alexametrics
27.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Pasif, Cenderung Melempem

Aspirasi buruh kerap ngendon di meja perundingan. Sebab, peran Disnaker sebagai wakil pemerintah dinilai cukup lemah. Taringnya tumpul saat berhadapan dengan perusahaan. Padahal, pada Disnaker-lah nasib dan aspirasi pekerja dipertaruhkan. Jika begitu, apakah sebaiknya dinonaktifkan saja?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siang itu, Kantor Pengawas Ketenagakerjaan, yang berada dalam satu lokasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, kondisinya tampak lengang. Tidak banyak aktivitas di sana. Begitu juga saat masuk ke kantor Pengawas Tenaga Kerja. Hanya ada dua orang. “Sebentar ya, masih ada tamu,” ucap Supiyan, Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jatim.

Dalam ruang dinasnya ada papan tulis putih yang bertuliskan nama perusahaan-perusahaan. “Oh, ini daftar pengawasan kami ke perusahaan. Jadi, setiap personel mengawasi lima perusahaan setiap bulannya,” jelasnya. Dia mengaku, dalam tugas pengawasan yaitu mengedepankan unsur pembinaan. Sehingga, antara perusahaan dan tenaga kerja berjalan beriringan.

Walau di Jember bukan sebagai kabupaten industri, melainkan pertanian dan perkebunan, Supiyan tidak menampik masih ada berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga muncul demonstrasi. Hanya, dari berbagai aksi demonstrasi tersebut, yang sampai ke meja hijau adalah perusahaan plastik di daerah Gebang. “Kalau di Jember belum ada sampai ke pengadilan. Dulu ada, perusahaan plastik di Gebang, sekitar tahun 2014,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Persoalan karena upah tersebut, antara perusahaan dan tenaga kerja tidak ada titik temu. “Keduanya terus melawan, jadi sampai ke persidangan,” terangnya. Dia menjelaskan, terakhir ada demonstrasi, yaitu pada awal April kemarin. “Terakhir itu demo pegawai Indomarco,” terangnya.

Bahkan, demonstrasi itu juga sampai ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim. Sepengetahuan Supiyan dari informasi yang dia dapat, hal yang diadukan karena sopir tidak mendapatkan uang lembur. Padahal Indomarco memiliki peraturan perusahaan (PP) yang mengatur uang internship atau uang insentif bagi sopir.

Supiyan mengaku, demonstrasi tenaga kerja di Jember salah satunya akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK, mutasi, dan mengenai hak-hak tenaga kerja dalam perusahaan. Karena itu, kata dia, karyawan juga harus memahami peraturan perusahaan. Bahkan, bila perlu karyawan juga aktif dalam pembuatan PP, karena karyawan juga bisa mengusulkan dalam PP tersebut.

Bila ada persoalan industrial hingga ke persidangan, maka sidangnya adalah perdata. Berbeda dengan persoalan gaji hingga pemberian uang lembur, itu bisa mengarah ke sidang pidana.

Gaji tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember telah ditetapkan sekitar Rp 2,35 juta. Besaran UMK tersebut setiap bulan karyawan wajib menerima dengan jumlah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.

Bila uang makan itu masuk besaran gaji yang diterima, maka seharusnya menjadi tunjangan tetap. Bukan tidak tetap. “UMK itu persentase pembagiannya bisa memakai 75 persen upah pokok, dan 25 persen tunjangan tetap,” jelasnya. Jadi, namanya tunjangan tetap, diberikan sama setiap bulan. Tidak ditambah ataupun dikurangi.

Dia menegaskan, besaran gaji sesuai UMK itu wajib diberikan. Namun, terkadang perusahaan memakai kesepakatan awal untuk memberikan gaji di bawah UMK. “Padahal tidak semua gaji itu bisa memakai kesepakatan awal bekerja,” terang Supiyan.

Bila perusahaan itu tidak termasuk perusahaan mikro, maka tidak boleh gaji itu sesuai kesepakatan. Dia menjelaskan, antara undang-undang dulu dengan UU Cipta Kerja berbeda dalam mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. “Kalau dulu ada empat macam, perusahaan besar, menengah, sedang, dan kecil. Sedangkan UU Cipta Kerja hanya membagi besar, kecil. Menegah dan sedang menjadi satu,” tuturnya.

