alexametrics
24.3 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Tanggapan Dilantiknya Terpidana Korupsi jadi Pejabat Fungsional di Jember

"Meskipun di website MA sudah dilampirkan putusannya, tapi itu untuk konsumsi umum. Pemkab Jember semestinya juga mengupayakan langkah-langkah mencari kejelasan hukum." Prof M Arief Amrullah - Pakar Pidana Korupsi Unej

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dilantiknya seorang terpidana kasus korupsi, Bagus Wantoro, sebagai salah satu pejabat fungsional di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jember, sempat menuai sorotan media. Pemkab dianggap mengesampingkan statusnya yang kini sebagai koruptor. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), Bagus Wantoro divonis pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Menanggapi soal koruptor berseragam PNS di lingkungan Pemkab Jember itu, Pakar Hukum Pidana Korupsi Universitas Jember (Unej) Prof M Arief Amrullah menjelaskan, setelah seorang terpidana itu divonis hakim, seharusnya ada perintah untuk mengeksekusi dalam amar putusannya. Namun, yang terjadi justru tidak demikian. “Meskipun di website MA sudah dilampirkan putusannya, tapi itu untuk konsumsi umum. Pemkab Jember semestinya juga mengupayakan langkah-langkah mencari kejelasan hukum,” jelasnya.

Terlebih, MA telah memvonis Bagus Wantoro sejak 2 Mei 2016 lalu. Dengan rentang waktu pascavonis hingga kini, Bagus Wantoro disebut-sebut mendapat perlakuan istimewa. Arief menilai, seharusnya Pemkab Jember lebih jeli memperhatikan status terkini para PNS yang sedang atau akan menjabat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Meski lampiran putusan yang tercantum dalam website MA itu tidak menjadi rujukan kebijakan pemerintah, namun dirinya menyayangkan lamanya waktu dari vonis hingga diterimanya salinan putusan tersebut. Sebab, sampai memakan waktu lima tahun lebih. “Untuk putusan yang akan dijadikan sebagai dasar kebijakan, memang harus ada pengkhususan. Kalaupun tidak bisa dikirimkan secara fisik, bisa melalui elektronik atau email,” terangnya.

Pria yang juga Direktur Pascasarjana Unej ini menambahkan, kalaupun pelantikan itu tetap dijalankan, maka harus ada klausul hukum yang menegaskan jika ada kesalahan atau perbaikan, ataupun perubahan, maka akan ditinjau ulang di kemudian hari. “Di tengah ketidakpastian hukum itu, klausul itu harus tetap ada,” imbuh guru besar bidang pidana korupsi ini.

Di sisi lain, Pemkab Jember tidak seketika memecat Bagus Wantoro. Alasannya, pemkab belum menerima salinan putusan dari pengadilan. Pemkab Jember melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember dikabarkan telah berkirim surat ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk meminta salinan putusan MA terhadap kasus Bagus Wantoro itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dilantiknya seorang terpidana kasus korupsi, Bagus Wantoro, sebagai salah satu pejabat fungsional di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jember, sempat menuai sorotan media. Pemkab dianggap mengesampingkan statusnya yang kini sebagai koruptor. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), Bagus Wantoro divonis pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Menanggapi soal koruptor berseragam PNS di lingkungan Pemkab Jember itu, Pakar Hukum Pidana Korupsi Universitas Jember (Unej) Prof M Arief Amrullah menjelaskan, setelah seorang terpidana itu divonis hakim, seharusnya ada perintah untuk mengeksekusi dalam amar putusannya. Namun, yang terjadi justru tidak demikian. “Meskipun di website MA sudah dilampirkan putusannya, tapi itu untuk konsumsi umum. Pemkab Jember semestinya juga mengupayakan langkah-langkah mencari kejelasan hukum,” jelasnya.

