22.9 C
Jember
Wednesday, 29 March 2023

Apa Kabar Kelanjutan Program Seribu Ton Beras?

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Pengadaan seribu ton beras untuk bantuan sosial (bansos) tahun 2021 baru tereksekusi setengahnya. Bagaimana sisanya? Sebanyak 500 ton beras sisanya inilah yang diharapkan agar segera diadakan dan disalurkan ke masyarakat.

Salah satu penerima pengadaan beras bansos, Sucipto, mengatakan, hingga dihubungi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (30/11), dia belum mendengar kapan pengadaan beras tersebut dilakukan lagi. “Sampai sekarang, kami belum dapat kabar kapan pengadaan itu dilakukan lagi,” tuturnya.

Menurut Sucipto, program seribu ton beras yang disampaikan Bupati Jember serta pernah dirapatkan di DPRD sangat membantu banyak petani. Apalagi, harga gabah kering sawah (GKS) di kalangan petani juga meningkat dibanding sebelum ada program tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan belum dilakukannya pengadaan beras 500 ton dari sisa program pengadaan seribu ton beras, Sucipto dan sejumlah petani lain berharap agar hal itu segera dilakukan. “Harapannya, bagaimana 500 ton beras bisa diadakan lagi. Sangat membantu petani karena harga gabah membaik,” cetusnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember Nyoman Aribowo menjelaskan, pengadaan seribu ton beras bansos terbukti dapat mengatrol GKS. Stabilitas harga dari hasil panen petani terjaga karena ada serapan dari pemerintah.

Bukti tersebut yaitu harga pada saat serapan beras dilakukan melejit hingga di atas harga pembelian pemerintah (HPP). “Awalnya di bawah Rp 4 ribu, bisa naik tinggi menjadi Rp 4.700, melampaui HPP yang ditentukan Rp 4.200,” tuturnya.

Program pengadaan beras itu diharapkan dapat dieksekusi secepat mungkin. Apalagi, matahari sepanjang tahun 2021 sudah mulai terbenam, alias sebulan lagi akan berganti tahun. “Sebaik mungkin dilakukan dengan cepat agar tidak sampai pergantian tahun,” ulasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember Siswono juga mendorong agar program pengadaan beras bansos tidak selesai pada seribu ton di tahun 2021. Menurut dia, program rutin lain selayaknya juga menyerap beras dari petani. Misalnya program PKH dan BPNT yang ada setiap tahun. “Kalau program rutin serapan berasnya langsung dari petani, harga hasil panen petani, khususnya gabah, pasti akan stabil,” cetusnya.

Sekadar informasi, program pengadaan beras melibatkan sejumlah kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta koperasi unit desa (KUD). Dengan adanya pengadaan beras bansos yang diserap pemerintah, harga GKS bisa dibilang melejit karena naik hingga di atas ketentuan HPP. (nur/c2/lin)

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Pengadaan seribu ton beras untuk bantuan sosial (bansos) tahun 2021 baru tereksekusi setengahnya. Bagaimana sisanya? Sebanyak 500 ton beras sisanya inilah yang diharapkan agar segera diadakan dan disalurkan ke masyarakat.

Salah satu penerima pengadaan beras bansos, Sucipto, mengatakan, hingga dihubungi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (30/11), dia belum mendengar kapan pengadaan beras tersebut dilakukan lagi. “Sampai sekarang, kami belum dapat kabar kapan pengadaan itu dilakukan lagi,” tuturnya.

Menurut Sucipto, program seribu ton beras yang disampaikan Bupati Jember serta pernah dirapatkan di DPRD sangat membantu banyak petani. Apalagi, harga gabah kering sawah (GKS) di kalangan petani juga meningkat dibanding sebelum ada program tersebut.

Dengan belum dilakukannya pengadaan beras 500 ton dari sisa program pengadaan seribu ton beras, Sucipto dan sejumlah petani lain berharap agar hal itu segera dilakukan. “Harapannya, bagaimana 500 ton beras bisa diadakan lagi. Sangat membantu petani karena harga gabah membaik,” cetusnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember Nyoman Aribowo menjelaskan, pengadaan seribu ton beras bansos terbukti dapat mengatrol GKS. Stabilitas harga dari hasil panen petani terjaga karena ada serapan dari pemerintah.

