alexametrics
23.5 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Jaga Ego, Bangun Harmonisasi

Bupati Bertekad Raih Opini WTP

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buruknya hubungan eksekutif dan legislatif yang dituangkan sejumlah fraksi dalam menyoroti laporan keuangan daerah tahun 2020 lalu dijawab oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, kemarin (2/7). Dalam paripurna tersebut, bupati yang datang bersama wakilnya, Muhammad Balya Firjaun Barlaman, juga membeberkan urusan keuangan yang terjadi sebelum dirinya menjadi pemimpin. Salah satu poin yang menjadi target yaitu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk APBD 2021.

Dalam pidatonya, buruknya komunikasi politik selama lima tahun cukup menjadi pelajaran yang berharga. Kini, Jember harus menatap ke depan demi menuju Jember bangkit. “Etika dan ego politik pimpinan daerah harus dijaga dan dijunjung setinggi-tingginya,” kata Hendy, di tengah paripurna penyampaian jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2020.

Soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dana Rp 107 miliar tanpa pengesahan maupun temuan lain, menurutnya, Pemkab Jember telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Pemkab juga mengundang pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau para pejabat terkait dengan temuan BPK itu. Sementara, untuk rekomendasi agar segera mendefinitifkan jabatan 730 orang pejabat eselon II, III, dan IV, bupati menyebut segera dilakukan berdasar peraturan yang berlaku. “Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama segera dilaksanakan,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA : Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi

Di hadapan pimpinan DPRD dan puluhan anggota dewan, Hendy juga berjanji akan memaksimalkan penanganan Covid-19. Di antaranya, mengerahkan kekuatan anggaran, mengaktifkan posko PPKM, dan menertibkan masyarakat sesuai protokol kesehatan. Sementara, untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), juga bakal diselesaikannya. RPJMD ini akan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sementara itu, mengenai kecelakaan hingga Jember memakai Perkada APBD selama 2020, dipastikan tidak akan terulang. Termasuk refocusing yang dipandang fraksi-fraksi tanpa perencanaan yang baik, akan dicatat menjadi pengalaman yang tak akan terulang. Sehingga rencana refocusing anggaran ke depan bisa lebih sempurna.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buruknya hubungan eksekutif dan legislatif yang dituangkan sejumlah fraksi dalam menyoroti laporan keuangan daerah tahun 2020 lalu dijawab oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, kemarin (2/7). Dalam paripurna tersebut, bupati yang datang bersama wakilnya, Muhammad Balya Firjaun Barlaman, juga membeberkan urusan keuangan yang terjadi sebelum dirinya menjadi pemimpin. Salah satu poin yang menjadi target yaitu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk APBD 2021.

Dalam pidatonya, buruknya komunikasi politik selama lima tahun cukup menjadi pelajaran yang berharga. Kini, Jember harus menatap ke depan demi menuju Jember bangkit. “Etika dan ego politik pimpinan daerah harus dijaga dan dijunjung setinggi-tingginya,” kata Hendy, di tengah paripurna penyampaian jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2020.

Soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dana Rp 107 miliar tanpa pengesahan maupun temuan lain, menurutnya, Pemkab Jember telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Pemkab juga mengundang pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau para pejabat terkait dengan temuan BPK itu. Sementara, untuk rekomendasi agar segera mendefinitifkan jabatan 730 orang pejabat eselon II, III, dan IV, bupati menyebut segera dilakukan berdasar peraturan yang berlaku. “Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama segera dilaksanakan,” ujarnya.

BACA JUGA : Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi

Di hadapan pimpinan DPRD dan puluhan anggota dewan, Hendy juga berjanji akan memaksimalkan penanganan Covid-19. Di antaranya, mengerahkan kekuatan anggaran, mengaktifkan posko PPKM, dan menertibkan masyarakat sesuai protokol kesehatan. Sementara, untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), juga bakal diselesaikannya. RPJMD ini akan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sementara itu, mengenai kecelakaan hingga Jember memakai Perkada APBD selama 2020, dipastikan tidak akan terulang. Termasuk refocusing yang dipandang fraksi-fraksi tanpa perencanaan yang baik, akan dicatat menjadi pengalaman yang tak akan terulang. Sehingga rencana refocusing anggaran ke depan bisa lebih sempurna.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buruknya hubungan eksekutif dan legislatif yang dituangkan sejumlah fraksi dalam menyoroti laporan keuangan daerah tahun 2020 lalu dijawab oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, kemarin (2/7). Dalam paripurna tersebut, bupati yang datang bersama wakilnya, Muhammad Balya Firjaun Barlaman, juga membeberkan urusan keuangan yang terjadi sebelum dirinya menjadi pemimpin. Salah satu poin yang menjadi target yaitu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk APBD 2021.

Dalam pidatonya, buruknya komunikasi politik selama lima tahun cukup menjadi pelajaran yang berharga. Kini, Jember harus menatap ke depan demi menuju Jember bangkit. “Etika dan ego politik pimpinan daerah harus dijaga dan dijunjung setinggi-tingginya,” kata Hendy, di tengah paripurna penyampaian jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2020.

Soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dana Rp 107 miliar tanpa pengesahan maupun temuan lain, menurutnya, Pemkab Jember telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Pemkab juga mengundang pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau para pejabat terkait dengan temuan BPK itu. Sementara, untuk rekomendasi agar segera mendefinitifkan jabatan 730 orang pejabat eselon II, III, dan IV, bupati menyebut segera dilakukan berdasar peraturan yang berlaku. “Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama segera dilaksanakan,” ujarnya.

BACA JUGA : Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi

Di hadapan pimpinan DPRD dan puluhan anggota dewan, Hendy juga berjanji akan memaksimalkan penanganan Covid-19. Di antaranya, mengerahkan kekuatan anggaran, mengaktifkan posko PPKM, dan menertibkan masyarakat sesuai protokol kesehatan. Sementara, untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), juga bakal diselesaikannya. RPJMD ini akan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sementara itu, mengenai kecelakaan hingga Jember memakai Perkada APBD selama 2020, dipastikan tidak akan terulang. Termasuk refocusing yang dipandang fraksi-fraksi tanpa perencanaan yang baik, akan dicatat menjadi pengalaman yang tak akan terulang. Sehingga rencana refocusing anggaran ke depan bisa lebih sempurna.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/