alexametrics
29.1 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Sasar PMI Tanpa Perjanjian Kerja

Peningkatan TPPO Akibat Pandemi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) nyatanya masih terjadi, khususnya di Jember. Hal ini muncul dari dua pengaduan yang diterima oleh Migrant Center di Jember sepanjang 2020 silam. Tepatnya di bulan Mei yang dialami oleh warga Ledokombo, dan Juni dialami oleh warga Puger.

Koordinator Migrant Center di Jember Bambang mengungkapkan bahwa pengaduan TPPO yang dialami warga Puger diketahui saat yang bersangkutan tidak lolos dalam medical check up untuk perizinan pemberangkatan tujuan Malaysia. Setelah tidak mendapat izin medical check up, yang bersangkutan mencoba untuk menempuh jalur perizinan di Banyuwangi. “Beberapa hari kemudian surat perizinannya keluar, dan diberangkatkan ke Malaysia. Sampai di sana mendapat penyiksaan dari majikan dan hidup tidak layak,” kata Bambang, Senin (1/2).

Tidak jauh berbeda dengan warga dari Ledokombo. Secara kronologis, keduanya merupakan PMI tanpa prosedur resmi. Dokumen yang dikantongi juga dinyatakan sebagai dokumen ilegal. Warga Ledokombo ini dipekerjakan di Malaysia sebagai tukang kebun. “Kondisinya hampir sama dengan warga Puger. Namun, sampai saat ini dia tidak mendapat upah, hingga sulit untuk pulang,” imbuh Bambang.

Mobile_AP_Rectangle 2

TPPO tidak hanya berlaku pada kasus prostitusi terhadap calon pekerja migran secara ilegal. Lebih jauh, indikator TPPO juga menyasar pekerja migran yang tidak memiliki dokumen perjanjian kerja serta tidak memiliki keterangan gaji dan asuransi pekerjaan secara jelas. “Pekerjaan yang dijanjikan pun tidak sesuai,” imbuhnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) nyatanya masih terjadi, khususnya di Jember. Hal ini muncul dari dua pengaduan yang diterima oleh Migrant Center di Jember sepanjang 2020 silam. Tepatnya di bulan Mei yang dialami oleh warga Ledokombo, dan Juni dialami oleh warga Puger.

Koordinator Migrant Center di Jember Bambang mengungkapkan bahwa pengaduan TPPO yang dialami warga Puger diketahui saat yang bersangkutan tidak lolos dalam medical check up untuk perizinan pemberangkatan tujuan Malaysia. Setelah tidak mendapat izin medical check up, yang bersangkutan mencoba untuk menempuh jalur perizinan di Banyuwangi. “Beberapa hari kemudian surat perizinannya keluar, dan diberangkatkan ke Malaysia. Sampai di sana mendapat penyiksaan dari majikan dan hidup tidak layak,” kata Bambang, Senin (1/2).

Tidak jauh berbeda dengan warga dari Ledokombo. Secara kronologis, keduanya merupakan PMI tanpa prosedur resmi. Dokumen yang dikantongi juga dinyatakan sebagai dokumen ilegal. Warga Ledokombo ini dipekerjakan di Malaysia sebagai tukang kebun. “Kondisinya hampir sama dengan warga Puger. Namun, sampai saat ini dia tidak mendapat upah, hingga sulit untuk pulang,” imbuh Bambang.

TPPO tidak hanya berlaku pada kasus prostitusi terhadap calon pekerja migran secara ilegal. Lebih jauh, indikator TPPO juga menyasar pekerja migran yang tidak memiliki dokumen perjanjian kerja serta tidak memiliki keterangan gaji dan asuransi pekerjaan secara jelas. “Pekerjaan yang dijanjikan pun tidak sesuai,” imbuhnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) nyatanya masih terjadi, khususnya di Jember. Hal ini muncul dari dua pengaduan yang diterima oleh Migrant Center di Jember sepanjang 2020 silam. Tepatnya di bulan Mei yang dialami oleh warga Ledokombo, dan Juni dialami oleh warga Puger.

Koordinator Migrant Center di Jember Bambang mengungkapkan bahwa pengaduan TPPO yang dialami warga Puger diketahui saat yang bersangkutan tidak lolos dalam medical check up untuk perizinan pemberangkatan tujuan Malaysia. Setelah tidak mendapat izin medical check up, yang bersangkutan mencoba untuk menempuh jalur perizinan di Banyuwangi. “Beberapa hari kemudian surat perizinannya keluar, dan diberangkatkan ke Malaysia. Sampai di sana mendapat penyiksaan dari majikan dan hidup tidak layak,” kata Bambang, Senin (1/2).

Tidak jauh berbeda dengan warga dari Ledokombo. Secara kronologis, keduanya merupakan PMI tanpa prosedur resmi. Dokumen yang dikantongi juga dinyatakan sebagai dokumen ilegal. Warga Ledokombo ini dipekerjakan di Malaysia sebagai tukang kebun. “Kondisinya hampir sama dengan warga Puger. Namun, sampai saat ini dia tidak mendapat upah, hingga sulit untuk pulang,” imbuh Bambang.

TPPO tidak hanya berlaku pada kasus prostitusi terhadap calon pekerja migran secara ilegal. Lebih jauh, indikator TPPO juga menyasar pekerja migran yang tidak memiliki dokumen perjanjian kerja serta tidak memiliki keterangan gaji dan asuransi pekerjaan secara jelas. “Pekerjaan yang dijanjikan pun tidak sesuai,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/