alexametrics
23.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Ribuan Rumah Terancam Digusur

Wacanakan Pembangunan Double Track

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan double track perlintasan kereta api jurusan Bangil-Jember-Banyuwangi menjadi perhatian tersendiri bagi Pemkab Jember. Sebab, pembangunan itu bakal menuai pro kontra hingga berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Terlebih, di sepanjang jalur rel kereta sudah disesaki dengan ribuan rumah penduduk. Ini artinya, ketika pembangunan itu benar-benar dilaksanakan, ada kemungkinan permukiman itu bakal digusur untuk perluasan lahan.

Isu pembangunan double track itu mencuat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Aula PB Sudirman, Selasa (30/3) lalu. Kala itu, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto menyampaikan sepuluh arahan terkait dengan program pembangunan provinsi yang perlu bersinergi dengan Pemkab Jember.

Langkah sinergi ini untuk menyukseskan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Salah satu program dari sepuluh arahan Pemprov Jatim yang menjadi sorotan Bupati Jember Hendy Siswanto adalah pembangunan double track perlintasan kereta api tersebut. Kenapa itu menjadi atensi? Hendy menegaskan, karena program itu membutuhkan pembebasan lahan yang saat ini banyak ditempati masyarakat. “Dari sekarang, kami bakal memacu dinas terkait untuk menyosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat,” paparnya.

Hendy mengungkapkan, sebenarnya program itu merupakan ranah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, sebagai pucuk pimpinan di pemerintah daerah, dia menyampaikan, pihaknya bakal turut membantu. Maka dari itu, sosialisasi disebutnya sebagai langkah awal yang sangat penting, sehingga nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya program pembangunan itu. “Jangan sampai mendadak ada pembangunan tanpa sosialisasi lebih dulu. Malah bisa jadi persoalan nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, sosialisasi itu juga perlu untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah. Baik pusat maupun provinsi. Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selama ini tanah di sepanjang rel kereta yang merupakan aset PT KAI tidak pernah dijual. Oleh karena itu, semua rumah yang berdiri di atas aset milik PT KAI tersebut bisa dipastikan bakal digusur.

Terpisah, Pelaksana Harian (Pelakhar) Manajer Humas KAI Daop 9 Radhitya Mardika Putra mengatakan, hingga kini pihaknya tidak pernah menjual aset milik PT KAI, tapi hanya menyewakan. Berdasar data milik PT KAI Daop 9, ada sebanyak 4.948 penyewa di Kabupaten Jember. “Dan penyewaannya bergantung kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Radhitya, aset milik PT KAI berbentuk memanjang. Kebanyakan, berada di sepanjang jalur rel kereta. Baik yang masih difungsikan, atau rel kereta yang sudah mati. Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak penyewa yang tidak sesuai perjanjian. Ada beberapa yang memindah patok batas penyewaan. Kemudian, mendirikan bangunan berdempetan dengan perlintasan kereta api. Padahal, hal itu sangat berbahaya.

Ditanya tentang rencana pembangunan double track, dia menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Kalau untuk manfaat, yang bisa menjawab dari sisi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP),” pungkasnya.

Perlu Cara Jitu

Wacana pembangunan double track perlintasan kereta api disebut sebagai tindak lanjut dari program strategis nasional untuk kereta api. Program itu juga sudah dilaksanakan untuk jalur lain. Sementara ke arah ke timur, yakni dari Bangil–Jember–Banyuwangi, merupakan yang paling akhir.

Sistem transportasi darat di Indonesia memang hanya ada dua. Yakni melalui jalan raya dan rel kereta. Sementara, via jalan raya, traffic-nya sudah sangat tinggi. Karena itu, perlu memikirkan cara membagi beban transportasi tersebut. Dan ini yang sedang dilakukan pemerintah pusat dengan membangun double track.

