alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Harus Terus Dikawal

Mobile_AP_Rectangle 1

Hal itu dikuatkan dengan beberapa fakta di lapangan. Misalnya seperti akses pengguna trotoar untuk penyandang difabel di sekitar Jalan Jawa yang justru banyak digunakan para pedagang kaki lima (PKL). Dari situ terlihat tak ada penindakan tegas atau upaya normalisasi.

“Kalau programnya memang bagus. Tapi kurang tersosialisasi ke bawah dan kurang terkawal. Jadi, terkesan hanya perda formalitas belaka,” jelas Rachman kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (1/11).

Ia bersama asosiasi dan aktivis penyandang disabilitas lainnya juga menyayangkan. Sebab, perda yang sebenarnya membawa harapan bagi warga penyandang disabilitas, ternyata hanya bisa terkawal setengah hati. Bahkan, tak hanya soal aksesibilitas, seputar layanan publik pun sama. “Di rumah sakit itu katanya mendahulukan lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Namun, fakta di lapangan berbeda. Saya ke rumah sakit sama saja. Masih disuruh ikut antrean,” sambungnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Potret lemahnya pengawalan perda hak-hak penyandang disabilitas itu masih sebagian kecil. Beberapa lainnya, seperti keberadaan sekolah inklusi yang seharusnya dua lembaga tiap kecamatan, di Jember juga dinilai tidak berjalan. Juga fakta-fakta lainnya. Hal itu kian mengindikasikan lemahnya pemerintahan daerah dalam mengawal hasil keputusan bersama yang dituangkan dalam perda tersebut.

Sebenarnya, upaya dari Perpenca, ITMI, ataupun asosiasi penyandang disabilitas lainnya bukan tidak ada. Selama empat tahun sejak perda diteken, mereka kerap menyuarakan agar regulasi tersebut benar-benar ditegakkan dan dikawal total. Mereka berharap, apa yang menjadi hak-hak sebagian warga yang tertuang melalui perda tersebut bisa benar-benar berjalan tanpa tebang pilih.

- Advertisement -

Hal itu dikuatkan dengan beberapa fakta di lapangan. Misalnya seperti akses pengguna trotoar untuk penyandang difabel di sekitar Jalan Jawa yang justru banyak digunakan para pedagang kaki lima (PKL). Dari situ terlihat tak ada penindakan tegas atau upaya normalisasi.

“Kalau programnya memang bagus. Tapi kurang tersosialisasi ke bawah dan kurang terkawal. Jadi, terkesan hanya perda formalitas belaka,” jelas Rachman kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (1/11).

Ia bersama asosiasi dan aktivis penyandang disabilitas lainnya juga menyayangkan. Sebab, perda yang sebenarnya membawa harapan bagi warga penyandang disabilitas, ternyata hanya bisa terkawal setengah hati. Bahkan, tak hanya soal aksesibilitas, seputar layanan publik pun sama. “Di rumah sakit itu katanya mendahulukan lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Namun, fakta di lapangan berbeda. Saya ke rumah sakit sama saja. Masih disuruh ikut antrean,” sambungnya.

Potret lemahnya pengawalan perda hak-hak penyandang disabilitas itu masih sebagian kecil. Beberapa lainnya, seperti keberadaan sekolah inklusi yang seharusnya dua lembaga tiap kecamatan, di Jember juga dinilai tidak berjalan. Juga fakta-fakta lainnya. Hal itu kian mengindikasikan lemahnya pemerintahan daerah dalam mengawal hasil keputusan bersama yang dituangkan dalam perda tersebut.

Sebenarnya, upaya dari Perpenca, ITMI, ataupun asosiasi penyandang disabilitas lainnya bukan tidak ada. Selama empat tahun sejak perda diteken, mereka kerap menyuarakan agar regulasi tersebut benar-benar ditegakkan dan dikawal total. Mereka berharap, apa yang menjadi hak-hak sebagian warga yang tertuang melalui perda tersebut bisa benar-benar berjalan tanpa tebang pilih.

Hal itu dikuatkan dengan beberapa fakta di lapangan. Misalnya seperti akses pengguna trotoar untuk penyandang difabel di sekitar Jalan Jawa yang justru banyak digunakan para pedagang kaki lima (PKL). Dari situ terlihat tak ada penindakan tegas atau upaya normalisasi.

“Kalau programnya memang bagus. Tapi kurang tersosialisasi ke bawah dan kurang terkawal. Jadi, terkesan hanya perda formalitas belaka,” jelas Rachman kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (1/11).

Ia bersama asosiasi dan aktivis penyandang disabilitas lainnya juga menyayangkan. Sebab, perda yang sebenarnya membawa harapan bagi warga penyandang disabilitas, ternyata hanya bisa terkawal setengah hati. Bahkan, tak hanya soal aksesibilitas, seputar layanan publik pun sama. “Di rumah sakit itu katanya mendahulukan lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Namun, fakta di lapangan berbeda. Saya ke rumah sakit sama saja. Masih disuruh ikut antrean,” sambungnya.

Potret lemahnya pengawalan perda hak-hak penyandang disabilitas itu masih sebagian kecil. Beberapa lainnya, seperti keberadaan sekolah inklusi yang seharusnya dua lembaga tiap kecamatan, di Jember juga dinilai tidak berjalan. Juga fakta-fakta lainnya. Hal itu kian mengindikasikan lemahnya pemerintahan daerah dalam mengawal hasil keputusan bersama yang dituangkan dalam perda tersebut.

Sebenarnya, upaya dari Perpenca, ITMI, ataupun asosiasi penyandang disabilitas lainnya bukan tidak ada. Selama empat tahun sejak perda diteken, mereka kerap menyuarakan agar regulasi tersebut benar-benar ditegakkan dan dikawal total. Mereka berharap, apa yang menjadi hak-hak sebagian warga yang tertuang melalui perda tersebut bisa benar-benar berjalan tanpa tebang pilih.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/