alexametrics
24.1 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Polemik Honor Pemakaman Covid-19, Ketua BPBD: Saya Hanya Pelaksana Tugas

Pejabat Lempar Handuk ke Bupati

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M Djamil terlambat menghadiri rapat bersama Pansus Covid-19 DPRD, kemarin (2/9). Dia baru tiba di gedung dewan sekitar pukul 11.21. Sedangkan, agenda itu telah dimulai hampir satu setengah jam sebelumnya, sejak pukul 10.00. Dia hadir untuk menjelaskan tentang gaduh honor pemakaman Covid-19 yang menyeret sejumlah nama pejabat. Sebab, BPBD merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam kegiatan pemakaman tersebut.

Sebelumnya, Djamil sempat mengonfirmasi dirinya tak bisa hadir dalam rapat tersebut. Dia beralasan tengah mempersiapkan perjalanan tugas ke Surabaya yang bakal dilakukan pukul 12.00. Pansus pun memberikan dua opsi, memberikan penjelasan sesuai agenda atau menundanya. Kendati demikian, pansus tetap menekan Djamil agar memberikan penjelasan, sekilas. Dan selanjutnya dilakukan penjadwalan ulang.

Djamil pun memberikan penjelasan mengenai dugaan kasus korupsi anggaran pemakaman Covid-19 yang menyeret namanya. Cukup singkat, sekitar enam menit saja. Dalam waktu yang pendek itu, Djamil memaparkan tiga poin. Pertama, menolak memberikan penjelasan secara detail mengenai anggaran pemakaman Covid-19. Dia beralasan karena perkara itu saat ini sedang dalam pemeriksaan kepolisian. “Apabila kami sampaikan dalam forum semacam ini, ada materi-materi yang bersinggungan dengan materi yang sekarang di ranah hukum,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selanjutnya, Djamil menuturkan, pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal sebagai materi pendukung dalam proses yang sedang berlangsung. Terakhir, sebenarnya pihaknya sedang menyusun gambaran bagaimana suatu kegiatan harus dilaksanakan dalam situasi yang darurat seperti sekarang. Ia mengaku berupaya menyiapkan dan menyajikan materi untuk mengurai benang kusut aliran anggaran. Sebab, saat itu Jember tidak memiliki APBD.

Djamil kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Wewenang tersebut hanya dapat dilakukan oleh bupati. Apalagi, ia menegaskan, status dirinya hanyalah pelaksana tugas, sehingga hanya melaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). “Dalam undang-undang jelas sekali. Kewenangan pelaksanaan APBD itu ada di tangan bupati, bukan di tangan kepala OPD. Apalagi statusnya Plt, hanya memiliki kewenangan pelaksanaan DPA saja. Sebelum ada DPA, maka kewenangan itu tidak bisa dilakukan,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M Djamil terlambat menghadiri rapat bersama Pansus Covid-19 DPRD, kemarin (2/9). Dia baru tiba di gedung dewan sekitar pukul 11.21. Sedangkan, agenda itu telah dimulai hampir satu setengah jam sebelumnya, sejak pukul 10.00. Dia hadir untuk menjelaskan tentang gaduh honor pemakaman Covid-19 yang menyeret sejumlah nama pejabat. Sebab, BPBD merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam kegiatan pemakaman tersebut.

Sebelumnya, Djamil sempat mengonfirmasi dirinya tak bisa hadir dalam rapat tersebut. Dia beralasan tengah mempersiapkan perjalanan tugas ke Surabaya yang bakal dilakukan pukul 12.00. Pansus pun memberikan dua opsi, memberikan penjelasan sesuai agenda atau menundanya. Kendati demikian, pansus tetap menekan Djamil agar memberikan penjelasan, sekilas. Dan selanjutnya dilakukan penjadwalan ulang.

