alexametrics
31.1 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

PDP Disuntik Modal Rp 5,8 Miliar

Mobile_AP_Rectangle 1

RADAR JEMBER.ID– Eksistensi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember dipertanyakan anggota DPRD Jember, Ayub Junaidi. Beberapa tahun terakhir, perusahaan itu diketahui tidak menyetor pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, tahun ini badan usaha milik daerah (BUMD) itu justru meminta suntikan modal yang cukup besar. Nilainya mencapai Rp 5,8 miliar. Pengajuan penambahan modal inilah yang menjadi sorotan anggota dewan.

Terungkapnya penyertaan modal PDP disampaikan Ayub sebelum Rapat Paripurna Penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Jember 2019, kemarin (31/7). Penyertaan modal itu seharusnya mempertimbangkan banyak hal, termasuk sumbangsih perusahaan terhadap daerah.

Ayub menambahkan, penyertaan modal pada PDP tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, penyertaan modal juga patut dipertanyakan terkait manajemen serta eksistensi PDP. “Karena tidak ada dasar hukumnya, kenapa diberi penyertaan modal,” kata Ayub kepada sejumlah wartawan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Permintaan penyertaan modal tersebut selayaknya ada evaluasi menyeluruh terhadap PDP. Apakah PDP bisa menghasilkan atau justru sebaliknya. Ayub menyebut, perusahaan yang dibantu dengan penyertaan modal bisa dipimpin oleh direktur siapa pun. “Padahal, pada saat pemilihan direktur PDP, visinya itu kan aneh-aneh. Siap ini, siap itu. Kalau begini, siapa saja juga bisa menjadi direktur. Gajinya juga besar,” jelasnya.

- Advertisement -

RADAR JEMBER.ID– Eksistensi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember dipertanyakan anggota DPRD Jember, Ayub Junaidi. Beberapa tahun terakhir, perusahaan itu diketahui tidak menyetor pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, tahun ini badan usaha milik daerah (BUMD) itu justru meminta suntikan modal yang cukup besar. Nilainya mencapai Rp 5,8 miliar. Pengajuan penambahan modal inilah yang menjadi sorotan anggota dewan.

Terungkapnya penyertaan modal PDP disampaikan Ayub sebelum Rapat Paripurna Penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Jember 2019, kemarin (31/7). Penyertaan modal itu seharusnya mempertimbangkan banyak hal, termasuk sumbangsih perusahaan terhadap daerah.

Ayub menambahkan, penyertaan modal pada PDP tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, penyertaan modal juga patut dipertanyakan terkait manajemen serta eksistensi PDP. “Karena tidak ada dasar hukumnya, kenapa diberi penyertaan modal,” kata Ayub kepada sejumlah wartawan.

Permintaan penyertaan modal tersebut selayaknya ada evaluasi menyeluruh terhadap PDP. Apakah PDP bisa menghasilkan atau justru sebaliknya. Ayub menyebut, perusahaan yang dibantu dengan penyertaan modal bisa dipimpin oleh direktur siapa pun. “Padahal, pada saat pemilihan direktur PDP, visinya itu kan aneh-aneh. Siap ini, siap itu. Kalau begini, siapa saja juga bisa menjadi direktur. Gajinya juga besar,” jelasnya.

RADAR JEMBER.ID– Eksistensi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember dipertanyakan anggota DPRD Jember, Ayub Junaidi. Beberapa tahun terakhir, perusahaan itu diketahui tidak menyetor pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, tahun ini badan usaha milik daerah (BUMD) itu justru meminta suntikan modal yang cukup besar. Nilainya mencapai Rp 5,8 miliar. Pengajuan penambahan modal inilah yang menjadi sorotan anggota dewan.

Terungkapnya penyertaan modal PDP disampaikan Ayub sebelum Rapat Paripurna Penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Jember 2019, kemarin (31/7). Penyertaan modal itu seharusnya mempertimbangkan banyak hal, termasuk sumbangsih perusahaan terhadap daerah.

Ayub menambahkan, penyertaan modal pada PDP tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, penyertaan modal juga patut dipertanyakan terkait manajemen serta eksistensi PDP. “Karena tidak ada dasar hukumnya, kenapa diberi penyertaan modal,” kata Ayub kepada sejumlah wartawan.

Permintaan penyertaan modal tersebut selayaknya ada evaluasi menyeluruh terhadap PDP. Apakah PDP bisa menghasilkan atau justru sebaliknya. Ayub menyebut, perusahaan yang dibantu dengan penyertaan modal bisa dipimpin oleh direktur siapa pun. “Padahal, pada saat pemilihan direktur PDP, visinya itu kan aneh-aneh. Siap ini, siap itu. Kalau begini, siapa saja juga bisa menjadi direktur. Gajinya juga besar,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/