alexametrics
27.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Tidak Ikut Daftar tapi Bisa Lolos Sebagai Calon Kepala Desa di Jember

Sampaikan Unek-Unek ke Komisi A

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Menyusul gugatan yang dilayangkan oleh Siti Nurul Alimatul Jannah, warga Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Komisi A DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Rapat tersebut mengenai surat yang dilayangkan oleh penasihat hukum penggugat, M Husni Thamrin, terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Slateng.

Dirinya memaparkan bahwa ada dua bakal calon kepala desa yang menyerahkan ijazah palsu dan tidak sesuai prosedur. Karenanya, dia mempersoalkan hal tersebut, dan menganggap ada permainan yang dilakukan oleh panitia pilkades dan Dinas Pendidikan. “Kehadiran tergugat ingin menyampaikan beberapa gugatan, sekaligus meminta solusi kepada Komisi A,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa saat ini berkas gugatan telah masuk di Pengadilan Negeri Jember sejak akhir Agustus lalu. Thamrin menyebut, gugatan itu dilayangkan karena ada dugaan kecacatan dokumen yang diloloskan panitia pilkades.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, dugaan cacat hukum itu merugikan kliennya yang saat itu juga sebagai calon kades. Pasalnya, di Desa Slateng ada tujuh calon. Namun, yang diloloskan sebanyak lima calon. “Ada satu nama calon yang dokumen ijazahnya berbeda-beda, dan satu nama lagi yang tidak ikut daftar, tapi bisa lolos sebagai calon,” sebutnya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember Tabroni menyampaikan bahwa hingga saat ini konflik tersebut masih belum berdampak pada kondusivitas di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo. Dirinya juga mempersilakan jika proses hukum dilanjutkan.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Menyusul gugatan yang dilayangkan oleh Siti Nurul Alimatul Jannah, warga Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Komisi A DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Rapat tersebut mengenai surat yang dilayangkan oleh penasihat hukum penggugat, M Husni Thamrin, terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Slateng.

Dirinya memaparkan bahwa ada dua bakal calon kepala desa yang menyerahkan ijazah palsu dan tidak sesuai prosedur. Karenanya, dia mempersoalkan hal tersebut, dan menganggap ada permainan yang dilakukan oleh panitia pilkades dan Dinas Pendidikan. “Kehadiran tergugat ingin menyampaikan beberapa gugatan, sekaligus meminta solusi kepada Komisi A,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa saat ini berkas gugatan telah masuk di Pengadilan Negeri Jember sejak akhir Agustus lalu. Thamrin menyebut, gugatan itu dilayangkan karena ada dugaan kecacatan dokumen yang diloloskan panitia pilkades.

Menurutnya, dugaan cacat hukum itu merugikan kliennya yang saat itu juga sebagai calon kades. Pasalnya, di Desa Slateng ada tujuh calon. Namun, yang diloloskan sebanyak lima calon. “Ada satu nama calon yang dokumen ijazahnya berbeda-beda, dan satu nama lagi yang tidak ikut daftar, tapi bisa lolos sebagai calon,” sebutnya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember Tabroni menyampaikan bahwa hingga saat ini konflik tersebut masih belum berdampak pada kondusivitas di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo. Dirinya juga mempersilakan jika proses hukum dilanjutkan.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Menyusul gugatan yang dilayangkan oleh Siti Nurul Alimatul Jannah, warga Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Komisi A DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Rapat tersebut mengenai surat yang dilayangkan oleh penasihat hukum penggugat, M Husni Thamrin, terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Slateng.

Dirinya memaparkan bahwa ada dua bakal calon kepala desa yang menyerahkan ijazah palsu dan tidak sesuai prosedur. Karenanya, dia mempersoalkan hal tersebut, dan menganggap ada permainan yang dilakukan oleh panitia pilkades dan Dinas Pendidikan. “Kehadiran tergugat ingin menyampaikan beberapa gugatan, sekaligus meminta solusi kepada Komisi A,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa saat ini berkas gugatan telah masuk di Pengadilan Negeri Jember sejak akhir Agustus lalu. Thamrin menyebut, gugatan itu dilayangkan karena ada dugaan kecacatan dokumen yang diloloskan panitia pilkades.

Menurutnya, dugaan cacat hukum itu merugikan kliennya yang saat itu juga sebagai calon kades. Pasalnya, di Desa Slateng ada tujuh calon. Namun, yang diloloskan sebanyak lima calon. “Ada satu nama calon yang dokumen ijazahnya berbeda-beda, dan satu nama lagi yang tidak ikut daftar, tapi bisa lolos sebagai calon,” sebutnya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember Tabroni menyampaikan bahwa hingga saat ini konflik tersebut masih belum berdampak pada kondusivitas di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo. Dirinya juga mempersilakan jika proses hukum dilanjutkan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/