Dinamakan perusahaan besar jika karyawan 100 orang ke atas, menengah 55-99 karyawan, sedang 25-49 orang. Sedangkan kecil di bawah 25 karyawan. Namun, ada juga perusahaan mikro sekarang yang sudah berbadan hukum. Bila perusahaan tidak sanggup memberikan gaji sesuai UMK, maka bisa diajukan keberatan. “Di Jember hanya PDP saja yang mengajukan,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siang itu, Kantor Pengawas Ketenagakerjaan, yang berada dalam satu lokasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, kondisinya tampak lengang. Tidak banyak aktivitas di sana. Begitu juga saat masuk ke kantor Pengawas Tenaga Kerja. Hanya ada dua orang. “Sebentar ya, masih ada tamu,” ucap Supiyan, Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jatim.

Dalam ruang dinasnya ada papan tulis putih yang bertuliskan nama perusahaan-perusahaan. “Oh, ini daftar pengawasan kami ke perusahaan. Jadi, setiap personel mengawasi lima perusahaan setiap bulannya,” jelasnya. Dia mengaku, dalam tugas pengawasan yaitu mengedepankan unsur pembinaan. Sehingga, antara perusahaan dan tenaga kerja berjalan beriringan.

Walau di Jember bukan sebagai kabupaten industri, melainkan pertanian dan perkebunan, Supiyan tidak menampik masih ada berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga muncul demonstrasi. Hanya, dari berbagai aksi demonstrasi tersebut, yang sampai ke meja hijau adalah perusahaan plastik di daerah Gebang. “Kalau di Jember belum ada sampai ke pengadilan. Dulu ada, perusahaan plastik di Gebang, sekitar tahun 2014,” ungkapnya.

Persoalan karena upah tersebut, antara perusahaan dan tenaga kerja tidak ada titik temu. “Keduanya terus melawan, jadi sampai ke persidangan,” terangnya. Dia menjelaskan, terakhir ada demonstrasi, yaitu pada awal April kemarin. “Terakhir itu demo pegawai Indomarco,” terangnya.

Bahkan, demonstrasi itu juga sampai ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim. Sepengetahuan Supiyan dari informasi yang dia dapat, hal yang diadukan karena sopir tidak mendapatkan uang lembur. Padahal Indomarco memiliki peraturan perusahaan (PP) yang mengatur uang internship atau uang insentif bagi sopir.

Supiyan mengaku, demonstrasi tenaga kerja di Jember salah satunya akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK, mutasi, dan mengenai hak-hak tenaga kerja dalam perusahaan. Karena itu, kata dia, karyawan juga harus memahami peraturan perusahaan. Bahkan, bila perlu karyawan juga aktif dalam pembuatan PP, karena karyawan juga bisa mengusulkan dalam PP tersebut.

Bila ada persoalan industrial hingga ke persidangan, maka sidangnya adalah perdata. Berbeda dengan persoalan gaji hingga pemberian uang lembur, itu bisa mengarah ke sidang pidana.

Gaji tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember telah ditetapkan sekitar Rp 2,35 juta. Besaran UMK tersebut setiap bulan karyawan wajib menerima dengan jumlah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.

Bila uang makan itu masuk besaran gaji yang diterima, maka seharusnya menjadi tunjangan tetap. Bukan tidak tetap. “UMK itu persentase pembagiannya bisa memakai 75 persen upah pokok, dan 25 persen tunjangan tetap,” jelasnya. Jadi, namanya tunjangan tetap, diberikan sama setiap bulan. Tidak ditambah ataupun dikurangi.

Dia menegaskan, besaran gaji sesuai UMK itu wajib diberikan. Namun, terkadang perusahaan memakai kesepakatan awal untuk memberikan gaji di bawah UMK. “Padahal tidak semua gaji itu bisa memakai kesepakatan awal bekerja,” terang Supiyan.

Bila perusahaan itu tidak termasuk perusahaan mikro, maka tidak boleh gaji itu sesuai kesepakatan. Dia menjelaskan, antara undang-undang dulu dengan UU Cipta Kerja berbeda dalam mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. “Kalau dulu ada empat macam, perusahaan besar, menengah, sedang, dan kecil. Sedangkan UU Cipta Kerja hanya membagi besar, kecil. Menegah dan sedang menjadi satu,” tuturnya.