“Kalau kereta api kan lebih ke transportasi massal. Jadi, jumlah yang diangkut cukup besar. Selain itu, juga bisa mengurangi beban jalan raya terkait dengan muatan logistik. Sehingga bisa dialihkan atau dibagi,” kata Nunung Nuring Hayati, Kepala Program Studi (Kaprodi) Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember (Unej).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan double track perlintasan kereta api jurusan Bangil-Jember-Banyuwangi menjadi perhatian tersendiri bagi Pemkab Jember. Sebab, pembangunan itu bakal menuai pro kontra hingga berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Terlebih, di sepanjang jalur rel kereta sudah disesaki dengan ribuan rumah penduduk. Ini artinya, ketika pembangunan itu benar-benar dilaksanakan, ada kemungkinan permukiman itu bakal digusur untuk perluasan lahan.

Isu pembangunan double track itu mencuat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Aula PB Sudirman, Selasa (30/3) lalu. Kala itu, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto menyampaikan sepuluh arahan terkait dengan program pembangunan provinsi yang perlu bersinergi dengan Pemkab Jember.

Langkah sinergi ini untuk menyukseskan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Salah satu program dari sepuluh arahan Pemprov Jatim yang menjadi sorotan Bupati Jember Hendy Siswanto adalah pembangunan double track perlintasan kereta api tersebut. Kenapa itu menjadi atensi? Hendy menegaskan, karena program itu membutuhkan pembebasan lahan yang saat ini banyak ditempati masyarakat. “Dari sekarang, kami bakal memacu dinas terkait untuk menyosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat,” paparnya.

Hendy mengungkapkan, sebenarnya program itu merupakan ranah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, sebagai pucuk pimpinan di pemerintah daerah, dia menyampaikan, pihaknya bakal turut membantu. Maka dari itu, sosialisasi disebutnya sebagai langkah awal yang sangat penting, sehingga nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya program pembangunan itu. “Jangan sampai mendadak ada pembangunan tanpa sosialisasi lebih dulu. Malah bisa jadi persoalan nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, sosialisasi itu juga perlu untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah. Baik pusat maupun provinsi. Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selama ini tanah di sepanjang rel kereta yang merupakan aset PT KAI tidak pernah dijual. Oleh karena itu, semua rumah yang berdiri di atas aset milik PT KAI tersebut bisa dipastikan bakal digusur.

Terpisah, Pelaksana Harian (Pelakhar) Manajer Humas KAI Daop 9 Radhitya Mardika Putra mengatakan, hingga kini pihaknya tidak pernah menjual aset milik PT KAI, tapi hanya menyewakan. Berdasar data milik PT KAI Daop 9, ada sebanyak 4.948 penyewa di Kabupaten Jember. “Dan penyewaannya bergantung kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Radhitya, aset milik PT KAI berbentuk memanjang. Kebanyakan, berada di sepanjang jalur rel kereta. Baik yang masih difungsikan, atau rel kereta yang sudah mati. Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak penyewa yang tidak sesuai perjanjian. Ada beberapa yang memindah patok batas penyewaan. Kemudian, mendirikan bangunan berdempetan dengan perlintasan kereta api. Padahal, hal itu sangat berbahaya.

Ditanya tentang rencana pembangunan double track, dia menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Kalau untuk manfaat, yang bisa menjawab dari sisi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP),” pungkasnya.

Perlu Cara Jitu

Wacana pembangunan double track perlintasan kereta api disebut sebagai tindak lanjut dari program strategis nasional untuk kereta api. Program itu juga sudah dilaksanakan untuk jalur lain. Sementara ke arah ke timur, yakni dari Bangil–Jember–Banyuwangi, merupakan yang paling akhir.

Sistem transportasi darat di Indonesia memang hanya ada dua. Yakni melalui jalan raya dan rel kereta. Sementara, via jalan raya, traffic-nya sudah sangat tinggi. Karena itu, perlu memikirkan cara membagi beban transportasi tersebut. Dan ini yang sedang dilakukan pemerintah pusat dengan membangun double track.

