alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Bumerang Politik Uang

Pria Pembagi Uang Jadi Tersangka

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jember dicederai praktik money politics. Bagaimanapun cara curang untuk memenangkan kontestasi tidak dibenarkan. Dari segi hukum, kasus yang terjadi di Dusun Gumuk Bago, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, ini terus diproses. Lalu, bagaimana politik uang dipandang dari segi komunikasi politik? Apakah dapat dianggap benar atau justru menjadi bomerang?

Pakar komunikasi politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Muhammad Iqbal menyampaikan, politik uang secara hukum sudah jelas sebagai tindakan pidana. Hukum sendiri memiliki filosofi pengetahuan, sehingga tidak lepas dari komunikasi politik.

“Syarat agar komunikasi itu menjadi baik dan benar, maka harus ada etika politik. Seberapa baik program-program dan pesan-pesan yang disampaikan untuk meyakinkan masyarakat. Jadi, komunikasi ini penting,” papar Iqbal.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, political marketing sangat berbeda dengan politik komunikasi. Di mana, political marketing hanya sebatas menawarkan produk agar seseorang tertarik pada produk dan berhenti di situ. Sementara, dalam komunikasi politik, harus benar-benar digali yang kemudian dapat dijelentrehkan menjadi program-program calon kepala daerah. “Komunikasi politik dalam pilkada harus ada politik kebijakan. Harus ada keterlibatan masyarakat untuk menangkap aspirasi publik untuk menjadi bahan kampanye pilkada,” ucapnya.

Sementara itu, terjadinya politik uang, pemberian barang, atau produk lain yang bertujuan memengaruhi pemilih, menurut Iqbal, terjadi akibat komunikasi yang tidak tepat. Politik uang hanya akan berujung pada transaksi yang mencederai demokrasi. Kebiasaan atau kultur pada hampir setiap pemilihan, menurutnya harus disudahi. “Ini bisa jadi disebabkan oleh paslon yang tidak mendidik. Kalau paslon mendidik masyarakat, maka mereka tidak akan bermain money politics,” bebernya.

Iqbal mengungkapkan, terjadinya politik uang pada momen pemilu termasuk Pilkada Jember 2020, muncul akibat rendahnya kepercayaan diri. Baik oleh paslon maupun tim pemenangannya. Apabila yang melakukan paslon, kata dia, maka yang tidak pede adalah pasangan calon.

Apabila dilakukan tim pemenangan, maka yang minder itu timnya. Demikian pula jika warga yang melakukan, maka warga tersebut tidak pede terhadap calon yang didukung. Nah, apabila money politics dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis (TMS), maka pasangan calon, tim pemenangan, dan warga yang melakukan politik uang itu sama-sama tidak pede untuk menang.

“Jadi, politik uang itu terjadi karena mereka kurang yakin akan program-programnya. Dan mereka kurang yakin untuk menang. Kalau mereka yakin dan mau mendidik masyarakat, maka money politics tidak akan dilakukan,” bebernya.

Untuk itulah, Iqbal menyebut, politik uang dipandang dari segi komunikasi politik tidak memiliki alasan pembenaran. “Secara komunikasi politik lebih mendasar dari sekadar hukum pidana. Money politics sangat tidak dibenarkan,” ucap Iqbal.

Dikatakannya, dalam penyampaian pesan politik harus ada kesepahaman makna. Apabila sampai terjadi politik uang, maka warga pun bisa menangkap pergerakan calon tertentu sebatas tawar-menawar. Baik menawar uang secara langsung maupun dalam bentuk barang.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jember dicederai praktik money politics. Bagaimanapun cara curang untuk memenangkan kontestasi tidak dibenarkan. Dari segi hukum, kasus yang terjadi di Dusun Gumuk Bago, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, ini terus diproses. Lalu, bagaimana politik uang dipandang dari segi komunikasi politik? Apakah dapat dianggap benar atau justru menjadi bomerang?

Pakar komunikasi politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Muhammad Iqbal menyampaikan, politik uang secara hukum sudah jelas sebagai tindakan pidana. Hukum sendiri memiliki filosofi pengetahuan, sehingga tidak lepas dari komunikasi politik.

“Syarat agar komunikasi itu menjadi baik dan benar, maka harus ada etika politik. Seberapa baik program-program dan pesan-pesan yang disampaikan untuk meyakinkan masyarakat. Jadi, komunikasi ini penting,” papar Iqbal.

Menurutnya, political marketing sangat berbeda dengan politik komunikasi. Di mana, political marketing hanya sebatas menawarkan produk agar seseorang tertarik pada produk dan berhenti di situ. Sementara, dalam komunikasi politik, harus benar-benar digali yang kemudian dapat dijelentrehkan menjadi program-program calon kepala daerah. “Komunikasi politik dalam pilkada harus ada politik kebijakan. Harus ada keterlibatan masyarakat untuk menangkap aspirasi publik untuk menjadi bahan kampanye pilkada,” ucapnya.