Djamil pun memberikan penjelasan mengenai dugaan kasus korupsi anggaran pemakaman Covid-19 yang menyeret namanya. Cukup singkat, sekitar enam menit saja. Dalam waktu yang pendek itu, Djamil memaparkan tiga poin. Pertama, menolak memberikan penjelasan secara detail mengenai anggaran pemakaman Covid-19. Dia beralasan karena perkara itu saat ini sedang dalam pemeriksaan kepolisian. “Apabila kami sampaikan dalam forum semacam ini, ada materi-materi yang bersinggungan dengan materi yang sekarang di ranah hukum,” ucapnya.

Selanjutnya, Djamil menuturkan, pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal sebagai materi pendukung dalam proses yang sedang berlangsung. Terakhir, sebenarnya pihaknya sedang menyusun gambaran bagaimana suatu kegiatan harus dilaksanakan dalam situasi yang darurat seperti sekarang. Ia mengaku berupaya menyiapkan dan menyajikan materi untuk mengurai benang kusut aliran anggaran. Sebab, saat itu Jember tidak memiliki APBD.

Djamil kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Wewenang tersebut hanya dapat dilakukan oleh bupati. Apalagi, ia menegaskan, status dirinya hanyalah pelaksana tugas, sehingga hanya melaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). “Dalam undang-undang jelas sekali. Kewenangan pelaksanaan APBD itu ada di tangan bupati, bukan di tangan kepala OPD. Apalagi statusnya Plt, hanya memiliki kewenangan pelaksanaan DPA saja. Sebelum ada DPA, maka kewenangan itu tidak bisa dilakukan,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M Djamil terlambat menghadiri rapat bersama Pansus Covid-19 DPRD, kemarin (2/9). Dia baru tiba di gedung dewan sekitar pukul 11.21. Sedangkan, agenda itu telah dimulai hampir satu setengah jam sebelumnya, sejak pukul 10.00. Dia hadir untuk menjelaskan tentang gaduh honor pemakaman Covid-19 yang menyeret sejumlah nama pejabat. Sebab, BPBD merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam kegiatan pemakaman tersebut.

Sebelumnya, Djamil sempat mengonfirmasi dirinya tak bisa hadir dalam rapat tersebut. Dia beralasan tengah mempersiapkan perjalanan tugas ke Surabaya yang bakal dilakukan pukul 12.00. Pansus pun memberikan dua opsi, memberikan penjelasan sesuai agenda atau menundanya. Kendati demikian, pansus tetap menekan Djamil agar memberikan penjelasan, sekilas. Dan selanjutnya dilakukan penjadwalan ulang.

Djamil pun memberikan penjelasan mengenai dugaan kasus korupsi anggaran pemakaman Covid-19 yang menyeret namanya. Cukup singkat, sekitar enam menit saja. Dalam waktu yang pendek itu, Djamil memaparkan tiga poin. Pertama, menolak memberikan penjelasan secara detail mengenai anggaran pemakaman Covid-19. Dia beralasan karena perkara itu saat ini sedang dalam pemeriksaan kepolisian. “Apabila kami sampaikan dalam forum semacam ini, ada materi-materi yang bersinggungan dengan materi yang sekarang di ranah hukum,” ucapnya.

Selanjutnya, Djamil menuturkan, pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal sebagai materi pendukung dalam proses yang sedang berlangsung. Terakhir, sebenarnya pihaknya sedang menyusun gambaran bagaimana suatu kegiatan harus dilaksanakan dalam situasi yang darurat seperti sekarang. Ia mengaku berupaya menyiapkan dan menyajikan materi untuk mengurai benang kusut aliran anggaran. Sebab, saat itu Jember tidak memiliki APBD.

Djamil kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Wewenang tersebut hanya dapat dilakukan oleh bupati. Apalagi, ia menegaskan, status dirinya hanyalah pelaksana tugas, sehingga hanya melaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). “Dalam undang-undang jelas sekali. Kewenangan pelaksanaan APBD itu ada di tangan bupati, bukan di tangan kepala OPD. Apalagi statusnya Plt, hanya memiliki kewenangan pelaksanaan DPA saja. Sebelum ada DPA, maka kewenangan itu tidak bisa dilakukan,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/