JEMBER, RADARJEMBER.ID – Serapan APBD Kabupaten Jember ditargetkan 75 persen hingga pergantian tahun. Dengan total anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp 4,4 triliun, maka diprediksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) menyentuh angka Rp 1 triliun. Demi serapan anggaran maksimal, DPRD meminta Pemkab Jember mengeksekusi program kegiatan dengan cepat di sisa tahun anggaran ini.
Permintaan agar program kegiatan digenjot sebelum datangnya tahun 2022 disampaikan Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi. Menurut dia, sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan dengan menggeber realisasi program. Baik yang sifatnya pembangunan infrastruktur maupun program lain seperti pemberdayaan atau bantuan kepada masyarakat.
“Masih ada waktu untuk mengeksekusi program kegiatan yang ada. Untuk itu, semua OPD (organisasi perangkat daerah, Red) harus mengerjakan program-programnya,” ucap Itqon, kemarin (30/11).
Dikatakan, Bupati Jember perlu memetakan dengan cepat OPD-OPD yang serapannya rendah. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam perencanaan dan pelaksanaan program ada kendala atau faktor tertentu sehingga anggaran tidak terserap. “Evaluasi bisa dilakukan untuk mengetahui program apa yang tidak jalan,” imbuhnya.
Dalam realisasi anggaran tahun 2021, Itqon mengungkapkan ada sistem yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diterapkan mulai dari pusat hingga daerah. “SIPD ini yang sedikit menghambat. Tetapi, serapan Jember sudah cukup baik, mengingat APBD 2021 baru bisa dilaksanakan Mei-Juni lalu. Kami tetap mendorong agar program kerja yang ada dilaksanakan di sisa waktu ini,” tuturnya.
Sementara itu, selain faktor keterlambatan pengesahan APBD 2021 serta perubahannya, program-program apa saja yang belum tersentuh atau tidak dapat dikerjakan harus dievaluasi. Sehingga melahirkan langkah strategis untuk memaksimalkan serapan anggaran. Jika tidak, maka Silpa APBD 2021 dapat diprediksi berada pada angka Rp 1 triliun, bahkan bisa lebih.
Pentingnya evaluasi serapan anggaran juga disampaikan Edy Cahyo Purnomo, Sekretaris Komisi D DPRD Jember. Menurut dia, faktor minimnya serapan anggaran juga harus diketahui. “OPD yang menjadi mitra kerja kami di Komisi D, untuk infrastruktur serapan anggarannya cukup maksimal. Tetapi, untuk program seperti pelatihan atau program yang bersentuhan dengan banyak orang, ini yang rendah,” ucapnya. Hal itu karena pengumpulan banyak orang dalam jumlah besar memang sulit dilakukan selama 2021 akibat pandemi.
Meski demikian, pria yang akrab dipanggil Ipung itu menyebut, pemkab tetap harus melakukan upaya serta langkah cepat agar serapan anggaran benar-benar maksimal. “Kami mendorong agar semua serapan anggaran mitra kerja kami maksimal. OPD lain tentu harus demikian,” jelasnya. (nur/c2/rus)