alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Perlu Regulasi yang Berpihak Korban

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya kasus kekerasan seksual di jagat maya yang tidak lanjut ke ranah hukum menjadi perhatian tersendiri bagi aktivis perempuan. Sebab, regulasi yang dibikin pemerintah selama ini, dinilai masih lemah dan tidak memiliki perspektif korban. Wajar jika perempuan yang menjadi korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami ke polisi.

Hal tersebut disampaikan Nabila Nilna Ghina kepada Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini. Menurut wanita kelahiran 1997 tersebut, hingga hari ini minim sekali kasus kekerasan berbasis gender di ranah daring yang terselesaikan. Ini lantaran berbagai faktor. Salah satunya adalah akibat ketidakjelasan payung hukum mengenai penanganan kekerasan seksual tersebut.

“Jujur, ini yang menjadikan korban malas melapor. Karena ogah disalahkan lagi dan kasusnya menjadi konsumsi publik lebih luas,” ucap Sekretaris Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Pengurus Cabang (PC) PMII Jember tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Nabila menuturkan, sebenarnya sudah ada Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pornografi yang bisa menjadi payung hukum. Namun, kedua regulasi itu justru tidak berpihak pada korban. Dan menempatkan perempuan pada posisi yang benar-benar dirugikan. Bahkan, dua aturan inilah yang dipakai aparat penegak hukum menjerat artis GA sebagai tersangka dalam kasus video pornografi yang tersebar ke publik.

“Harusnya, regulasi itu melindungi hak korban, sekaligus memakai sudut pandang korban. Ini yang hingga kini masih belum ada,” tuturnya. Dia pun menyatakan, pemerintah harus membuat regulasi baru yang lebih fokus pada isu kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau sejenisnya. Aturan itu juga wajib memberi batasan jelas. Mana ranah privasi dan mana yang bisa dicampuri aparatur negara. “Biar tidak bias,” tambah perempuan asal Kecamatan Jombang itu.

Di sisi lain, Nabila menilai, selama ini pemerintah belum tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Maka dari itu, harus ada keberpihakan dalam regulasi yang dibikin sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan. Khususnya bagi para penyintas.

Berkaca pada kasus GA yang ditetapkan menjadi tersangka, dia mengungkapkan, patut menjadi catatan tersendiri. Sebab, siapa pun yang melakukan aktivitas seksual dengan pasangan, lalu merekam dengan persetujuan, menurutnya adalah hak setiap orang. Negara tidak perlu hadir dan mencampuri urusan privasi warganya. Justru, yang patut disalahkan adalah yang menyebarkan konten intim tanpa persetujuan tersebut. “Stop menormalisasi KBGO. Stop menyalahkan korban. Berikan perlindungan kepada korban. Dan hentikan segala kekerasan seksual,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya kasus kekerasan seksual di jagat maya yang tidak lanjut ke ranah hukum menjadi perhatian tersendiri bagi aktivis perempuan. Sebab, regulasi yang dibikin pemerintah selama ini, dinilai masih lemah dan tidak memiliki perspektif korban. Wajar jika perempuan yang menjadi korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami ke polisi.

Hal tersebut disampaikan Nabila Nilna Ghina kepada Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini. Menurut wanita kelahiran 1997 tersebut, hingga hari ini minim sekali kasus kekerasan berbasis gender di ranah daring yang terselesaikan. Ini lantaran berbagai faktor. Salah satunya adalah akibat ketidakjelasan payung hukum mengenai penanganan kekerasan seksual tersebut.

“Jujur, ini yang menjadikan korban malas melapor. Karena ogah disalahkan lagi dan kasusnya menjadi konsumsi publik lebih luas,” ucap Sekretaris Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Pengurus Cabang (PC) PMII Jember tersebut.

Nabila menuturkan, sebenarnya sudah ada Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pornografi yang bisa menjadi payung hukum. Namun, kedua regulasi itu justru tidak berpihak pada korban. Dan menempatkan perempuan pada posisi yang benar-benar dirugikan. Bahkan, dua aturan inilah yang dipakai aparat penegak hukum menjerat artis GA sebagai tersangka dalam kasus video pornografi yang tersebar ke publik.

