alexametrics
28.7 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Puluhan Warga Jember Dukung Polisi Usut Honor Pemakaman

Massa Gelar Demonstrasi dan Aksi Teatrikal

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Puluhan warga Jember yang tergabung dalam Aliansi Cinta Jember (Ancer) melakukan aksi dan teatrikal di Jalan Wahid Hasyim, Kepatihan, Kaliwates, Selasa (31/8). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kepolisian agar tuntas mengusut kasus honor pemakaman Covid-19 di Kabupaten Jember yang ramai, belakangan ini.

Salah satu peserta aksi menyebut, massa tidak terima jika jenazah Covid-19 di Jember disetarakan dengan nominal bantuan atau uang yang diterima para pejabat itu. Sebab, setiap ada satu jenazah Covid-19, para pejabat mendapatkan honor sebesar Rp 100 ribu. “Masa iya, teman kami yang meninggal harganya seratus ribu. Itu sangat tidak manusiawi, orang mati masih dinominalkan,” katanya.

Aksi yang juga mendesak kepolisian agar menguak dugaan korupsi di tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember ini melakukannya dengan beragam sindiran. Ada yang berpakaian ala pocong, tokoh agama, dan ada juga relawan yang mengoleskan cat pada tubuhnya bertuliskan korona. “Ini kami mewakili keluarga yang tidak terima dengan nominal honor itu,” ujar demonstran tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Massa kemudian bergerak dengan melakukan long march menuju Polres Jember. Di sana mereka ditemui Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna beserta jajaran. Perwakilan demonstran juga menyerahkan beberapa dokumen yang mereka sebut sebagai bukti permulaan atas dugaan rasuah tersebut.

Koordinator aksi, Rico Nurfiansyah Ali mengungkapkan, besaran honorarium pemakaman per lubang Rp 100 ribu yang diterima oleh Bupati Jember, Sekda, Kepala BPBD, dan Kabid 2 BPBD Jember tidak berdasarkan aturan yang ada. Karena itu, pihaknya menduga ada tindakan korupsi yang dilakukan pejabat Pemkab Jember.

Menurutnya, penerbitan SK Bupati Jember Nomor 188.45/107/1.12/2021 juga ada yang janggal. Sebab, di dalam SK itu kepanitiaan berisi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagai pengarah, Sekda sebagai penanggung jawab, Kepala BPBD sebagai ketua, dan Kabid 2 BPBD Jember sebagai sekretaris. “Namun, saat bagi-bagi honorarium, kenapa wabup tidak menerimanya?” ucapnya.

- Advertisement -

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Puluhan warga Jember yang tergabung dalam Aliansi Cinta Jember (Ancer) melakukan aksi dan teatrikal di Jalan Wahid Hasyim, Kepatihan, Kaliwates, Selasa (31/8). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kepolisian agar tuntas mengusut kasus honor pemakaman Covid-19 di Kabupaten Jember yang ramai, belakangan ini.

Salah satu peserta aksi menyebut, massa tidak terima jika jenazah Covid-19 di Jember disetarakan dengan nominal bantuan atau uang yang diterima para pejabat itu. Sebab, setiap ada satu jenazah Covid-19, para pejabat mendapatkan honor sebesar Rp 100 ribu. “Masa iya, teman kami yang meninggal harganya seratus ribu. Itu sangat tidak manusiawi, orang mati masih dinominalkan,” katanya.

Aksi yang juga mendesak kepolisian agar menguak dugaan korupsi di tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember ini melakukannya dengan beragam sindiran. Ada yang berpakaian ala pocong, tokoh agama, dan ada juga relawan yang mengoleskan cat pada tubuhnya bertuliskan korona. “Ini kami mewakili keluarga yang tidak terima dengan nominal honor itu,” ujar demonstran tersebut.

Massa kemudian bergerak dengan melakukan long march menuju Polres Jember. Di sana mereka ditemui Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna beserta jajaran. Perwakilan demonstran juga menyerahkan beberapa dokumen yang mereka sebut sebagai bukti permulaan atas dugaan rasuah tersebut.

Koordinator aksi, Rico Nurfiansyah Ali mengungkapkan, besaran honorarium pemakaman per lubang Rp 100 ribu yang diterima oleh Bupati Jember, Sekda, Kepala BPBD, dan Kabid 2 BPBD Jember tidak berdasarkan aturan yang ada. Karena itu, pihaknya menduga ada tindakan korupsi yang dilakukan pejabat Pemkab Jember.

Menurutnya, penerbitan SK Bupati Jember Nomor 188.45/107/1.12/2021 juga ada yang janggal. Sebab, di dalam SK itu kepanitiaan berisi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagai pengarah, Sekda sebagai penanggung jawab, Kepala BPBD sebagai ketua, dan Kabid 2 BPBD Jember sebagai sekretaris. “Namun, saat bagi-bagi honorarium, kenapa wabup tidak menerimanya?” ucapnya.

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Puluhan warga Jember yang tergabung dalam Aliansi Cinta Jember (Ancer) melakukan aksi dan teatrikal di Jalan Wahid Hasyim, Kepatihan, Kaliwates, Selasa (31/8). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kepolisian agar tuntas mengusut kasus honor pemakaman Covid-19 di Kabupaten Jember yang ramai, belakangan ini.

Salah satu peserta aksi menyebut, massa tidak terima jika jenazah Covid-19 di Jember disetarakan dengan nominal bantuan atau uang yang diterima para pejabat itu. Sebab, setiap ada satu jenazah Covid-19, para pejabat mendapatkan honor sebesar Rp 100 ribu. “Masa iya, teman kami yang meninggal harganya seratus ribu. Itu sangat tidak manusiawi, orang mati masih dinominalkan,” katanya.

Aksi yang juga mendesak kepolisian agar menguak dugaan korupsi di tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember ini melakukannya dengan beragam sindiran. Ada yang berpakaian ala pocong, tokoh agama, dan ada juga relawan yang mengoleskan cat pada tubuhnya bertuliskan korona. “Ini kami mewakili keluarga yang tidak terima dengan nominal honor itu,” ujar demonstran tersebut.

Massa kemudian bergerak dengan melakukan long march menuju Polres Jember. Di sana mereka ditemui Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna beserta jajaran. Perwakilan demonstran juga menyerahkan beberapa dokumen yang mereka sebut sebagai bukti permulaan atas dugaan rasuah tersebut.

Koordinator aksi, Rico Nurfiansyah Ali mengungkapkan, besaran honorarium pemakaman per lubang Rp 100 ribu yang diterima oleh Bupati Jember, Sekda, Kepala BPBD, dan Kabid 2 BPBD Jember tidak berdasarkan aturan yang ada. Karena itu, pihaknya menduga ada tindakan korupsi yang dilakukan pejabat Pemkab Jember.

Menurutnya, penerbitan SK Bupati Jember Nomor 188.45/107/1.12/2021 juga ada yang janggal. Sebab, di dalam SK itu kepanitiaan berisi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagai pengarah, Sekda sebagai penanggung jawab, Kepala BPBD sebagai ketua, dan Kabid 2 BPBD Jember sebagai sekretaris. “Namun, saat bagi-bagi honorarium, kenapa wabup tidak menerimanya?” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/