alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Lahan Pertanian Kian Menyusut

Ancam Produksi Tanaman Pangan

Mobile_AP_Rectangle 1

Salah satu cara yang bisa dilakukan, kata Soetriono, adalah melakukan intensifikasi pertanian. Yaitu meningkatkan mutu dan produktivitas pertanian, termasuk tanaman pangan. Peningkatan tersebut tentu saja harus ada sentuhan teknologi secara tepat dan bisa diterapkan untuk semua petani. Dia mencontohkan, teknologi pupuk, pengolahan lahan, sistem tanam, sistem pengairan, hingga benih.

Sementara itu, bila mengandalkan cara ekstensifikasi pertanian dengan menambah luasan dengan membuka lahan baru, menurutnya akan memunculkan masalah baru. Seperti adanya pembukaan lahan hutan sehingga berdampak pada ekosistem dan lainnya. “Cara ekstensifikasi ini tetap bisa dilakukan dengan tepat, yaitu dengan memaksimalkan lahan terbatas di pekarangan rumah dan atap rumah. Tentunya tetap dengan sentuhan teknologi pertanian,” jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo mengakui, penyusutan lahan pertanian ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Menurutnya, pemkab harus segera menyusun kebijakan agar tak terjadi konflik kepentingan antara kebutuhan hunian dan ketersediaan pangan. Dia menegaskan, pangan dan papan ini sama-sama merupakan kebutuhan dasar. Apalagi secara nasional, pemerintah juga menggulirkan program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Jadi, pemda harus mengatur, biar dua kebutuhan tersebut tidak saling tabrakan. Ini menjadi keharusan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (2/12).

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebenarnya, dia menambahkan, Jember telah memiliki Perda RTRW yang menjadi pedoman pembangunan dan pengembangan kawasan sebuah daerah agar lebih fokus dan terarah. Namun, belum adanya regulasi yang mengatur lebih teknis tentang kawasan mana saja yang boleh dibangun atau khusus untuk lahan pertanian dan tidak boleh dialihfungsikan, membuat Perda RTRW belum bisa dieksekusi secara optimal. “Kami terus mengejar itu (Raperda RDTR, Red). Kami minta agar eksekutif segera menyelesaikan rancangannya untuk dibahas bersama-sama,” pungkas polisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Terpisah, anggota DPR RI Charles Meikyansyah mengatakan, sektor pertanian sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, dan persoalan pangan juga tidak bisa ditunda. “Semua orang itu butuh makan. Setiap hari harus ada ketersediaan pangan. Sehingga, ancaman krisis pangan juga diprediksikan oleh lembaga internasional,” katanya.

Dia menjelaskan, secara global penyusutan lahan pertanian mencapai 44 persen di dunia. Jumlah itu juga berdampak pada 822 juta orang yang terancam krisis pangan. Dari sekian jumlah itu, sebanyak 517 juta orang atau 62,89 persen berada di kawasan Asia Pasifik. Kondisi itu juga semakin parah bila ditambah kebijakan pembatasan wilayah akibat pandemi. Apalagi, dia mengungkapkan, berdasarkan Global Hunger Index tahun 2019 kemarin, terdapat 76 kabupaten di Indonesia yang rentan terjadi krisis pangan.

- Advertisement -

Salah satu cara yang bisa dilakukan, kata Soetriono, adalah melakukan intensifikasi pertanian. Yaitu meningkatkan mutu dan produktivitas pertanian, termasuk tanaman pangan. Peningkatan tersebut tentu saja harus ada sentuhan teknologi secara tepat dan bisa diterapkan untuk semua petani. Dia mencontohkan, teknologi pupuk, pengolahan lahan, sistem tanam, sistem pengairan, hingga benih.

Sementara itu, bila mengandalkan cara ekstensifikasi pertanian dengan menambah luasan dengan membuka lahan baru, menurutnya akan memunculkan masalah baru. Seperti adanya pembukaan lahan hutan sehingga berdampak pada ekosistem dan lainnya. “Cara ekstensifikasi ini tetap bisa dilakukan dengan tepat, yaitu dengan memaksimalkan lahan terbatas di pekarangan rumah dan atap rumah. Tentunya tetap dengan sentuhan teknologi pertanian,” jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo mengakui, penyusutan lahan pertanian ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Menurutnya, pemkab harus segera menyusun kebijakan agar tak terjadi konflik kepentingan antara kebutuhan hunian dan ketersediaan pangan. Dia menegaskan, pangan dan papan ini sama-sama merupakan kebutuhan dasar. Apalagi secara nasional, pemerintah juga menggulirkan program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Jadi, pemda harus mengatur, biar dua kebutuhan tersebut tidak saling tabrakan. Ini menjadi keharusan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (2/12).