Terlebih, MA telah memvonis Bagus Wantoro sejak 2 Mei 2016 lalu. Dengan rentang waktu pascavonis hingga kini, Bagus Wantoro disebut-sebut mendapat perlakuan istimewa. Arief menilai, seharusnya Pemkab Jember lebih jeli memperhatikan status terkini para PNS yang sedang atau akan menjabat.

Meski lampiran putusan yang tercantum dalam website MA itu tidak menjadi rujukan kebijakan pemerintah, namun dirinya menyayangkan lamanya waktu dari vonis hingga diterimanya salinan putusan tersebut. Sebab, sampai memakan waktu lima tahun lebih. “Untuk putusan yang akan dijadikan sebagai dasar kebijakan, memang harus ada pengkhususan. Kalaupun tidak bisa dikirimkan secara fisik, bisa melalui elektronik atau email,” terangnya.

Pria yang juga Direktur Pascasarjana Unej ini menambahkan, kalaupun pelantikan itu tetap dijalankan, maka harus ada klausul hukum yang menegaskan jika ada kesalahan atau perbaikan, ataupun perubahan, maka akan ditinjau ulang di kemudian hari. “Di tengah ketidakpastian hukum itu, klausul itu harus tetap ada,” imbuh guru besar bidang pidana korupsi ini.

Di sisi lain, Pemkab Jember tidak seketika memecat Bagus Wantoro. Alasannya, pemkab belum menerima salinan putusan dari pengadilan. Pemkab Jember melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember dikabarkan telah berkirim surat ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk meminta salinan putusan MA terhadap kasus Bagus Wantoro itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dilantiknya seorang terpidana kasus korupsi, Bagus Wantoro, sebagai salah satu pejabat fungsional di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jember, sempat menuai sorotan media. Pemkab dianggap mengesampingkan statusnya yang kini sebagai koruptor. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), Bagus Wantoro divonis pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Menanggapi soal koruptor berseragam PNS di lingkungan Pemkab Jember itu, Pakar Hukum Pidana Korupsi Universitas Jember (Unej) Prof M Arief Amrullah menjelaskan, setelah seorang terpidana itu divonis hakim, seharusnya ada perintah untuk mengeksekusi dalam amar putusannya. Namun, yang terjadi justru tidak demikian. “Meskipun di website MA sudah dilampirkan putusannya, tapi itu untuk konsumsi umum. Pemkab Jember semestinya juga mengupayakan langkah-langkah mencari kejelasan hukum,” jelasnya.

Terlebih, MA telah memvonis Bagus Wantoro sejak 2 Mei 2016 lalu. Dengan rentang waktu pascavonis hingga kini, Bagus Wantoro disebut-sebut mendapat perlakuan istimewa. Arief menilai, seharusnya Pemkab Jember lebih jeli memperhatikan status terkini para PNS yang sedang atau akan menjabat.

Meski lampiran putusan yang tercantum dalam website MA itu tidak menjadi rujukan kebijakan pemerintah, namun dirinya menyayangkan lamanya waktu dari vonis hingga diterimanya salinan putusan tersebut. Sebab, sampai memakan waktu lima tahun lebih. “Untuk putusan yang akan dijadikan sebagai dasar kebijakan, memang harus ada pengkhususan. Kalaupun tidak bisa dikirimkan secara fisik, bisa melalui elektronik atau email,” terangnya.

Pria yang juga Direktur Pascasarjana Unej ini menambahkan, kalaupun pelantikan itu tetap dijalankan, maka harus ada klausul hukum yang menegaskan jika ada kesalahan atau perbaikan, ataupun perubahan, maka akan ditinjau ulang di kemudian hari. “Di tengah ketidakpastian hukum itu, klausul itu harus tetap ada,” imbuh guru besar bidang pidana korupsi ini.

Di sisi lain, Pemkab Jember tidak seketika memecat Bagus Wantoro. Alasannya, pemkab belum menerima salinan putusan dari pengadilan. Pemkab Jember melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember dikabarkan telah berkirim surat ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk meminta salinan putusan MA terhadap kasus Bagus Wantoro itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/