alexametrics
24.4 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Harus Terus Dikawal

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak diteken empat tahun lalu, Perda Nomor 7 Tahun 2016 kembali mendapat sorotan. Perda yang berisi tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu, sejauh ini memang mengubah cara pandang kebijakan pemerintah. Meski begitu, regulasi tersebut tetap menyisakan segudang pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Ketua Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Kabupaten Jember Muhammad Zaenuri menilai, tujuan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2016 itu sudah tepat. Sebab, di dalamnya telah mencakup segala upaya pemenuhan terhadap hak-hak para penyandang disabilitas di Jember. “Progresnya memang ada. Tapi implementasinya masih sangat kurang sekali,” jelas Zaenuri.

Ia mencontohkan salah satu progres perda itu dengan terkavernya layanan kesehatan dalam BPJS Kesehatan. Meski sudah terkaver, namun beberapa warga penyandang disabilitas belum menikmati, karena belum terdata. Contoh lainnya seperti akses layanan di tempat-tempat publik seperti yang sudah ada di Kantor Dispendukcapil Jember dan beberapa toko perbelanjaan. “Dulu, saat festival HAM, di Kantor Pemda Jember sempat ada lift untuk penyandang cacat. Tapi begitu selesai festivalnya, selesai pula lift tersebut. Tidak ada lagi,” bebernya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pria yang juga sebagai guru di Yayasan SLB Kaliwates itu mengatakan, realisasi dari perda yang masih sangat minim adalah soal pemenuhan akses berkarir di instansi pemerintah atau swasta. Sebab, dalam perda itu, di pasal 69 dan pasal 70, disebutkan bahwa penerimaan karyawan pada perusahaan swasta sebanyak 2 persen. Sedangkan pada organisasi pemerintahan sebanyak 1 persen. “Meski kami mengapresiasi, tapi realisasi ini juga perlu dikawal bersama,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Cabang Jember Rachman Hadi juga menilai sama. Pria yang juga seorang guru di SLB Negeri Jember itu menilai, berjalannya perda tersebut selama ini memang kurang tersosialisasi secara luas. Baik ke masyarakat maupun ke organisasi perangkat daerah yang ada.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak diteken empat tahun lalu, Perda Nomor 7 Tahun 2016 kembali mendapat sorotan. Perda yang berisi tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu, sejauh ini memang mengubah cara pandang kebijakan pemerintah. Meski begitu, regulasi tersebut tetap menyisakan segudang pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Ketua Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Kabupaten Jember Muhammad Zaenuri menilai, tujuan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2016 itu sudah tepat. Sebab, di dalamnya telah mencakup segala upaya pemenuhan terhadap hak-hak para penyandang disabilitas di Jember. “Progresnya memang ada. Tapi implementasinya masih sangat kurang sekali,” jelas Zaenuri.

Ia mencontohkan salah satu progres perda itu dengan terkavernya layanan kesehatan dalam BPJS Kesehatan. Meski sudah terkaver, namun beberapa warga penyandang disabilitas belum menikmati, karena belum terdata. Contoh lainnya seperti akses layanan di tempat-tempat publik seperti yang sudah ada di Kantor Dispendukcapil Jember dan beberapa toko perbelanjaan. “Dulu, saat festival HAM, di Kantor Pemda Jember sempat ada lift untuk penyandang cacat. Tapi begitu selesai festivalnya, selesai pula lift tersebut. Tidak ada lagi,” bebernya.

Pria yang juga sebagai guru di Yayasan SLB Kaliwates itu mengatakan, realisasi dari perda yang masih sangat minim adalah soal pemenuhan akses berkarir di instansi pemerintah atau swasta. Sebab, dalam perda itu, di pasal 69 dan pasal 70, disebutkan bahwa penerimaan karyawan pada perusahaan swasta sebanyak 2 persen. Sedangkan pada organisasi pemerintahan sebanyak 1 persen. “Meski kami mengapresiasi, tapi realisasi ini juga perlu dikawal bersama,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Cabang Jember Rachman Hadi juga menilai sama. Pria yang juga seorang guru di SLB Negeri Jember itu menilai, berjalannya perda tersebut selama ini memang kurang tersosialisasi secara luas. Baik ke masyarakat maupun ke organisasi perangkat daerah yang ada.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak diteken empat tahun lalu, Perda Nomor 7 Tahun 2016 kembali mendapat sorotan. Perda yang berisi tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu, sejauh ini memang mengubah cara pandang kebijakan pemerintah. Meski begitu, regulasi tersebut tetap menyisakan segudang pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Ketua Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Kabupaten Jember Muhammad Zaenuri menilai, tujuan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2016 itu sudah tepat. Sebab, di dalamnya telah mencakup segala upaya pemenuhan terhadap hak-hak para penyandang disabilitas di Jember. “Progresnya memang ada. Tapi implementasinya masih sangat kurang sekali,” jelas Zaenuri.

Ia mencontohkan salah satu progres perda itu dengan terkavernya layanan kesehatan dalam BPJS Kesehatan. Meski sudah terkaver, namun beberapa warga penyandang disabilitas belum menikmati, karena belum terdata. Contoh lainnya seperti akses layanan di tempat-tempat publik seperti yang sudah ada di Kantor Dispendukcapil Jember dan beberapa toko perbelanjaan. “Dulu, saat festival HAM, di Kantor Pemda Jember sempat ada lift untuk penyandang cacat. Tapi begitu selesai festivalnya, selesai pula lift tersebut. Tidak ada lagi,” bebernya.

Pria yang juga sebagai guru di Yayasan SLB Kaliwates itu mengatakan, realisasi dari perda yang masih sangat minim adalah soal pemenuhan akses berkarir di instansi pemerintah atau swasta. Sebab, dalam perda itu, di pasal 69 dan pasal 70, disebutkan bahwa penerimaan karyawan pada perusahaan swasta sebanyak 2 persen. Sedangkan pada organisasi pemerintahan sebanyak 1 persen. “Meski kami mengapresiasi, tapi realisasi ini juga perlu dikawal bersama,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Cabang Jember Rachman Hadi juga menilai sama. Pria yang juga seorang guru di SLB Negeri Jember itu menilai, berjalannya perda tersebut selama ini memang kurang tersosialisasi secara luas. Baik ke masyarakat maupun ke organisasi perangkat daerah yang ada.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/