alexametrics
24.1 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Raperbup APBD Dinilai Tak Relevan

Ditolak Gubernur, Sarankan Bahas Bersama DPRD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Carut-marutnya tatanan pemerintahan di Kabupaten Jember mencapai puncak. Diawali ketidakharmonisan hubungan eksekutif-legislatif, dan diikuti konflik di internal birokasi. Dampaknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 hingga kini belum disahkan. Problem ini ditambah dengan penolakan oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang APBD 2021. Ini menandakan Jember telah gagal kelola. Buntutnya, rakyat juga yang menjadi korban.

Kabar penolakan pengajuan Raperbup APBD 2021 ini mencuat setelah salinan dokumen surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebar. Dalam surat yang diteken Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono tertanggal 29 Desember 2020 itu disebut, gubernur tidak dapat memproses Raperbup APBD yang diajukan bupati dengan tanggal yang sama pula.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang sempat berbincang lama dengan Gubernur Jawa Timur di Botani membenarkan penolakan pengajuan Raperbup APBD 2021 tersebut. Menurutnya, Gubernur Khofifah menolak karena Bupati Jember terlambat mengajukan dan membahas Raperda APBD 2021. Akibat belum diajukan dan tidak adanya kesepakatan atas Rancangan APBD dengan dewan, menjadi salah satu pemicu ditolaknya Perkada APBD.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Semua pihak tahu bahwa bupati tidak mengajukan KUA-PPAS lagi dan Raperda APBD sampai sekarang. Padahal, pengesahan APBD harusnya sebulan sebelum pergantian tahun. Nah, ini sudah telat,” kata Halim.

Penolakan Raperbup APBD juga karena anggaran yang dipakai nantinya hanya akan setara dengan APBD 2019. Sementara di lapangan, beberapa harga barang telah naik karena sekarang sudah masuk tahun 2021. Apabila Jember masih memaksakan diri untuk menerapkan Raperbup pada APBD 2021, maka anggaran maksimal yang bisa digunakan hanya setara APBD 2019. Itu pun hanya terbatas pada anggaran wajib dan mengikat.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Carut-marutnya tatanan pemerintahan di Kabupaten Jember mencapai puncak. Diawali ketidakharmonisan hubungan eksekutif-legislatif, dan diikuti konflik di internal birokasi. Dampaknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 hingga kini belum disahkan. Problem ini ditambah dengan penolakan oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang APBD 2021. Ini menandakan Jember telah gagal kelola. Buntutnya, rakyat juga yang menjadi korban.

Kabar penolakan pengajuan Raperbup APBD 2021 ini mencuat setelah salinan dokumen surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebar. Dalam surat yang diteken Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono tertanggal 29 Desember 2020 itu disebut, gubernur tidak dapat memproses Raperbup APBD yang diajukan bupati dengan tanggal yang sama pula.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang sempat berbincang lama dengan Gubernur Jawa Timur di Botani membenarkan penolakan pengajuan Raperbup APBD 2021 tersebut. Menurutnya, Gubernur Khofifah menolak karena Bupati Jember terlambat mengajukan dan membahas Raperda APBD 2021. Akibat belum diajukan dan tidak adanya kesepakatan atas Rancangan APBD dengan dewan, menjadi salah satu pemicu ditolaknya Perkada APBD.

“Semua pihak tahu bahwa bupati tidak mengajukan KUA-PPAS lagi dan Raperda APBD sampai sekarang. Padahal, pengesahan APBD harusnya sebulan sebelum pergantian tahun. Nah, ini sudah telat,” kata Halim.

Penolakan Raperbup APBD juga karena anggaran yang dipakai nantinya hanya akan setara dengan APBD 2019. Sementara di lapangan, beberapa harga barang telah naik karena sekarang sudah masuk tahun 2021. Apabila Jember masih memaksakan diri untuk menerapkan Raperbup pada APBD 2021, maka anggaran maksimal yang bisa digunakan hanya setara APBD 2019. Itu pun hanya terbatas pada anggaran wajib dan mengikat.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Carut-marutnya tatanan pemerintahan di Kabupaten Jember mencapai puncak. Diawali ketidakharmonisan hubungan eksekutif-legislatif, dan diikuti konflik di internal birokasi. Dampaknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 hingga kini belum disahkan. Problem ini ditambah dengan penolakan oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang APBD 2021. Ini menandakan Jember telah gagal kelola. Buntutnya, rakyat juga yang menjadi korban.

Kabar penolakan pengajuan Raperbup APBD 2021 ini mencuat setelah salinan dokumen surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebar. Dalam surat yang diteken Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono tertanggal 29 Desember 2020 itu disebut, gubernur tidak dapat memproses Raperbup APBD yang diajukan bupati dengan tanggal yang sama pula.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang sempat berbincang lama dengan Gubernur Jawa Timur di Botani membenarkan penolakan pengajuan Raperbup APBD 2021 tersebut. Menurutnya, Gubernur Khofifah menolak karena Bupati Jember terlambat mengajukan dan membahas Raperda APBD 2021. Akibat belum diajukan dan tidak adanya kesepakatan atas Rancangan APBD dengan dewan, menjadi salah satu pemicu ditolaknya Perkada APBD.

“Semua pihak tahu bahwa bupati tidak mengajukan KUA-PPAS lagi dan Raperda APBD sampai sekarang. Padahal, pengesahan APBD harusnya sebulan sebelum pergantian tahun. Nah, ini sudah telat,” kata Halim.

Penolakan Raperbup APBD juga karena anggaran yang dipakai nantinya hanya akan setara dengan APBD 2019. Sementara di lapangan, beberapa harga barang telah naik karena sekarang sudah masuk tahun 2021. Apabila Jember masih memaksakan diri untuk menerapkan Raperbup pada APBD 2021, maka anggaran maksimal yang bisa digunakan hanya setara APBD 2019. Itu pun hanya terbatas pada anggaran wajib dan mengikat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/