Dinamakan perusahaan besar jika karyawan 100 orang ke atas, menengah 55-99 karyawan, sedang 25-49 orang. Sedangkan kecil di bawah 25 karyawan. Namun, ada juga perusahaan mikro sekarang yang sudah berbadan hukum. Bila perusahaan tidak sanggup memberikan gaji sesuai UMK, maka bisa diajukan keberatan. “Di Jember hanya PDP saja yang mengajukan,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siang itu, Kantor Pengawas Ketenagakerjaan, yang berada dalam satu lokasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, kondisinya tampak lengang. Tidak banyak aktivitas di sana. Begitu juga saat masuk ke kantor Pengawas Tenaga Kerja. Hanya ada dua orang. “Sebentar ya, masih ada tamu,” ucap Supiyan, Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jatim.

Dalam ruang dinasnya ada papan tulis putih yang bertuliskan nama perusahaan-perusahaan. “Oh, ini daftar pengawasan kami ke perusahaan. Jadi, setiap personel mengawasi lima perusahaan setiap bulannya,” jelasnya. Dia mengaku, dalam tugas pengawasan yaitu mengedepankan unsur pembinaan. Sehingga, antara perusahaan dan tenaga kerja berjalan beriringan.

Walau di Jember bukan sebagai kabupaten industri, melainkan pertanian dan perkebunan, Supiyan tidak menampik masih ada berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga muncul demonstrasi. Hanya, dari berbagai aksi demonstrasi tersebut, yang sampai ke meja hijau adalah perusahaan plastik di daerah Gebang. “Kalau di Jember belum ada sampai ke pengadilan. Dulu ada, perusahaan plastik di Gebang, sekitar tahun 2014,” ungkapnya.

Persoalan karena upah tersebut, antara perusahaan dan tenaga kerja tidak ada titik temu. “Keduanya terus melawan, jadi sampai ke persidangan,” terangnya. Dia menjelaskan, terakhir ada demonstrasi, yaitu pada awal April kemarin. “Terakhir itu demo pegawai Indomarco,” terangnya.

Bahkan, demonstrasi itu juga sampai ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim. Sepengetahuan Supiyan dari informasi yang dia dapat, hal yang diadukan karena sopir tidak mendapatkan uang lembur. Padahal Indomarco memiliki peraturan perusahaan (PP) yang mengatur uang internship atau uang insentif bagi sopir.

Supiyan mengaku, demonstrasi tenaga kerja di Jember salah satunya akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK, mutasi, dan mengenai hak-hak tenaga kerja dalam perusahaan. Karena itu, kata dia, karyawan juga harus memahami peraturan perusahaan. Bahkan, bila perlu karyawan juga aktif dalam pembuatan PP, karena karyawan juga bisa mengusulkan dalam PP tersebut.

Bila ada persoalan industrial hingga ke persidangan, maka sidangnya adalah perdata. Berbeda dengan persoalan gaji hingga pemberian uang lembur, itu bisa mengarah ke sidang pidana.

Gaji tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember telah ditetapkan sekitar Rp 2,35 juta. Besaran UMK tersebut setiap bulan karyawan wajib menerima dengan jumlah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.

Bila uang makan itu masuk besaran gaji yang diterima, maka seharusnya menjadi tunjangan tetap. Bukan tidak tetap. “UMK itu persentase pembagiannya bisa memakai 75 persen upah pokok, dan 25 persen tunjangan tetap,” jelasnya. Jadi, namanya tunjangan tetap, diberikan sama setiap bulan. Tidak ditambah ataupun dikurangi.

Dia menegaskan, besaran gaji sesuai UMK itu wajib diberikan. Namun, terkadang perusahaan memakai kesepakatan awal untuk memberikan gaji di bawah UMK. “Padahal tidak semua gaji itu bisa memakai kesepakatan awal bekerja,” terang Supiyan.

Bila perusahaan itu tidak termasuk perusahaan mikro, maka tidak boleh gaji itu sesuai kesepakatan. Dia menjelaskan, antara undang-undang dulu dengan UU Cipta Kerja berbeda dalam mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. “Kalau dulu ada empat macam, perusahaan besar, menengah, sedang, dan kecil. Sedangkan UU Cipta Kerja hanya membagi besar, kecil. Menegah dan sedang menjadi satu,” tuturnya.

Dinamakan perusahaan besar jika karyawan 100 orang ke atas, menengah 55-99 karyawan, sedang 25-49 orang. Sedangkan kecil di bawah 25 karyawan. Namun, ada juga perusahaan mikro sekarang yang sudah berbadan hukum. Bila perusahaan tidak sanggup memberikan gaji sesuai UMK, maka bisa diajukan keberatan. “Di Jember hanya PDP saja yang mengajukan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/