Sementara itu, terjadinya politik uang, pemberian barang, atau produk lain yang bertujuan memengaruhi pemilih, menurut Iqbal, terjadi akibat komunikasi yang tidak tepat. Politik uang hanya akan berujung pada transaksi yang mencederai demokrasi. Kebiasaan atau kultur pada hampir setiap pemilihan, menurutnya harus disudahi. “Ini bisa jadi disebabkan oleh paslon yang tidak mendidik. Kalau paslon mendidik masyarakat, maka mereka tidak akan bermain money politics,” bebernya.

Iqbal mengungkapkan, terjadinya politik uang pada momen pemilu termasuk Pilkada Jember 2020, muncul akibat rendahnya kepercayaan diri. Baik oleh paslon maupun tim pemenangannya. Apabila yang melakukan paslon, kata dia, maka yang tidak pede adalah pasangan calon.

Apabila dilakukan tim pemenangan, maka yang minder itu timnya. Demikian pula jika warga yang melakukan, maka warga tersebut tidak pede terhadap calon yang didukung. Nah, apabila money politics dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis (TMS), maka pasangan calon, tim pemenangan, dan warga yang melakukan politik uang itu sama-sama tidak pede untuk menang.

“Jadi, politik uang itu terjadi karena mereka kurang yakin akan program-programnya. Dan mereka kurang yakin untuk menang. Kalau mereka yakin dan mau mendidik masyarakat, maka money politics tidak akan dilakukan,” bebernya.

Untuk itulah, Iqbal menyebut, politik uang dipandang dari segi komunikasi politik tidak memiliki alasan pembenaran. “Secara komunikasi politik lebih mendasar dari sekadar hukum pidana. Money politics sangat tidak dibenarkan,” ucap Iqbal.

Dikatakannya, dalam penyampaian pesan politik harus ada kesepahaman makna. Apabila sampai terjadi politik uang, maka warga pun bisa menangkap pergerakan calon tertentu sebatas tawar-menawar. Baik menawar uang secara langsung maupun dalam bentuk barang.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jember dicederai praktik money politics. Bagaimanapun cara curang untuk memenangkan kontestasi tidak dibenarkan. Dari segi hukum, kasus yang terjadi di Dusun Gumuk Bago, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, ini terus diproses. Lalu, bagaimana politik uang dipandang dari segi komunikasi politik? Apakah dapat dianggap benar atau justru menjadi bomerang?

Pakar komunikasi politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Muhammad Iqbal menyampaikan, politik uang secara hukum sudah jelas sebagai tindakan pidana. Hukum sendiri memiliki filosofi pengetahuan, sehingga tidak lepas dari komunikasi politik.

“Syarat agar komunikasi itu menjadi baik dan benar, maka harus ada etika politik. Seberapa baik program-program dan pesan-pesan yang disampaikan untuk meyakinkan masyarakat. Jadi, komunikasi ini penting,” papar Iqbal.

Menurutnya, political marketing sangat berbeda dengan politik komunikasi. Di mana, political marketing hanya sebatas menawarkan produk agar seseorang tertarik pada produk dan berhenti di situ. Sementara, dalam komunikasi politik, harus benar-benar digali yang kemudian dapat dijelentrehkan menjadi program-program calon kepala daerah. “Komunikasi politik dalam pilkada harus ada politik kebijakan. Harus ada keterlibatan masyarakat untuk menangkap aspirasi publik untuk menjadi bahan kampanye pilkada,” ucapnya.

Sementara itu, terjadinya politik uang, pemberian barang, atau produk lain yang bertujuan memengaruhi pemilih, menurut Iqbal, terjadi akibat komunikasi yang tidak tepat. Politik uang hanya akan berujung pada transaksi yang mencederai demokrasi. Kebiasaan atau kultur pada hampir setiap pemilihan, menurutnya harus disudahi. “Ini bisa jadi disebabkan oleh paslon yang tidak mendidik. Kalau paslon mendidik masyarakat, maka mereka tidak akan bermain money politics,” bebernya.

Iqbal mengungkapkan, terjadinya politik uang pada momen pemilu termasuk Pilkada Jember 2020, muncul akibat rendahnya kepercayaan diri. Baik oleh paslon maupun tim pemenangannya. Apabila yang melakukan paslon, kata dia, maka yang tidak pede adalah pasangan calon.

Apabila dilakukan tim pemenangan, maka yang minder itu timnya. Demikian pula jika warga yang melakukan, maka warga tersebut tidak pede terhadap calon yang didukung. Nah, apabila money politics dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis (TMS), maka pasangan calon, tim pemenangan, dan warga yang melakukan politik uang itu sama-sama tidak pede untuk menang.

“Jadi, politik uang itu terjadi karena mereka kurang yakin akan program-programnya. Dan mereka kurang yakin untuk menang. Kalau mereka yakin dan mau mendidik masyarakat, maka money politics tidak akan dilakukan,” bebernya.

Untuk itulah, Iqbal menyebut, politik uang dipandang dari segi komunikasi politik tidak memiliki alasan pembenaran. “Secara komunikasi politik lebih mendasar dari sekadar hukum pidana. Money politics sangat tidak dibenarkan,” ucap Iqbal.

Dikatakannya, dalam penyampaian pesan politik harus ada kesepahaman makna. Apabila sampai terjadi politik uang, maka warga pun bisa menangkap pergerakan calon tertentu sebatas tawar-menawar. Baik menawar uang secara langsung maupun dalam bentuk barang.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/