alexametrics
30.3 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Perlu Benahi Kekurangan KLA

Mobile_AP_Rectangle 1

TEGALBOTO, Radar Jember – Penilaian kabupaten layak anak (KLA) makin dekat. Walaupun tidak ada informasi khusus mengenai jadwal penilaiannya, namun sejumlah hal perlu dipersiapkan dengan matang. Berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Jatim, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus evaluasi bagi Kabupaten Jember untuk meningkatkan level KLA.

Lima hal tersebut, menurut Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Joko Sutriswanto, yang harus jadi fokus di Kabupaten Jember. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) KLA yang hingga saat ini masih belum ada. Joko mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah menyusun beberapa dokumen, yang mana dokumen itu telah diproses di biro hukum Pemprov Jatim. “Kami sudah punya dokumennya yang sudah diproses di Biro Hukum Pemprov Jatim,” ungkapnya.

Persiapan lainnya adalah tentang perda kawasan tanpa rokok di setiap kantor dan tempat layanan publik. Dia menambahkan, Pemprov Jatim sendiri sudah memiliki Pergub tentang Kawasan Tanpa Rokok dan itu juga diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Jatim.

Mobile_AP_Rectangle 2

Realisasinya, lanjut Joko, keberadaan kawasan tanpa asap rokok masih minim pada beberapa instansi pemerintah di Jember. Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan atau merealisasikan adanya kawasan tanpa asap rokok.

- Advertisement -

TEGALBOTO, Radar Jember – Penilaian kabupaten layak anak (KLA) makin dekat. Walaupun tidak ada informasi khusus mengenai jadwal penilaiannya, namun sejumlah hal perlu dipersiapkan dengan matang. Berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Jatim, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus evaluasi bagi Kabupaten Jember untuk meningkatkan level KLA.

Lima hal tersebut, menurut Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Joko Sutriswanto, yang harus jadi fokus di Kabupaten Jember. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) KLA yang hingga saat ini masih belum ada. Joko mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah menyusun beberapa dokumen, yang mana dokumen itu telah diproses di biro hukum Pemprov Jatim. “Kami sudah punya dokumennya yang sudah diproses di Biro Hukum Pemprov Jatim,” ungkapnya.

Persiapan lainnya adalah tentang perda kawasan tanpa rokok di setiap kantor dan tempat layanan publik. Dia menambahkan, Pemprov Jatim sendiri sudah memiliki Pergub tentang Kawasan Tanpa Rokok dan itu juga diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Jatim.

Realisasinya, lanjut Joko, keberadaan kawasan tanpa asap rokok masih minim pada beberapa instansi pemerintah di Jember. Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan atau merealisasikan adanya kawasan tanpa asap rokok.

TEGALBOTO, Radar Jember – Penilaian kabupaten layak anak (KLA) makin dekat. Walaupun tidak ada informasi khusus mengenai jadwal penilaiannya, namun sejumlah hal perlu dipersiapkan dengan matang. Berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Jatim, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus evaluasi bagi Kabupaten Jember untuk meningkatkan level KLA.

Lima hal tersebut, menurut Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Joko Sutriswanto, yang harus jadi fokus di Kabupaten Jember. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) KLA yang hingga saat ini masih belum ada. Joko mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah menyusun beberapa dokumen, yang mana dokumen itu telah diproses di biro hukum Pemprov Jatim. “Kami sudah punya dokumennya yang sudah diproses di Biro Hukum Pemprov Jatim,” ungkapnya.

Persiapan lainnya adalah tentang perda kawasan tanpa rokok di setiap kantor dan tempat layanan publik. Dia menambahkan, Pemprov Jatim sendiri sudah memiliki Pergub tentang Kawasan Tanpa Rokok dan itu juga diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Jatim.

Realisasinya, lanjut Joko, keberadaan kawasan tanpa asap rokok masih minim pada beberapa instansi pemerintah di Jember. Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan atau merealisasikan adanya kawasan tanpa asap rokok.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/