alexametrics
31.2 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Kejaksaan Periksa Mantan Bupati Faida

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mengenakan kerudung abu-abu kecokelatan dipadu busana kotak-kotak, Faida datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, kemarin (1/3). Mantan Bupati Jember yang baru purna tugas tersebut ternyata hadir ke kantor kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa terkait bantuan ke Rumah Sakit Bina Sehat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Prima Idwan Mariza membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. “Ya, mulai tadi pagi diperiksa,” ucap Prima, yang kini tengah proses pindah di Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara tersebut. Lebih lanjutnya, Prima pun menyarankan agar wartawan menanyakan ke Seksi Pidana Khusus (Pidsus) dan Intel Kejari Jember terkait pemeriksaan tersebut.

Dihubungi terpisah, Kasi Intel Kejari Jember Agus Budiarto mengungkapkan, kedatangan Faida ke Kejari Jember hanya untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan salah seorang warga Jember ke aparat Adhyaksa. Dia pun menegaskan, tidak ada penetapan tersangka yang menjurus ke Faida. “Tidak ada penetapan tersangka sama sekali dari pidsus hari ini (kemarin, Red),” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Jember Adhi Wicaksono memaparkan, pemanggilan Faida ke kejaksaan hanya untuk melakukan konfirmasi terkait bantuan ke RS Bina Sehat. “Hanya konfirmasi saja,” ucapnya singkat.

Informasinya, bantuan ke RS Bina Sehat ini dilaporkan ke Kejari Jember oleh Agus Mashudi, warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Jauh sebelumnya, dia juga pernah menggugat perdata terkait kasus yang sama ke Pengadilan Negeri (PN) Jember.

Sri Rahayu Wilujeng yang pada saat itu menjabat di kantor Bagian Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD) menjadi tergugat pertama. Tergugat II adalah Moch Ridwan yang menjabat Bendahara Kantor Bagian Umum Pemkab Jember. Suami Faida, drg Abdul Rochim, sebagai Direktur Yayasan Bina Sehat, menjadi tergugat berikutnya. Sedangkan tergugat IV yaitu dr Faida yang kala itu menjabat sebagai Bupati Jember. Namun, pada 18 Desember 2019, Pengadilan Negeri (PN) Jember menolak gugatan tersebut.

Dalam uraian fakta hukum putusan gugatan perdata tersebut, salah satunya terdapat bantuan untuk Yayasan Bina Sehat sebesar Rp 570 juta yang berasal dari APBD Jember tahun 2016. Dana itu merupakan posting biaya penunjang operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pemkab Jember.

Kucuran bantuan itu diawali dengan proposal yang diajukan Abdul Rochim dari Yayasan Bina Sehat. Alasannya untuk mengatasi kerawanan kesehatan berupa aksi kemanusiaan seperti operasi katarak, hernia, polydactily CTEV, bedah saraf, dan khitan massal secara gratis. Penggugat menilai, bantuan itu rawan konflik kepentingan. Sebab, Bupati Jember kala itu dijabat oleh Faida, sementara pengajunya adalah Abdul Rochim, suaminya sendiri.

Melalui jawaban tertulis, Faida menjelaskan, sebenarnya masalah tersebut sempat menjadi bahan hak angket berujung hak menyatakan pendapat (HMP) yang diajukan DPRD Jember kepada dirinya selaku Bupati Jember. Hasilnya, Mahkamah Agung menolak melalui Putusan Nomor 2 P.KHS/2020 tentang Perkara Khusus Hak Uji Pendapat antara DPRD Jember melawan Bupati Jember.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mengenakan kerudung abu-abu kecokelatan dipadu busana kotak-kotak, Faida datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, kemarin (1/3). Mantan Bupati Jember yang baru purna tugas tersebut ternyata hadir ke kantor kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa terkait bantuan ke Rumah Sakit Bina Sehat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Prima Idwan Mariza membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. “Ya, mulai tadi pagi diperiksa,” ucap Prima, yang kini tengah proses pindah di Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara tersebut. Lebih lanjutnya, Prima pun menyarankan agar wartawan menanyakan ke Seksi Pidana Khusus (Pidsus) dan Intel Kejari Jember terkait pemeriksaan tersebut.

Dihubungi terpisah, Kasi Intel Kejari Jember Agus Budiarto mengungkapkan, kedatangan Faida ke Kejari Jember hanya untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan salah seorang warga Jember ke aparat Adhyaksa. Dia pun menegaskan, tidak ada penetapan tersangka yang menjurus ke Faida. “Tidak ada penetapan tersangka sama sekali dari pidsus hari ini (kemarin, Red),” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Jember Adhi Wicaksono memaparkan, pemanggilan Faida ke kejaksaan hanya untuk melakukan konfirmasi terkait bantuan ke RS Bina Sehat. “Hanya konfirmasi saja,” ucapnya singkat.

Informasinya, bantuan ke RS Bina Sehat ini dilaporkan ke Kejari Jember oleh Agus Mashudi, warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Jauh sebelumnya, dia juga pernah menggugat perdata terkait kasus yang sama ke Pengadilan Negeri (PN) Jember.

