alexametrics
30.4 C
Jember
Monday, 15 August 2022

LHP dan LKPJ Masih Lemot

Masih Sisakan Pekerjaan Rumah Rekomendasi BPK

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah Jember menorehkan predikat wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK RI, pada 20 Mei lalu, tersisa sejumlah pekerjaan yang musti segera digarap dan dilakukan perbaikan oleh pemkab. Meski DPRD juga sempat mengapresiasi capaian tersebut. Sebab, Jember juga sudah bisa naik level dibanding tahun sebelumnya yang terpuruk karena ketiban opini tidak wajar (OTW) di 2020 dan disclaimer pada tahun 2019. “Hasil WDP ini tetap harus kita apresiasi. Namun, ke depan perbaikan itu juga harus tetap ada,” kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

BACA JUGA : Sinergi Mengabdi kepada Masyarakat

Lebih lanjut, menurutnya, pihak legislatif bakal segera menindaklanjuti dan mendalami WDP tersebut di Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap kepatuhan belanja daerah Pemkab Jember tahun anggaran 2021. Namun, hal itu belum bisa dilakukan, mengingat hingga petang kemarin pemerintah masih tahap penyusunan, dan belum tiba di DPRD. “Kalau bupati berkirim surat ke kami, untuk LHP APBD, ya akan kami proses di pansus,” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Beberapa poin penting dimungkinkan masuk dalam Pansus LHP nantinya, sebagaimana tertuang dalam rekomendasi BPK. Pertama, soal pemborosan anggaran honor pejabat bersama panitia teknis kegiatan, yang mencapai Rp 1,2 miliar. Kedua, kekurangan volume atas 24 paket proyek pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp 2 miliar. Berikut ketimpangan harga satuan dan kelebihan bayar sebesar Rp 2 miliar.

Ketiga, pengesahan berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) atas belanja dana Covid-19 TA 2020 senilai total Rp 107 miliar yang belum jelas. Serta aset yang diperoleh belum tercatat sebagai barang milik daerah. Keempat, inventarisasi barang milik daerah yang belum memadai, yang mengakibatkan nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan yang dilaporkan berpotensi tidak mencerminkan nilai wajar.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah Jember menorehkan predikat wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK RI, pada 20 Mei lalu, tersisa sejumlah pekerjaan yang musti segera digarap dan dilakukan perbaikan oleh pemkab. Meski DPRD juga sempat mengapresiasi capaian tersebut. Sebab, Jember juga sudah bisa naik level dibanding tahun sebelumnya yang terpuruk karena ketiban opini tidak wajar (OTW) di 2020 dan disclaimer pada tahun 2019. “Hasil WDP ini tetap harus kita apresiasi. Namun, ke depan perbaikan itu juga harus tetap ada,” kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

BACA JUGA : Sinergi Mengabdi kepada Masyarakat

Lebih lanjut, menurutnya, pihak legislatif bakal segera menindaklanjuti dan mendalami WDP tersebut di Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap kepatuhan belanja daerah Pemkab Jember tahun anggaran 2021. Namun, hal itu belum bisa dilakukan, mengingat hingga petang kemarin pemerintah masih tahap penyusunan, dan belum tiba di DPRD. “Kalau bupati berkirim surat ke kami, untuk LHP APBD, ya akan kami proses di pansus,” lanjutnya.

Beberapa poin penting dimungkinkan masuk dalam Pansus LHP nantinya, sebagaimana tertuang dalam rekomendasi BPK. Pertama, soal pemborosan anggaran honor pejabat bersama panitia teknis kegiatan, yang mencapai Rp 1,2 miliar. Kedua, kekurangan volume atas 24 paket proyek pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp 2 miliar. Berikut ketimpangan harga satuan dan kelebihan bayar sebesar Rp 2 miliar.

Ketiga, pengesahan berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) atas belanja dana Covid-19 TA 2020 senilai total Rp 107 miliar yang belum jelas. Serta aset yang diperoleh belum tercatat sebagai barang milik daerah. Keempat, inventarisasi barang milik daerah yang belum memadai, yang mengakibatkan nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan yang dilaporkan berpotensi tidak mencerminkan nilai wajar.

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah Jember menorehkan predikat wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK RI, pada 20 Mei lalu, tersisa sejumlah pekerjaan yang musti segera digarap dan dilakukan perbaikan oleh pemkab. Meski DPRD juga sempat mengapresiasi capaian tersebut. Sebab, Jember juga sudah bisa naik level dibanding tahun sebelumnya yang terpuruk karena ketiban opini tidak wajar (OTW) di 2020 dan disclaimer pada tahun 2019. “Hasil WDP ini tetap harus kita apresiasi. Namun, ke depan perbaikan itu juga harus tetap ada,” kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

BACA JUGA : Sinergi Mengabdi kepada Masyarakat

Lebih lanjut, menurutnya, pihak legislatif bakal segera menindaklanjuti dan mendalami WDP tersebut di Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap kepatuhan belanja daerah Pemkab Jember tahun anggaran 2021. Namun, hal itu belum bisa dilakukan, mengingat hingga petang kemarin pemerintah masih tahap penyusunan, dan belum tiba di DPRD. “Kalau bupati berkirim surat ke kami, untuk LHP APBD, ya akan kami proses di pansus,” lanjutnya.

Beberapa poin penting dimungkinkan masuk dalam Pansus LHP nantinya, sebagaimana tertuang dalam rekomendasi BPK. Pertama, soal pemborosan anggaran honor pejabat bersama panitia teknis kegiatan, yang mencapai Rp 1,2 miliar. Kedua, kekurangan volume atas 24 paket proyek pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp 2 miliar. Berikut ketimpangan harga satuan dan kelebihan bayar sebesar Rp 2 miliar.

Ketiga, pengesahan berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) atas belanja dana Covid-19 TA 2020 senilai total Rp 107 miliar yang belum jelas. Serta aset yang diperoleh belum tercatat sebagai barang milik daerah. Keempat, inventarisasi barang milik daerah yang belum memadai, yang mengakibatkan nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan yang dilaporkan berpotensi tidak mencerminkan nilai wajar.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/