“Harusnya, regulasi itu melindungi hak korban, sekaligus memakai sudut pandang korban. Ini yang hingga kini masih belum ada,” tuturnya. Dia pun menyatakan, pemerintah harus membuat regulasi baru yang lebih fokus pada isu kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau sejenisnya. Aturan itu juga wajib memberi batasan jelas. Mana ranah privasi dan mana yang bisa dicampuri aparatur negara. “Biar tidak bias,” tambah perempuan asal Kecamatan Jombang itu.

Di sisi lain, Nabila menilai, selama ini pemerintah belum tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Maka dari itu, harus ada keberpihakan dalam regulasi yang dibikin sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan. Khususnya bagi para penyintas.

Berkaca pada kasus GA yang ditetapkan menjadi tersangka, dia mengungkapkan, patut menjadi catatan tersendiri. Sebab, siapa pun yang melakukan aktivitas seksual dengan pasangan, lalu merekam dengan persetujuan, menurutnya adalah hak setiap orang. Negara tidak perlu hadir dan mencampuri urusan privasi warganya. Justru, yang patut disalahkan adalah yang menyebarkan konten intim tanpa persetujuan tersebut. “Stop menormalisasi KBGO. Stop menyalahkan korban. Berikan perlindungan kepada korban. Dan hentikan segala kekerasan seksual,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya kasus kekerasan seksual di jagat maya yang tidak lanjut ke ranah hukum menjadi perhatian tersendiri bagi aktivis perempuan. Sebab, regulasi yang dibikin pemerintah selama ini, dinilai masih lemah dan tidak memiliki perspektif korban. Wajar jika perempuan yang menjadi korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami ke polisi.

Hal tersebut disampaikan Nabila Nilna Ghina kepada Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini. Menurut wanita kelahiran 1997 tersebut, hingga hari ini minim sekali kasus kekerasan berbasis gender di ranah daring yang terselesaikan. Ini lantaran berbagai faktor. Salah satunya adalah akibat ketidakjelasan payung hukum mengenai penanganan kekerasan seksual tersebut.

“Jujur, ini yang menjadikan korban malas melapor. Karena ogah disalahkan lagi dan kasusnya menjadi konsumsi publik lebih luas,” ucap Sekretaris Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Pengurus Cabang (PC) PMII Jember tersebut.

Nabila menuturkan, sebenarnya sudah ada Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pornografi yang bisa menjadi payung hukum. Namun, kedua regulasi itu justru tidak berpihak pada korban. Dan menempatkan perempuan pada posisi yang benar-benar dirugikan. Bahkan, dua aturan inilah yang dipakai aparat penegak hukum menjerat artis GA sebagai tersangka dalam kasus video pornografi yang tersebar ke publik.

“Harusnya, regulasi itu melindungi hak korban, sekaligus memakai sudut pandang korban. Ini yang hingga kini masih belum ada,” tuturnya. Dia pun menyatakan, pemerintah harus membuat regulasi baru yang lebih fokus pada isu kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau sejenisnya. Aturan itu juga wajib memberi batasan jelas. Mana ranah privasi dan mana yang bisa dicampuri aparatur negara. “Biar tidak bias,” tambah perempuan asal Kecamatan Jombang itu.

Di sisi lain, Nabila menilai, selama ini pemerintah belum tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Maka dari itu, harus ada keberpihakan dalam regulasi yang dibikin sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan. Khususnya bagi para penyintas.

Berkaca pada kasus GA yang ditetapkan menjadi tersangka, dia mengungkapkan, patut menjadi catatan tersendiri. Sebab, siapa pun yang melakukan aktivitas seksual dengan pasangan, lalu merekam dengan persetujuan, menurutnya adalah hak setiap orang. Negara tidak perlu hadir dan mencampuri urusan privasi warganya. Justru, yang patut disalahkan adalah yang menyebarkan konten intim tanpa persetujuan tersebut. “Stop menormalisasi KBGO. Stop menyalahkan korban. Berikan perlindungan kepada korban. Dan hentikan segala kekerasan seksual,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/