Sri Rahayu Wilujeng yang pada saat itu menjabat di kantor Bagian Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD) menjadi tergugat pertama. Tergugat II adalah Moch Ridwan yang menjabat Bendahara Kantor Bagian Umum Pemkab Jember. Suami Faida, drg Abdul Rochim, sebagai Direktur Yayasan Bina Sehat, menjadi tergugat berikutnya. Sedangkan tergugat IV yaitu dr Faida yang kala itu menjabat sebagai Bupati Jember. Namun, pada 18 Desember 2019, Pengadilan Negeri (PN) Jember menolak gugatan tersebut.

Dalam uraian fakta hukum putusan gugatan perdata tersebut, salah satunya terdapat bantuan untuk Yayasan Bina Sehat sebesar Rp 570 juta yang berasal dari APBD Jember tahun 2016. Dana itu merupakan posting biaya penunjang operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pemkab Jember.

Kucuran bantuan itu diawali dengan proposal yang diajukan Abdul Rochim dari Yayasan Bina Sehat. Alasannya untuk mengatasi kerawanan kesehatan berupa aksi kemanusiaan seperti operasi katarak, hernia, polydactily CTEV, bedah saraf, dan khitan massal secara gratis. Penggugat menilai, bantuan itu rawan konflik kepentingan. Sebab, Bupati Jember kala itu dijabat oleh Faida, sementara pengajunya adalah Abdul Rochim, suaminya sendiri.

Melalui jawaban tertulis, Faida menjelaskan, sebenarnya masalah tersebut sempat menjadi bahan hak angket berujung hak menyatakan pendapat (HMP) yang diajukan DPRD Jember kepada dirinya selaku Bupati Jember. Hasilnya, Mahkamah Agung menolak melalui Putusan Nomor 2 P.KHS/2020 tentang Perkara Khusus Hak Uji Pendapat antara DPRD Jember melawan Bupati Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mengenakan kerudung abu-abu kecokelatan dipadu busana kotak-kotak, Faida datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, kemarin (1/3). Mantan Bupati Jember yang baru purna tugas tersebut ternyata hadir ke kantor kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa terkait bantuan ke Rumah Sakit Bina Sehat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Prima Idwan Mariza membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. “Ya, mulai tadi pagi diperiksa,” ucap Prima, yang kini tengah proses pindah di Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara tersebut. Lebih lanjutnya, Prima pun menyarankan agar wartawan menanyakan ke Seksi Pidana Khusus (Pidsus) dan Intel Kejari Jember terkait pemeriksaan tersebut.

Dihubungi terpisah, Kasi Intel Kejari Jember Agus Budiarto mengungkapkan, kedatangan Faida ke Kejari Jember hanya untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan salah seorang warga Jember ke aparat Adhyaksa. Dia pun menegaskan, tidak ada penetapan tersangka yang menjurus ke Faida. “Tidak ada penetapan tersangka sama sekali dari pidsus hari ini (kemarin, Red),” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Jember Adhi Wicaksono memaparkan, pemanggilan Faida ke kejaksaan hanya untuk melakukan konfirmasi terkait bantuan ke RS Bina Sehat. “Hanya konfirmasi saja,” ucapnya singkat.

Informasinya, bantuan ke RS Bina Sehat ini dilaporkan ke Kejari Jember oleh Agus Mashudi, warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Jauh sebelumnya, dia juga pernah menggugat perdata terkait kasus yang sama ke Pengadilan Negeri (PN) Jember.

Sri Rahayu Wilujeng yang pada saat itu menjabat di kantor Bagian Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD) menjadi tergugat pertama. Tergugat II adalah Moch Ridwan yang menjabat Bendahara Kantor Bagian Umum Pemkab Jember. Suami Faida, drg Abdul Rochim, sebagai Direktur Yayasan Bina Sehat, menjadi tergugat berikutnya. Sedangkan tergugat IV yaitu dr Faida yang kala itu menjabat sebagai Bupati Jember. Namun, pada 18 Desember 2019, Pengadilan Negeri (PN) Jember menolak gugatan tersebut.

Dalam uraian fakta hukum putusan gugatan perdata tersebut, salah satunya terdapat bantuan untuk Yayasan Bina Sehat sebesar Rp 570 juta yang berasal dari APBD Jember tahun 2016. Dana itu merupakan posting biaya penunjang operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pemkab Jember.

Kucuran bantuan itu diawali dengan proposal yang diajukan Abdul Rochim dari Yayasan Bina Sehat. Alasannya untuk mengatasi kerawanan kesehatan berupa aksi kemanusiaan seperti operasi katarak, hernia, polydactily CTEV, bedah saraf, dan khitan massal secara gratis. Penggugat menilai, bantuan itu rawan konflik kepentingan. Sebab, Bupati Jember kala itu dijabat oleh Faida, sementara pengajunya adalah Abdul Rochim, suaminya sendiri.

Melalui jawaban tertulis, Faida menjelaskan, sebenarnya masalah tersebut sempat menjadi bahan hak angket berujung hak menyatakan pendapat (HMP) yang diajukan DPRD Jember kepada dirinya selaku Bupati Jember. Hasilnya, Mahkamah Agung menolak melalui Putusan Nomor 2 P.KHS/2020 tentang Perkara Khusus Hak Uji Pendapat antara DPRD Jember melawan Bupati Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/