alexametrics
28 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Dewan Minta Program RTLH Diselidiki

Temukan Kejanggalan pada Pengajuan Proposal

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun 2019 terus dilakukan pansus DPRD Jember. Kemarin (1/5) malam, ada sejumlah pejabat yang diundang untuk membahas isi laporan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan realisasi bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos RTLH) selama 2019.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, Pansus LKPj mengundang pejabat Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Urusan Logistik (Bulog), serta beberapa dinas seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

“Untuk BPS dan beberapa instansi lain akan menyampaikan data secara tertulis. Kemudian, untuk RTLH itu ada di pansus lain. Terkait RTLH bisa langsung ditanyakan ke pansus satunya,” kata politisi Gerindra tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terpisah, pimpinan pansus yang membidangi RTLH, David Handoko Seto menyebut, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2019 salah satunya disumbang dari Bansos hibah RTLH. Dikatakannya, dari sekitar Rp 11 miliar, hanya terealisasi Rp 5 miliar lebih. “Itu pun berbeda dengan APBD 2019 yang menyebut Rp 47 miliar. Tetapi yang jelas, RTLH ini tidak tuntas atau tidak sampai pada target,” ucapnya.

Politisi Nasdem yang juga Ketua Komisi C ini menyebut, ada hal penting yang dinilainya tidak tepat dalam penyaluran Bansos hibah RTLH. Contohnya, kata dia, guru mengaji saja yang hanya mendapat bantuan ratusan ribu, mengajukannya dengan proposal. Sementara, RTLH ini yang nilainya Rp 17.500.000, proposalnya diduga hanya dibuat relawan. “Ini nanti kami akan merekomendasi agar diselidiki,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun 2019 terus dilakukan pansus DPRD Jember. Kemarin (1/5) malam, ada sejumlah pejabat yang diundang untuk membahas isi laporan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan realisasi bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos RTLH) selama 2019.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, Pansus LKPj mengundang pejabat Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Urusan Logistik (Bulog), serta beberapa dinas seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

“Untuk BPS dan beberapa instansi lain akan menyampaikan data secara tertulis. Kemudian, untuk RTLH itu ada di pansus lain. Terkait RTLH bisa langsung ditanyakan ke pansus satunya,” kata politisi Gerindra tersebut.

Terpisah, pimpinan pansus yang membidangi RTLH, David Handoko Seto menyebut, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2019 salah satunya disumbang dari Bansos hibah RTLH. Dikatakannya, dari sekitar Rp 11 miliar, hanya terealisasi Rp 5 miliar lebih. “Itu pun berbeda dengan APBD 2019 yang menyebut Rp 47 miliar. Tetapi yang jelas, RTLH ini tidak tuntas atau tidak sampai pada target,” ucapnya.

Politisi Nasdem yang juga Ketua Komisi C ini menyebut, ada hal penting yang dinilainya tidak tepat dalam penyaluran Bansos hibah RTLH. Contohnya, kata dia, guru mengaji saja yang hanya mendapat bantuan ratusan ribu, mengajukannya dengan proposal. Sementara, RTLH ini yang nilainya Rp 17.500.000, proposalnya diduga hanya dibuat relawan. “Ini nanti kami akan merekomendasi agar diselidiki,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun 2019 terus dilakukan pansus DPRD Jember. Kemarin (1/5) malam, ada sejumlah pejabat yang diundang untuk membahas isi laporan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan realisasi bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos RTLH) selama 2019.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, Pansus LKPj mengundang pejabat Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Urusan Logistik (Bulog), serta beberapa dinas seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

“Untuk BPS dan beberapa instansi lain akan menyampaikan data secara tertulis. Kemudian, untuk RTLH itu ada di pansus lain. Terkait RTLH bisa langsung ditanyakan ke pansus satunya,” kata politisi Gerindra tersebut.

Terpisah, pimpinan pansus yang membidangi RTLH, David Handoko Seto menyebut, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2019 salah satunya disumbang dari Bansos hibah RTLH. Dikatakannya, dari sekitar Rp 11 miliar, hanya terealisasi Rp 5 miliar lebih. “Itu pun berbeda dengan APBD 2019 yang menyebut Rp 47 miliar. Tetapi yang jelas, RTLH ini tidak tuntas atau tidak sampai pada target,” ucapnya.

Politisi Nasdem yang juga Ketua Komisi C ini menyebut, ada hal penting yang dinilainya tidak tepat dalam penyaluran Bansos hibah RTLH. Contohnya, kata dia, guru mengaji saja yang hanya mendapat bantuan ratusan ribu, mengajukannya dengan proposal. Sementara, RTLH ini yang nilainya Rp 17.500.000, proposalnya diduga hanya dibuat relawan. “Ini nanti kami akan merekomendasi agar diselidiki,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/