alexametrics
26.4 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Maksimalkan Kearifan Lokal

Mobile_AP_Rectangle 1

Tidak perlu kawatir bagi UMKM yang tidak mampu. Sebab, menurut Bupati Hendy, banyak bantuan dana dari perbankan. Sedangkan untuk segi peralatan pihaknya bisa membantu. “Koperasi bisa bantu,” ucapnya.

Sementara itu, M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, menjelaskan, pemda wajib menyusun RKPD, karena merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. “Yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan musrenbang tersebut memiliki peran serta memiliki poin yang dinilai strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Itqon juga memaparkan bahwa pokok-pokok pikiran dari segala unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember telah diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal tersebut telah melahirkan 1.114 usulan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dari sekian banyak usulan tersebut, pihaknya berharap agar pokok-pokok pikiran dari DPRD dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2023. “Untuk itu, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta kolaborasi. Antara pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah,” harapnya.

Sementara itu, Hadi Mulyono, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember, menyampaikan, kegiatan ini dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. “Tentunya kegiatan itu memiliki semangat bahwa perencanaan pembangunan itu melibatkan semua unsur, termasuk perempuan yang ada di Kabupaten Jember,” jelasnya. (mg1/c2/dwi)

- Advertisement -

Tidak perlu kawatir bagi UMKM yang tidak mampu. Sebab, menurut Bupati Hendy, banyak bantuan dana dari perbankan. Sedangkan untuk segi peralatan pihaknya bisa membantu. “Koperasi bisa bantu,” ucapnya.

Sementara itu, M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, menjelaskan, pemda wajib menyusun RKPD, karena merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. “Yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan musrenbang tersebut memiliki peran serta memiliki poin yang dinilai strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Itqon juga memaparkan bahwa pokok-pokok pikiran dari segala unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember telah diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal tersebut telah melahirkan 1.114 usulan.

Dari sekian banyak usulan tersebut, pihaknya berharap agar pokok-pokok pikiran dari DPRD dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2023. “Untuk itu, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta kolaborasi. Antara pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah,” harapnya.

Sementara itu, Hadi Mulyono, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember, menyampaikan, kegiatan ini dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. “Tentunya kegiatan itu memiliki semangat bahwa perencanaan pembangunan itu melibatkan semua unsur, termasuk perempuan yang ada di Kabupaten Jember,” jelasnya. (mg1/c2/dwi)

Tidak perlu kawatir bagi UMKM yang tidak mampu. Sebab, menurut Bupati Hendy, banyak bantuan dana dari perbankan. Sedangkan untuk segi peralatan pihaknya bisa membantu. “Koperasi bisa bantu,” ucapnya.

Sementara itu, M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, menjelaskan, pemda wajib menyusun RKPD, karena merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. “Yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan musrenbang tersebut memiliki peran serta memiliki poin yang dinilai strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Itqon juga memaparkan bahwa pokok-pokok pikiran dari segala unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember telah diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal tersebut telah melahirkan 1.114 usulan.

Dari sekian banyak usulan tersebut, pihaknya berharap agar pokok-pokok pikiran dari DPRD dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2023. “Untuk itu, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta kolaborasi. Antara pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah,” harapnya.

Sementara itu, Hadi Mulyono, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember, menyampaikan, kegiatan ini dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. “Tentunya kegiatan itu memiliki semangat bahwa perencanaan pembangunan itu melibatkan semua unsur, termasuk perempuan yang ada di Kabupaten Jember,” jelasnya. (mg1/c2/dwi)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/