alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Cacat Prosedur, Tersangka Korupsi Pasar Balung Kulon Membantah

Polisi dan Tersangka Korupsi Pasar Balung Kulon Adu Dasar Hukum

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praperadilan atas penetapan status tersangka kasus korupsi Pasar Balung Kulon akhirnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jember, (3/2) kemarin. Pada kesempatan itu, hakim tunggal, Totok Yanuarto, mengagendakan pembacaan permohonan praperadilan dari Dedy Sucipto, tersangka kasus korupsi Pasar Balung Kulon. Selain itu, mendengarkan tanggapan dari Polres Jember selaku termohon.

Dedy Sucipto hadir di ruang sidang didampingi dua penasihat hukumnya, M Husni Thamrin dan Heru Nugroho. Dalam paparannya, pria yang bertindak selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pasar senilai Rp 7 miliar itu menilai penetapan tersangka oleh kepolisian ada yang melanggar prosedur.

Mulai dari awal proses pemanggilan, penyelidikan, penyidikan, hingga soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadikan dasar polisi menetapkan status tersangka. “Banyak yang salah dalam prosedur penetapannya. Hal-hal yang berkaitan dengan cacat formal, mereka tidak bisa menanggapi secara detail,” tegas M Husni Thamrin, kuasa hukum Dedy Sucipto.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, dari pihak termohon, Polres Jember, menyebutkan berbeda. Polisi menilai penetapan status tersangka terhadap Dedy sudah benar dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dipaparkan Polres Jember melalui kuasa hukumnya, Dewatoro S Putra, beserta tiga orang timnya. “Seluruh tahapan penetapan tersangka oleh kepolisian ini sudah sangat prosedural,” papar Dewatoro S Putra.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praperadilan atas penetapan status tersangka kasus korupsi Pasar Balung Kulon akhirnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jember, (3/2) kemarin. Pada kesempatan itu, hakim tunggal, Totok Yanuarto, mengagendakan pembacaan permohonan praperadilan dari Dedy Sucipto, tersangka kasus korupsi Pasar Balung Kulon. Selain itu, mendengarkan tanggapan dari Polres Jember selaku termohon.

Dedy Sucipto hadir di ruang sidang didampingi dua penasihat hukumnya, M Husni Thamrin dan Heru Nugroho. Dalam paparannya, pria yang bertindak selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pasar senilai Rp 7 miliar itu menilai penetapan tersangka oleh kepolisian ada yang melanggar prosedur.

Mulai dari awal proses pemanggilan, penyelidikan, penyidikan, hingga soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadikan dasar polisi menetapkan status tersangka. “Banyak yang salah dalam prosedur penetapannya. Hal-hal yang berkaitan dengan cacat formal, mereka tidak bisa menanggapi secara detail,” tegas M Husni Thamrin, kuasa hukum Dedy Sucipto.

Sementara itu, dari pihak termohon, Polres Jember, menyebutkan berbeda. Polisi menilai penetapan status tersangka terhadap Dedy sudah benar dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dipaparkan Polres Jember melalui kuasa hukumnya, Dewatoro S Putra, beserta tiga orang timnya. “Seluruh tahapan penetapan tersangka oleh kepolisian ini sudah sangat prosedural,” papar Dewatoro S Putra.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praperadilan atas penetapan status tersangka kasus korupsi Pasar Balung Kulon akhirnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jember, (3/2) kemarin. Pada kesempatan itu, hakim tunggal, Totok Yanuarto, mengagendakan pembacaan permohonan praperadilan dari Dedy Sucipto, tersangka kasus korupsi Pasar Balung Kulon. Selain itu, mendengarkan tanggapan dari Polres Jember selaku termohon.

Dedy Sucipto hadir di ruang sidang didampingi dua penasihat hukumnya, M Husni Thamrin dan Heru Nugroho. Dalam paparannya, pria yang bertindak selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pasar senilai Rp 7 miliar itu menilai penetapan tersangka oleh kepolisian ada yang melanggar prosedur.

Mulai dari awal proses pemanggilan, penyelidikan, penyidikan, hingga soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadikan dasar polisi menetapkan status tersangka. “Banyak yang salah dalam prosedur penetapannya. Hal-hal yang berkaitan dengan cacat formal, mereka tidak bisa menanggapi secara detail,” tegas M Husni Thamrin, kuasa hukum Dedy Sucipto.

Sementara itu, dari pihak termohon, Polres Jember, menyebutkan berbeda. Polisi menilai penetapan status tersangka terhadap Dedy sudah benar dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dipaparkan Polres Jember melalui kuasa hukumnya, Dewatoro S Putra, beserta tiga orang timnya. “Seluruh tahapan penetapan tersangka oleh kepolisian ini sudah sangat prosedural,” papar Dewatoro S Putra.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/