JEMBERLOR, RADARJEMBER.ID – Seusai mendapatkan kunjungan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini, Pemkab Jember langsung tancap gas untuk segera merealisasikan ribuan pendistribusian kartu keluarga sejahtera (KKS) yang belum rampung. Bahkan, Bupati Jember Hendy Siswanto secara tegas memerintahkan supaya pendistribusiannya terselesaikan hari ini (31/8).
Hal tersebut juga diungkapkan Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember Widi Prasetyo, kemarin (30/8). “Rapat hari ini merupakan rapat kerja, bukan rapat koordinasi,” tegasnya. Tujuannya sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Mensos Risma terkait masalah bansos, Sabtu (28/8) lalu. Sebab, di Jember masih ditemukan ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, mulai daru PKH, BPNT, hingga BST yang belum terdistribusi maupun belum cair.
Sesuai dengan perintah Hendy, dia menyatakan bahwa selama dua hari hingga hari ini harus ada progres atau perkembangan penyelesaian kasus permasalahan hasil evaluasi. “Hari ini (kemarin, Red) kami perintahkan dua bank penyalur, yakni Bank Mandiri dan BNI, serta Kantor Pos sebagai penyalur BST,” paparnya.
Lebih lanjut, Widi menerangkan bahwa yang lebih dulu dilayani adalah warga penerima bantuan di tiga kecamatan kota dan beberapa kecamatan lain. Di antaranya Kecamatan Ajung, Jelbuk, Arjasa, Sukorambi, Rambipuji, dan Pakusari. “Kami minta kepada pimpinan bank penyalur, progres bakal dilaporkan kepada bupati per empat jam sekali,” lanjutnya. Sementara, sisanya bakal dirampungkan hari ini.
Karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat, kapolsek, dan danramil terkait. Bagi yang pada Senin dan Selasa ada jadwal untuk pendistribusian KKS atau pencairan, lanjutnya, mohon untuk difasilitasi. Sebab, bagi luar kecamatan kota bakal dilayani di kantor kecamatan masing-masing.
Selain itu, Widi memaparkan bahwa semua pendamping PKH dan BPNT siap untuk mengaver target perencanaan penyelesaian permasalahan tersebut. “Apalagi, hal itu sudah menjadi atensi Bu Mensos, kami yang di daerah harus segera merampungkan ini semua,” ujarnya. Sebab, bagaimanapun, para penerima manfaat itu merupakan orang miskin yang membutuhkan bantuan. Hak-hak mereka harus segera tersalurkan dan pimpinan setiap bank harus segera menyalurkan itu semua.
Sementara itu, Widi menjelaskan bahwa ada sejumlah 9.525 KKS BPNT yang belum tersalurkan, 121 KKS PKH yang belum terdistribusi, dan 223 KKS PKH yang belum tertransaksi pada tahap pertama. Sementara, untuk tahap kedua, ada sebanyak 3.019 KKS PKH yang belum terdistribusi dan 5.013 KKS PKH yang belum tertransaksi. “Sedangkan BST yang belum tinggal 409 KPM,” tandasnya.
Reporter : Isnein Purnomo
Fotografer : Isnein Purnomo
Editor : Lintang Anis Bena Kinanti