Sebenarnya, dia menambahkan, Jember telah memiliki Perda RTRW yang menjadi pedoman pembangunan dan pengembangan kawasan sebuah daerah agar lebih fokus dan terarah. Namun, belum adanya regulasi yang mengatur lebih teknis tentang kawasan mana saja yang boleh dibangun atau khusus untuk lahan pertanian dan tidak boleh dialihfungsikan, membuat Perda RTRW belum bisa dieksekusi secara optimal. “Kami terus mengejar itu (Raperda RDTR, Red). Kami minta agar eksekutif segera menyelesaikan rancangannya untuk dibahas bersama-sama,” pungkas polisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Terpisah, anggota DPR RI Charles Meikyansyah mengatakan, sektor pertanian sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, dan persoalan pangan juga tidak bisa ditunda. “Semua orang itu butuh makan. Setiap hari harus ada ketersediaan pangan. Sehingga, ancaman krisis pangan juga diprediksikan oleh lembaga internasional,” katanya.

Dia menjelaskan, secara global penyusutan lahan pertanian mencapai 44 persen di dunia. Jumlah itu juga berdampak pada 822 juta orang yang terancam krisis pangan. Dari sekian jumlah itu, sebanyak 517 juta orang atau 62,89 persen berada di kawasan Asia Pasifik. Kondisi itu juga semakin parah bila ditambah kebijakan pembatasan wilayah akibat pandemi. Apalagi, dia mengungkapkan, berdasarkan Global Hunger Index tahun 2019 kemarin, terdapat 76 kabupaten di Indonesia yang rentan terjadi krisis pangan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, kata Soetriono, adalah melakukan intensifikasi pertanian. Yaitu meningkatkan mutu dan produktivitas pertanian, termasuk tanaman pangan. Peningkatan tersebut tentu saja harus ada sentuhan teknologi secara tepat dan bisa diterapkan untuk semua petani. Dia mencontohkan, teknologi pupuk, pengolahan lahan, sistem tanam, sistem pengairan, hingga benih.

Sementara itu, bila mengandalkan cara ekstensifikasi pertanian dengan menambah luasan dengan membuka lahan baru, menurutnya akan memunculkan masalah baru. Seperti adanya pembukaan lahan hutan sehingga berdampak pada ekosistem dan lainnya. “Cara ekstensifikasi ini tetap bisa dilakukan dengan tepat, yaitu dengan memaksimalkan lahan terbatas di pekarangan rumah dan atap rumah. Tentunya tetap dengan sentuhan teknologi pertanian,” jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo mengakui, penyusutan lahan pertanian ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Menurutnya, pemkab harus segera menyusun kebijakan agar tak terjadi konflik kepentingan antara kebutuhan hunian dan ketersediaan pangan. Dia menegaskan, pangan dan papan ini sama-sama merupakan kebutuhan dasar. Apalagi secara nasional, pemerintah juga menggulirkan program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Jadi, pemda harus mengatur, biar dua kebutuhan tersebut tidak saling tabrakan. Ini menjadi keharusan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (2/12).

Sebenarnya, dia menambahkan, Jember telah memiliki Perda RTRW yang menjadi pedoman pembangunan dan pengembangan kawasan sebuah daerah agar lebih fokus dan terarah. Namun, belum adanya regulasi yang mengatur lebih teknis tentang kawasan mana saja yang boleh dibangun atau khusus untuk lahan pertanian dan tidak boleh dialihfungsikan, membuat Perda RTRW belum bisa dieksekusi secara optimal. “Kami terus mengejar itu (Raperda RDTR, Red). Kami minta agar eksekutif segera menyelesaikan rancangannya untuk dibahas bersama-sama,” pungkas polisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Terpisah, anggota DPR RI Charles Meikyansyah mengatakan, sektor pertanian sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, dan persoalan pangan juga tidak bisa ditunda. “Semua orang itu butuh makan. Setiap hari harus ada ketersediaan pangan. Sehingga, ancaman krisis pangan juga diprediksikan oleh lembaga internasional,” katanya.

Dia menjelaskan, secara global penyusutan lahan pertanian mencapai 44 persen di dunia. Jumlah itu juga berdampak pada 822 juta orang yang terancam krisis pangan. Dari sekian jumlah itu, sebanyak 517 juta orang atau 62,89 persen berada di kawasan Asia Pasifik. Kondisi itu juga semakin parah bila ditambah kebijakan pembatasan wilayah akibat pandemi. Apalagi, dia mengungkapkan, berdasarkan Global Hunger Index tahun 2019 kemarin, terdapat 76 kabupaten di Indonesia yang rentan terjadi krisis pangan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/