Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jember Peringkat 21 Termiskin Se-Jawa Timur

I
Penulis: Ivona❯
DISKUSI: GM Jawa Pos Radar Jember MS Rasyid (kiri) menerima cenderamata dari Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan saat mengunjungi kantor redaksi Radar Jember, kemarin (5/2). Di forum tersebut juga hadir Ketua DPD PKS Jember Sudiyanto (ketiga dari kiri) dan
DISKUSI: GM Jawa Pos Radar Jember MS Rasyid (kiri) menerima cenderamata dari Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan saat mengunjungi kantor redaksi Radar Jember, kemarin (5/2). Di forum tersebut juga hadir Ketua DPD PKS Jember Sudiyanto (ketiga dari kiri) dan
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jumlah orang miskin di Jember terus meningkat. Selama periode Maret 2020 hingga Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah penghasil tembakau ini bertambah sebanyak 9.100 jiwa. Sebelumnya, pada Maret 2020 terdapat 247.990 jiwa penduduk miskin dan menjadi 257.090 jiwa pada Maret 2021.

Seiring dengan itu, persentase penduduk miskin di Jember dalam rentang waktu satu tahun juga mengalami peningkatan sebesar 3,17 persen. Dari awalnya 10,09 persen dari jumlah total penduduk menjadi 10,41 persen. “Di Jawa Timur, Kabupaten Jember menjadi kabupaten kota yang memiliki peringkat 21 termiskin,” kata Arif Joko Sutejo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, kemarin (3/1).

Masalah kemiskinan sebenarnya tidak sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun, ukuran lain juga perlu diperhatikan. Seperti tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan, terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab naiknya persentase kemiskinan di Jember di antaranya pandemi Covid-19 yang berkelanjutan. Pagebluk ini berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk, sehingga memengaruhi angka kemiskinan.

Selanjutnya, ekonomi Jember pada 2020 yang minus 2,98 persen, sehingga mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tumbuh sebesar 5,51 persen. Imbasnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jember juga terkontraksi menjadi minus 0,67 persen di tahun 2020 akibat dampak pandemi.

Di sisi lain, selama periode Maret 2020–Maret 2021, angka inflasi tahun ke tahun cukup rendah. Tercatat hanya 1,66 persen. Tak hanya itu, angka kemiskinan juga disumbang tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang naik sebesar 0,31 persen pada Agustus 2020. Dampaknya, sebanyak 151.750 penduduk usia kerja di Jember terdampak Covid-19.

Arif menjelaskan, hingga kini aktivitas perekonomian masih belum pulih. Pergerakan pemulihan ekonomi masyarakat di Jember rata-rata masih rendah, yaitu minus 0,11 persen. Kondisi ini terjadi selama 2021. Sebab, pada tahun kemarin banyak masyarakat Jember yang berdiam diri di rumah. Mematuhi anjuran pemerintah untuk mencegah perluasan Covid-19. (ani/c2/rus)

Reporter : Dian Cahyani/Radar Jember

Fotografer : Dian Cahyani/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

 

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Jumlah Warga Miskin Jember Susut Jadi 200 Ribu Jiwa, Keluar Dari Dua Besar Jatim

Jumlah Warga Miskin Jember Susut Jadi 200 Ribu Jiwa, Keluar Dari Dua Besar Jatim

BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jember berkurang menjadi 200,7 ribu jiwa, menggeser posisi Jember keluar dari dua besar peringkat kemiskinan di Jawa Timur.

Data Kemiskinan Bondowoso Terus Jadi Sorotan, DPRD: Jangan Sampai Intervensi Salah Sasaran

Data Kemiskinan Bondowoso Terus Jadi Sorotan, DPRD: Jangan Sampai Intervensi Salah Sasaran

Meningkatnya jumlah masyarakat dalam kategori desil 1 di Bondowoso mendorong DPRD setempat untuk menyoroti akurasi data kemiskinan. Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menilai validitas data menjadi faktor

Desil 1 Melejit, DPRD Soroti Lemahnya Perlindungan Sosial, Usulan Operasi Khusus Jadi Solusi Darurat 

Desil 1 Melejit, DPRD Soroti Lemahnya Perlindungan Sosial, Usulan Operasi Khusus Jadi Solusi Darurat 

DPRD, lanjutnya, akan mengawal kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kelompok paling miskin.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer