alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Batalkan Banding, Tersangka Korupsi Jember Manut Penasihat Spiritual

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Kasus Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Gambiran, Kecamatan Kalisat, akhirnya sampai babak akhir. Hal itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis terhadap Dwi Purbadi dengan pidana penjara satu tahun sembilan bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Sementara itu, Tunut Supriyanto divonis dua tahun tiga bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan, serta ganti rugi Rp 383.470 subsider 10 bulan penjara.

Saat dibacakan vonis itu, terdakwa Tunut Supriyanto seketika menerima. Sementara, Dwi Purbadi sempat pikir-pikir akan mengajukan banding. Namun, beberapa hari kemudian, lelaki yang sebelumnya menjabat Kepala Desa Gambiran itu batal mengajukan banding. Penasihat Hukum Dwi Purbadi, M Hasby Ash Shiddiqy, membenarkan hal itu. “Tidak jadi mengajukan banding dan telah menerima putusan hakim,” kata Hasby, kemarin (30/9).

Kendati begitu, Hasby menilai, sebenarnya masih ada peluang bagi terdakwa bisa mendapat vonis lebih ringan melalui banding di pengadilan tinggi. Namun, itu urung dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya hasil musyawarah di internal keluarga Dwi Purbadi dan penasihat spiritualnya. “Intinya mau menerima putusan walaupun dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi dirinya,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan tidak adanya upaya banding, secara otomatis putusan hakim sejak Kamis (23/9) lalu hingga Kamis (30/9) kemarin telah dinyatakan final dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dwi Purbadi sendiri sebelumnya menjadi tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember. Kemudian, berubah menjadi tahanan kota dan kembali lagi menjadi tahanan lapas. “Iya benar. Yang bersangkutan (Dwi Purbadi, Red) sudah di lapas terhitung tanggal 23 September 2021 kemarin,” jelas Sarwito, Plt Kalapas II A Jember.

- Advertisement -

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Kasus Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Gambiran, Kecamatan Kalisat, akhirnya sampai babak akhir. Hal itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis terhadap Dwi Purbadi dengan pidana penjara satu tahun sembilan bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Sementara itu, Tunut Supriyanto divonis dua tahun tiga bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan, serta ganti rugi Rp 383.470 subsider 10 bulan penjara.

Saat dibacakan vonis itu, terdakwa Tunut Supriyanto seketika menerima. Sementara, Dwi Purbadi sempat pikir-pikir akan mengajukan banding. Namun, beberapa hari kemudian, lelaki yang sebelumnya menjabat Kepala Desa Gambiran itu batal mengajukan banding. Penasihat Hukum Dwi Purbadi, M Hasby Ash Shiddiqy, membenarkan hal itu. “Tidak jadi mengajukan banding dan telah menerima putusan hakim,” kata Hasby, kemarin (30/9).

Kendati begitu, Hasby menilai, sebenarnya masih ada peluang bagi terdakwa bisa mendapat vonis lebih ringan melalui banding di pengadilan tinggi. Namun, itu urung dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya hasil musyawarah di internal keluarga Dwi Purbadi dan penasihat spiritualnya. “Intinya mau menerima putusan walaupun dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi dirinya,” terangnya.

Dengan tidak adanya upaya banding, secara otomatis putusan hakim sejak Kamis (23/9) lalu hingga Kamis (30/9) kemarin telah dinyatakan final dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dwi Purbadi sendiri sebelumnya menjadi tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember. Kemudian, berubah menjadi tahanan kota dan kembali lagi menjadi tahanan lapas. “Iya benar. Yang bersangkutan (Dwi Purbadi, Red) sudah di lapas terhitung tanggal 23 September 2021 kemarin,” jelas Sarwito, Plt Kalapas II A Jember.

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Kasus Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Gambiran, Kecamatan Kalisat, akhirnya sampai babak akhir. Hal itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis terhadap Dwi Purbadi dengan pidana penjara satu tahun sembilan bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Sementara itu, Tunut Supriyanto divonis dua tahun tiga bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan, serta ganti rugi Rp 383.470 subsider 10 bulan penjara.

Saat dibacakan vonis itu, terdakwa Tunut Supriyanto seketika menerima. Sementara, Dwi Purbadi sempat pikir-pikir akan mengajukan banding. Namun, beberapa hari kemudian, lelaki yang sebelumnya menjabat Kepala Desa Gambiran itu batal mengajukan banding. Penasihat Hukum Dwi Purbadi, M Hasby Ash Shiddiqy, membenarkan hal itu. “Tidak jadi mengajukan banding dan telah menerima putusan hakim,” kata Hasby, kemarin (30/9).

Kendati begitu, Hasby menilai, sebenarnya masih ada peluang bagi terdakwa bisa mendapat vonis lebih ringan melalui banding di pengadilan tinggi. Namun, itu urung dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya hasil musyawarah di internal keluarga Dwi Purbadi dan penasihat spiritualnya. “Intinya mau menerima putusan walaupun dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi dirinya,” terangnya.

Dengan tidak adanya upaya banding, secara otomatis putusan hakim sejak Kamis (23/9) lalu hingga Kamis (30/9) kemarin telah dinyatakan final dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dwi Purbadi sendiri sebelumnya menjadi tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember. Kemudian, berubah menjadi tahanan kota dan kembali lagi menjadi tahanan lapas. “Iya benar. Yang bersangkutan (Dwi Purbadi, Red) sudah di lapas terhitung tanggal 23 September 2021 kemarin,” jelas Sarwito, Plt Kalapas II A Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/