alexametrics
24.3 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Soal Utang Kontraktor Wastafel, Bupati Jember Tunggu Rekomendasi BPK

Kesepakatan Eksekutif-Legislatif Soal Utang Wastafel

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para rekanan penggarap proyek wastafel tahun 2020 lalu sepertinya harus lebih bersabar. Meski sempat bersurat kepada Bupati dan Pimpinan DPRD Jember untuk menagih utang Pemkab Jember, nyatanya hajat kontraktor tersebut tidak bisa segera dipenuhi.

Sejauh ini, ada kondisi yang dinilai pemkab dan DPRD cukup krusial, sehingga tunggakan proyek wastafel warisan kepemimpinan bupati sebelumnya tidak dibayarkan. Di mana, era pemerintahan yang saat ini berjalan tidak mengetahui pasti urusan uang miliaran rupiah pada proyek wastafel tersebut. Selain itu, kasus ini pun tengah menjadi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Memang ini kondisinya sulit. Tidak mungkin kami bisa membayar tanpa ada perintah atau menunggu hasil audit BPK RI,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto melalui sambungan video yang diterima Jawa Pos Radar Jember, kemarin (3/2).

Hendy menegaskan, sebenarnya Pemkab Jember mengindahkan aspirasi para rekanan dan kontraktor. Namun, ada keterbatasan kewenangan yang tidak bisa dilangkahi pemkab. Bahkan, jika itu dipaksakan, kemungkinan berbuah masalah baru. Oleh karenanya, Pemkab Jember masih menantikan seperti apa nantinya rekomendasi dari BPK. Meskipun bunyi rekomendasi itu berupa kewajiban pemkab untuk melunasi, Hendy memastikan hal itu dilakukan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terlebih lagi, audit BPK itu bukan hanya soal tanggung jawab pemkab untuk membayar, tapi juga temuan sekitar Rp 107 miliar yang belum dipertanggungjawabkan di proyek wastafel tersebut. “Ini sangat kompleks sekali permasalahannya, dan saling berkait dengan lainnya,” paparnya.

Orang nomor satu di Jember ini juga menegaskan, jika rekanan dan kontraktor masih tidak bisa bersabar menantikan hasil audit BPK, ada opsi lain yang bisa dilakukan. Yakni mengupayakan gugatan hukum ke pengadilan. Dengan begitu, ketika putusan pengadilan telah keluar, akan menjadi dasar hukum yang kuat (inkrah) untuk Pemkab Jember melunasi utang-utang kepada kontraktor tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para rekanan penggarap proyek wastafel tahun 2020 lalu sepertinya harus lebih bersabar. Meski sempat bersurat kepada Bupati dan Pimpinan DPRD Jember untuk menagih utang Pemkab Jember, nyatanya hajat kontraktor tersebut tidak bisa segera dipenuhi.

Sejauh ini, ada kondisi yang dinilai pemkab dan DPRD cukup krusial, sehingga tunggakan proyek wastafel warisan kepemimpinan bupati sebelumnya tidak dibayarkan. Di mana, era pemerintahan yang saat ini berjalan tidak mengetahui pasti urusan uang miliaran rupiah pada proyek wastafel tersebut. Selain itu, kasus ini pun tengah menjadi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Memang ini kondisinya sulit. Tidak mungkin kami bisa membayar tanpa ada perintah atau menunggu hasil audit BPK RI,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto melalui sambungan video yang diterima Jawa Pos Radar Jember, kemarin (3/2).

Hendy menegaskan, sebenarnya Pemkab Jember mengindahkan aspirasi para rekanan dan kontraktor. Namun, ada keterbatasan kewenangan yang tidak bisa dilangkahi pemkab. Bahkan, jika itu dipaksakan, kemungkinan berbuah masalah baru. Oleh karenanya, Pemkab Jember masih menantikan seperti apa nantinya rekomendasi dari BPK. Meskipun bunyi rekomendasi itu berupa kewajiban pemkab untuk melunasi, Hendy memastikan hal itu dilakukan.

Terlebih lagi, audit BPK itu bukan hanya soal tanggung jawab pemkab untuk membayar, tapi juga temuan sekitar Rp 107 miliar yang belum dipertanggungjawabkan di proyek wastafel tersebut. “Ini sangat kompleks sekali permasalahannya, dan saling berkait dengan lainnya,” paparnya.

Orang nomor satu di Jember ini juga menegaskan, jika rekanan dan kontraktor masih tidak bisa bersabar menantikan hasil audit BPK, ada opsi lain yang bisa dilakukan. Yakni mengupayakan gugatan hukum ke pengadilan. Dengan begitu, ketika putusan pengadilan telah keluar, akan menjadi dasar hukum yang kuat (inkrah) untuk Pemkab Jember melunasi utang-utang kepada kontraktor tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para rekanan penggarap proyek wastafel tahun 2020 lalu sepertinya harus lebih bersabar. Meski sempat bersurat kepada Bupati dan Pimpinan DPRD Jember untuk menagih utang Pemkab Jember, nyatanya hajat kontraktor tersebut tidak bisa segera dipenuhi.

Sejauh ini, ada kondisi yang dinilai pemkab dan DPRD cukup krusial, sehingga tunggakan proyek wastafel warisan kepemimpinan bupati sebelumnya tidak dibayarkan. Di mana, era pemerintahan yang saat ini berjalan tidak mengetahui pasti urusan uang miliaran rupiah pada proyek wastafel tersebut. Selain itu, kasus ini pun tengah menjadi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Memang ini kondisinya sulit. Tidak mungkin kami bisa membayar tanpa ada perintah atau menunggu hasil audit BPK RI,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto melalui sambungan video yang diterima Jawa Pos Radar Jember, kemarin (3/2).

Hendy menegaskan, sebenarnya Pemkab Jember mengindahkan aspirasi para rekanan dan kontraktor. Namun, ada keterbatasan kewenangan yang tidak bisa dilangkahi pemkab. Bahkan, jika itu dipaksakan, kemungkinan berbuah masalah baru. Oleh karenanya, Pemkab Jember masih menantikan seperti apa nantinya rekomendasi dari BPK. Meskipun bunyi rekomendasi itu berupa kewajiban pemkab untuk melunasi, Hendy memastikan hal itu dilakukan.

Terlebih lagi, audit BPK itu bukan hanya soal tanggung jawab pemkab untuk membayar, tapi juga temuan sekitar Rp 107 miliar yang belum dipertanggungjawabkan di proyek wastafel tersebut. “Ini sangat kompleks sekali permasalahannya, dan saling berkait dengan lainnya,” paparnya.

Orang nomor satu di Jember ini juga menegaskan, jika rekanan dan kontraktor masih tidak bisa bersabar menantikan hasil audit BPK, ada opsi lain yang bisa dilakukan. Yakni mengupayakan gugatan hukum ke pengadilan. Dengan begitu, ketika putusan pengadilan telah keluar, akan menjadi dasar hukum yang kuat (inkrah) untuk Pemkab Jember melunasi utang-utang kepada kontraktor tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/