Bukti tersebut yaitu harga pada saat serapan beras dilakukan melejit hingga di atas harga pembelian pemerintah (HPP). “Awalnya di bawah Rp 4 ribu, bisa naik tinggi menjadi Rp 4.700, melampaui HPP yang ditentukan Rp 4.200,” tuturnya.

Program pengadaan beras itu diharapkan dapat dieksekusi secepat mungkin. Apalagi, matahari sepanjang tahun 2021 sudah mulai terbenam, alias sebulan lagi akan berganti tahun. “Sebaik mungkin dilakukan dengan cepat agar tidak sampai pergantian tahun,” ulasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember Siswono juga mendorong agar program pengadaan beras bansos tidak selesai pada seribu ton di tahun 2021. Menurut dia, program rutin lain selayaknya juga menyerap beras dari petani. Misalnya program PKH dan BPNT yang ada setiap tahun. “Kalau program rutin serapan berasnya langsung dari petani, harga hasil panen petani, khususnya gabah, pasti akan stabil,” cetusnya.

Sekadar informasi, program pengadaan beras melibatkan sejumlah kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta koperasi unit desa (KUD). Dengan adanya pengadaan beras bansos yang diserap pemerintah, harga GKS bisa dibilang melejit karena naik hingga di atas ketentuan HPP. (nur/c2/lin)

SUMBERSARI, Radar Jember – Pengadaan seribu ton beras untuk bantuan sosial (bansos) tahun 2021 baru tereksekusi setengahnya. Bagaimana sisanya? Sebanyak 500 ton beras sisanya inilah yang diharapkan agar segera diadakan dan disalurkan ke masyarakat.

Salah satu penerima pengadaan beras bansos, Sucipto, mengatakan, hingga dihubungi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (30/11), dia belum mendengar kapan pengadaan beras tersebut dilakukan lagi. “Sampai sekarang, kami belum dapat kabar kapan pengadaan itu dilakukan lagi,” tuturnya.

Menurut Sucipto, program seribu ton beras yang disampaikan Bupati Jember serta pernah dirapatkan di DPRD sangat membantu banyak petani. Apalagi, harga gabah kering sawah (GKS) di kalangan petani juga meningkat dibanding sebelum ada program tersebut.

Dengan belum dilakukannya pengadaan beras 500 ton dari sisa program pengadaan seribu ton beras, Sucipto dan sejumlah petani lain berharap agar hal itu segera dilakukan. “Harapannya, bagaimana 500 ton beras bisa diadakan lagi. Sangat membantu petani karena harga gabah membaik,” cetusnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember Nyoman Aribowo menjelaskan, pengadaan seribu ton beras bansos terbukti dapat mengatrol GKS. Stabilitas harga dari hasil panen petani terjaga karena ada serapan dari pemerintah.

Bukti tersebut yaitu harga pada saat serapan beras dilakukan melejit hingga di atas harga pembelian pemerintah (HPP). “Awalnya di bawah Rp 4 ribu, bisa naik tinggi menjadi Rp 4.700, melampaui HPP yang ditentukan Rp 4.200,” tuturnya.

Program pengadaan beras itu diharapkan dapat dieksekusi secepat mungkin. Apalagi, matahari sepanjang tahun 2021 sudah mulai terbenam, alias sebulan lagi akan berganti tahun. “Sebaik mungkin dilakukan dengan cepat agar tidak sampai pergantian tahun,” ulasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember Siswono juga mendorong agar program pengadaan beras bansos tidak selesai pada seribu ton di tahun 2021. Menurut dia, program rutin lain selayaknya juga menyerap beras dari petani. Misalnya program PKH dan BPNT yang ada setiap tahun. “Kalau program rutin serapan berasnya langsung dari petani, harga hasil panen petani, khususnya gabah, pasti akan stabil,” cetusnya.

Sekadar informasi, program pengadaan beras melibatkan sejumlah kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta koperasi unit desa (KUD). Dengan adanya pengadaan beras bansos yang diserap pemerintah, harga GKS bisa dibilang melejit karena naik hingga di atas ketentuan HPP. (nur/c2/lin)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca