alexametrics
24.3 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Pilkades PAW Berpotensi Digugat

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemilihan kepala desa (pilkades) dengan sistem pergantian antarwaktu (PAW) tahun 2022 di Jember telah mulai disosialisasikan, beberapa pekan lalu. Bahkan, tahapan awal juga sudah bergulir dengan agenda pembentukan panitia pilkades.

Di saat bersamaan, dua dari dua belas desa yang dijadwalkan PAW, yakni Desa Tamansari dan Desa Glundengan, disinyalir berpotensi menghambat jalannya pilkades. Hal itu karena kedua kades di desa tersebut yang diberhentikan karena kasus kepemilikan sabu-sabu, ada kemungkinan melakukan pembelaan dengan mengajukan upaya hukum.

Wanti-wanti adanya potensi gugatan diingatkan Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni. Dikatakan, saat dirinya bertemu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember, potensi itu disampaikan. “Desa Tamansari dan Desa Glundengan ini bisa saja kadesnya yang diberhentikan itu melakukan gugatan ke PTUN,” kata Tabroni saat dikonfirmasi, kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Tabroni, kades yang diberhentikan itu memiliki hak mengajukan upaya hukum ke PTUN, terhitung sejak yang bersangkutan menerima surat pemberhentian dari Bupati Jember, hingga selama 90 hari ke depan, atau perkiraan pada April mendatang. “Kalau Kades Wonojati dan Tempurejo, yang satu kasus kepemilikan sabu-sabu itu jelas mengaku sudah menerima. Sementara, Glundengan sama Tamansari ini belum menyatakan sikap,” tambah dia.

Meskipun hingga kemarin belum ada gugatan yang dilayangkan oleh yang bersangkutan, kata Tabroni, seharusnya DPMD Jember turut mengupayakan. Misalnya, mengonfirmasi sikap yang bersangkutan apakah menerima atau menunggu hingga 90 hari ke depan, hingga masa menanggapi surat pemberhentian itu habis. “Kekhawatiran kami, di tengah nanti berjalannya PAW, justru yang bersangkutan ternyata mengajukan gugatan. Ini jelas akan menghambat jalannya PAW,” imbuh Tabroni.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemilihan kepala desa (pilkades) dengan sistem pergantian antarwaktu (PAW) tahun 2022 di Jember telah mulai disosialisasikan, beberapa pekan lalu. Bahkan, tahapan awal juga sudah bergulir dengan agenda pembentukan panitia pilkades.

Di saat bersamaan, dua dari dua belas desa yang dijadwalkan PAW, yakni Desa Tamansari dan Desa Glundengan, disinyalir berpotensi menghambat jalannya pilkades. Hal itu karena kedua kades di desa tersebut yang diberhentikan karena kasus kepemilikan sabu-sabu, ada kemungkinan melakukan pembelaan dengan mengajukan upaya hukum.

Wanti-wanti adanya potensi gugatan diingatkan Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni. Dikatakan, saat dirinya bertemu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember, potensi itu disampaikan. “Desa Tamansari dan Desa Glundengan ini bisa saja kadesnya yang diberhentikan itu melakukan gugatan ke PTUN,” kata Tabroni saat dikonfirmasi, kemarin.

Menurut Tabroni, kades yang diberhentikan itu memiliki hak mengajukan upaya hukum ke PTUN, terhitung sejak yang bersangkutan menerima surat pemberhentian dari Bupati Jember, hingga selama 90 hari ke depan, atau perkiraan pada April mendatang. “Kalau Kades Wonojati dan Tempurejo, yang satu kasus kepemilikan sabu-sabu itu jelas mengaku sudah menerima. Sementara, Glundengan sama Tamansari ini belum menyatakan sikap,” tambah dia.

Meskipun hingga kemarin belum ada gugatan yang dilayangkan oleh yang bersangkutan, kata Tabroni, seharusnya DPMD Jember turut mengupayakan. Misalnya, mengonfirmasi sikap yang bersangkutan apakah menerima atau menunggu hingga 90 hari ke depan, hingga masa menanggapi surat pemberhentian itu habis. “Kekhawatiran kami, di tengah nanti berjalannya PAW, justru yang bersangkutan ternyata mengajukan gugatan. Ini jelas akan menghambat jalannya PAW,” imbuh Tabroni.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemilihan kepala desa (pilkades) dengan sistem pergantian antarwaktu (PAW) tahun 2022 di Jember telah mulai disosialisasikan, beberapa pekan lalu. Bahkan, tahapan awal juga sudah bergulir dengan agenda pembentukan panitia pilkades.

Di saat bersamaan, dua dari dua belas desa yang dijadwalkan PAW, yakni Desa Tamansari dan Desa Glundengan, disinyalir berpotensi menghambat jalannya pilkades. Hal itu karena kedua kades di desa tersebut yang diberhentikan karena kasus kepemilikan sabu-sabu, ada kemungkinan melakukan pembelaan dengan mengajukan upaya hukum.

Wanti-wanti adanya potensi gugatan diingatkan Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni. Dikatakan, saat dirinya bertemu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember, potensi itu disampaikan. “Desa Tamansari dan Desa Glundengan ini bisa saja kadesnya yang diberhentikan itu melakukan gugatan ke PTUN,” kata Tabroni saat dikonfirmasi, kemarin.

Menurut Tabroni, kades yang diberhentikan itu memiliki hak mengajukan upaya hukum ke PTUN, terhitung sejak yang bersangkutan menerima surat pemberhentian dari Bupati Jember, hingga selama 90 hari ke depan, atau perkiraan pada April mendatang. “Kalau Kades Wonojati dan Tempurejo, yang satu kasus kepemilikan sabu-sabu itu jelas mengaku sudah menerima. Sementara, Glundengan sama Tamansari ini belum menyatakan sikap,” tambah dia.

Meskipun hingga kemarin belum ada gugatan yang dilayangkan oleh yang bersangkutan, kata Tabroni, seharusnya DPMD Jember turut mengupayakan. Misalnya, mengonfirmasi sikap yang bersangkutan apakah menerima atau menunggu hingga 90 hari ke depan, hingga masa menanggapi surat pemberhentian itu habis. “Kekhawatiran kami, di tengah nanti berjalannya PAW, justru yang bersangkutan ternyata mengajukan gugatan. Ini jelas akan menghambat jalannya PAW,” imbuh Tabroni.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/