“Kalau kereta api kan lebih ke transportasi massal. Jadi, jumlah yang diangkut cukup besar. Selain itu, juga bisa mengurangi beban jalan raya terkait dengan muatan logistik. Sehingga bisa dialihkan atau dibagi,” kata Nunung Nuring Hayati, Kepala Program Studi (Kaprodi) Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember (Unej).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan double track perlintasan kereta api jurusan Bangil-Jember-Banyuwangi menjadi perhatian tersendiri bagi Pemkab Jember. Sebab, pembangunan itu bakal menuai pro kontra hingga berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Terlebih, di sepanjang jalur rel kereta sudah disesaki dengan ribuan rumah penduduk. Ini artinya, ketika pembangunan itu benar-benar dilaksanakan, ada kemungkinan permukiman itu bakal digusur untuk perluasan lahan.

Isu pembangunan double track itu mencuat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Aula PB Sudirman, Selasa (30/3) lalu. Kala itu, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto menyampaikan sepuluh arahan terkait dengan program pembangunan provinsi yang perlu bersinergi dengan Pemkab Jember.

Langkah sinergi ini untuk menyukseskan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Salah satu program dari sepuluh arahan Pemprov Jatim yang menjadi sorotan Bupati Jember Hendy Siswanto adalah pembangunan double track perlintasan kereta api tersebut. Kenapa itu menjadi atensi? Hendy menegaskan, karena program itu membutuhkan pembebasan lahan yang saat ini banyak ditempati masyarakat. “Dari sekarang, kami bakal memacu dinas terkait untuk menyosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat,” paparnya.

Hendy mengungkapkan, sebenarnya program itu merupakan ranah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, sebagai pucuk pimpinan di pemerintah daerah, dia menyampaikan, pihaknya bakal turut membantu. Maka dari itu, sosialisasi disebutnya sebagai langkah awal yang sangat penting, sehingga nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya program pembangunan itu. “Jangan sampai mendadak ada pembangunan tanpa sosialisasi lebih dulu. Malah bisa jadi persoalan nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, sosialisasi itu juga perlu untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah. Baik pusat maupun provinsi. Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selama ini tanah di sepanjang rel kereta yang merupakan aset PT KAI tidak pernah dijual. Oleh karena itu, semua rumah yang berdiri di atas aset milik PT KAI tersebut bisa dipastikan bakal digusur.

Terpisah, Pelaksana Harian (Pelakhar) Manajer Humas KAI Daop 9 Radhitya Mardika Putra mengatakan, hingga kini pihaknya tidak pernah menjual aset milik PT KAI, tapi hanya menyewakan. Berdasar data milik PT KAI Daop 9, ada sebanyak 4.948 penyewa di Kabupaten Jember. “Dan penyewaannya bergantung kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Radhitya, aset milik PT KAI berbentuk memanjang. Kebanyakan, berada di sepanjang jalur rel kereta. Baik yang masih difungsikan, atau rel kereta yang sudah mati. Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak penyewa yang tidak sesuai perjanjian. Ada beberapa yang memindah patok batas penyewaan. Kemudian, mendirikan bangunan berdempetan dengan perlintasan kereta api. Padahal, hal itu sangat berbahaya.

Ditanya tentang rencana pembangunan double track, dia menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Kalau untuk manfaat, yang bisa menjawab dari sisi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP),” pungkasnya.

Perlu Cara Jitu

Wacana pembangunan double track perlintasan kereta api disebut sebagai tindak lanjut dari program strategis nasional untuk kereta api. Program itu juga sudah dilaksanakan untuk jalur lain. Sementara ke arah ke timur, yakni dari Bangil–Jember–Banyuwangi, merupakan yang paling akhir.

Sistem transportasi darat di Indonesia memang hanya ada dua. Yakni melalui jalan raya dan rel kereta. Sementara, via jalan raya, traffic-nya sudah sangat tinggi. Karena itu, perlu memikirkan cara membagi beban transportasi tersebut. Dan ini yang sedang dilakukan pemerintah pusat dengan membangun double track.

“Kalau kereta api kan lebih ke transportasi massal. Jadi, jumlah yang diangkut cukup besar. Selain itu, juga bisa mengurangi beban jalan raya terkait dengan muatan logistik. Sehingga bisa dialihkan atau dibagi,” kata Nunung Nuring Hayati, Kepala Program Studi (Kaprodi) Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember (Unej).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/