alexametrics
26.5 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Saling Sandera di Internal Pemkab

KSOTK Diragukan, APBD Tidak Jalan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Polemik pengembalian jabatan ratusan pegawai ke Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) 2016 masih saja terjadi. Ada kelompok pegawai pemerintah yang meragukan keabsahan keputusan itu. Akibatnya, ada kesan saling sandera di internal Pemkab Jember. Dampaknya, masyarakat yang dirugikan. Sebab, pekerjaan penting seperti menuntaskan APBD 2021 jadi terbengkalai.

Kesan saling sandera di internal pemkab semakin terkuak dengan surat yang dilayangkan Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief. Dalam surat tertanggal 19 November tersebut, Muqit meminta pendapat konstruktif kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di antara yang dimintakan pendapat yakni tentang ketidakabsahan SK pengembalian pejabat. Alasannya, SK diteken oleh Sekda Pemkab Jember yang belum dilantik dan dikukuhkan dengan SOTK 2016. “Masih menggunakan dasar SK pengangkatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sesuai SOTK 2019 yang sudah dicabut,” tulis surat yang diteken Plt Bupati Jember tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dampak pengembalian KSOTK ini juga disebut mengarah pada permasalahan tata kelola keuangan daerah. Misalnya tentang keabsahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan keabsahan pengguna anggaran. Termasuk, keabsahan para pejabat yang belum dilantik sesuai KSOTK 2016.

Pendapat yang diminta Plt bupati ini dilakukan untuk menjalankan tata kelola keuangan di sisa akhir tahun 2020. Kendati begitu, dampak lain akibat banyaknya pegawai yang meragukan keabsahan pengembalian jabatan juga berakibat fatal bagi pembahasan APBD 2021 yang sekarang belum ada kabar kapan akan dibahas dan diselesaikan.

Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief belum sempat menjelaskan tentang surat permintaan pendapat yang berisi tentang keraguan akan keabsahan sejumlah pejabat di Jember tersebut. Kepada Jawa Pos Radar Jember, dirinya mengarahkan agar menghubungi Sekda Jember Mirfano. “Saya lagi rapat di Grahadi. Kontak Pak Sekda, ya,” tulis Kiai Muqit melalui pesan singkatnya. Namun demikian, pada saat dihubungi dan dikirim pesan singkat terkait perihal ini, Sekda Mirfano belum memberikan penjelasan.

Menanggapi keberadaan surat tersebut, pakar administrasi negara dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Rachmat Hidayat, mengajak untuk berpikir konstruktif. Menurutnya, perlu kembali ke masa lalu terkait tata kelola peletakan para pejabat di Jember yang dinilai salah oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Surat tersebut merupakan buntut permasalahan SOTK Kabupaten Jember yang tidak sesuai karena ada banyak tata kelola yang salah menurut Mendagri. Sehingga ada rekomendasi kepada Pemkab Jember untuk menormalkan kembali,” katanya.

Dia juga menanggapi adanya sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang meragukan keabsahan SK pengembalian tersebut. Terkait hal itu, Rachmat menyerukan agar semua ASN harus berpikir jernih. Sebab, kata dia, sebenarnya ini bukan masalah keabsahan. Tetapi, bagian dari masalah KSOTK yang dianulir Kemendagri dan Pemprov.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Polemik pengembalian jabatan ratusan pegawai ke Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) 2016 masih saja terjadi. Ada kelompok pegawai pemerintah yang meragukan keabsahan keputusan itu. Akibatnya, ada kesan saling sandera di internal Pemkab Jember. Dampaknya, masyarakat yang dirugikan. Sebab, pekerjaan penting seperti menuntaskan APBD 2021 jadi terbengkalai.

Kesan saling sandera di internal pemkab semakin terkuak dengan surat yang dilayangkan Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief. Dalam surat tertanggal 19 November tersebut, Muqit meminta pendapat konstruktif kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di antara yang dimintakan pendapat yakni tentang ketidakabsahan SK pengembalian pejabat. Alasannya, SK diteken oleh Sekda Pemkab Jember yang belum dilantik dan dikukuhkan dengan SOTK 2016. “Masih menggunakan dasar SK pengangkatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sesuai SOTK 2019 yang sudah dicabut,” tulis surat yang diteken Plt Bupati Jember tersebut.

Dampak pengembalian KSOTK ini juga disebut mengarah pada permasalahan tata kelola keuangan daerah. Misalnya tentang keabsahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan keabsahan pengguna anggaran. Termasuk, keabsahan para pejabat yang belum dilantik sesuai KSOTK 2016.

Pendapat yang diminta Plt bupati ini dilakukan untuk menjalankan tata kelola keuangan di sisa akhir tahun 2020. Kendati begitu, dampak lain akibat banyaknya pegawai yang meragukan keabsahan pengembalian jabatan juga berakibat fatal bagi pembahasan APBD 2021 yang sekarang belum ada kabar kapan akan dibahas dan diselesaikan.

Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief belum sempat menjelaskan tentang surat permintaan pendapat yang berisi tentang keraguan akan keabsahan sejumlah pejabat di Jember tersebut. Kepada Jawa Pos Radar Jember, dirinya mengarahkan agar menghubungi Sekda Jember Mirfano. “Saya lagi rapat di Grahadi. Kontak Pak Sekda, ya,” tulis Kiai Muqit melalui pesan singkatnya. Namun demikian, pada saat dihubungi dan dikirim pesan singkat terkait perihal ini, Sekda Mirfano belum memberikan penjelasan.

Menanggapi keberadaan surat tersebut, pakar administrasi negara dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Rachmat Hidayat, mengajak untuk berpikir konstruktif. Menurutnya, perlu kembali ke masa lalu terkait tata kelola peletakan para pejabat di Jember yang dinilai salah oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Surat tersebut merupakan buntut permasalahan SOTK Kabupaten Jember yang tidak sesuai karena ada banyak tata kelola yang salah menurut Mendagri. Sehingga ada rekomendasi kepada Pemkab Jember untuk menormalkan kembali,” katanya.

Dia juga menanggapi adanya sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang meragukan keabsahan SK pengembalian tersebut. Terkait hal itu, Rachmat menyerukan agar semua ASN harus berpikir jernih. Sebab, kata dia, sebenarnya ini bukan masalah keabsahan. Tetapi, bagian dari masalah KSOTK yang dianulir Kemendagri dan Pemprov.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Polemik pengembalian jabatan ratusan pegawai ke Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) 2016 masih saja terjadi. Ada kelompok pegawai pemerintah yang meragukan keabsahan keputusan itu. Akibatnya, ada kesan saling sandera di internal Pemkab Jember. Dampaknya, masyarakat yang dirugikan. Sebab, pekerjaan penting seperti menuntaskan APBD 2021 jadi terbengkalai.

Kesan saling sandera di internal pemkab semakin terkuak dengan surat yang dilayangkan Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief. Dalam surat tertanggal 19 November tersebut, Muqit meminta pendapat konstruktif kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di antara yang dimintakan pendapat yakni tentang ketidakabsahan SK pengembalian pejabat. Alasannya, SK diteken oleh Sekda Pemkab Jember yang belum dilantik dan dikukuhkan dengan SOTK 2016. “Masih menggunakan dasar SK pengangkatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sesuai SOTK 2019 yang sudah dicabut,” tulis surat yang diteken Plt Bupati Jember tersebut.

Dampak pengembalian KSOTK ini juga disebut mengarah pada permasalahan tata kelola keuangan daerah. Misalnya tentang keabsahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan keabsahan pengguna anggaran. Termasuk, keabsahan para pejabat yang belum dilantik sesuai KSOTK 2016.

Pendapat yang diminta Plt bupati ini dilakukan untuk menjalankan tata kelola keuangan di sisa akhir tahun 2020. Kendati begitu, dampak lain akibat banyaknya pegawai yang meragukan keabsahan pengembalian jabatan juga berakibat fatal bagi pembahasan APBD 2021 yang sekarang belum ada kabar kapan akan dibahas dan diselesaikan.

Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief belum sempat menjelaskan tentang surat permintaan pendapat yang berisi tentang keraguan akan keabsahan sejumlah pejabat di Jember tersebut. Kepada Jawa Pos Radar Jember, dirinya mengarahkan agar menghubungi Sekda Jember Mirfano. “Saya lagi rapat di Grahadi. Kontak Pak Sekda, ya,” tulis Kiai Muqit melalui pesan singkatnya. Namun demikian, pada saat dihubungi dan dikirim pesan singkat terkait perihal ini, Sekda Mirfano belum memberikan penjelasan.

Menanggapi keberadaan surat tersebut, pakar administrasi negara dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Rachmat Hidayat, mengajak untuk berpikir konstruktif. Menurutnya, perlu kembali ke masa lalu terkait tata kelola peletakan para pejabat di Jember yang dinilai salah oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Surat tersebut merupakan buntut permasalahan SOTK Kabupaten Jember yang tidak sesuai karena ada banyak tata kelola yang salah menurut Mendagri. Sehingga ada rekomendasi kepada Pemkab Jember untuk menormalkan kembali,” katanya.

Dia juga menanggapi adanya sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang meragukan keabsahan SK pengembalian tersebut. Terkait hal itu, Rachmat menyerukan agar semua ASN harus berpikir jernih. Sebab, kata dia, sebenarnya ini bukan masalah keabsahan. Tetapi, bagian dari masalah KSOTK yang dianulir Kemendagri dan Pemprov.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/