsung ternyata manual. Setoran diduga masuk ke rekening pegawai di Disperindag Jember. Selain itu, ada temuan pihak perusahaan yang secara mandiri, mengurus perizinan sendiri ke pusat tanpa melalui Pemkab Jember, serta masalah lainnya. “Silakan Pemkab Jember menertibkan semua temuan tersebut. Kami sangat mendukung ini bisa dioptimalkan lebih baik lagi,” papar legislator Partai Gerindra tersebut.

Siswono menambahkan, pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan Pemkab Jember. Dia juga tetap meminta penataan dan penertiban terus dilakukan. “Mereka (pengusaha tambang, Red) sudah diundang dalam pertemuan dengan Pemkab Jember, OPD teknis, beserta DPRD Jember. Perkembangannya seperti apa, harus di-update,” kata Siswono.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/