Tanggapan Bupati Jember dan Wakil Bupati di Tahun 2022: Tancap Gas 220 KM

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menyongsong 2022, Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman menyiapkan amunisi untuk memajukan Kabupaten Jember. Sebab, pada tahun 2021 pasangan Hendy-Firjaun merasa masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mengejar ketertinggalan. Dan pada tahun mendatang Jember harus menyusul ketertinggalan itu, bahkan menyalipnya.

Hendy menyatakan, pihaknya telah melakukan penjajakan beberapa bulan pada masa jabatannya selama 2021. Dan ini menjadi modal untuk menambah akselerasi di segala bidang pada tahun 2022 ini. “Karena belum maksimal,” katanya saat memberikan sambutan di Aula PB Sudirman, kemarin (31/12).

Meski begitu, diakuinya ada banyak yang berubah di masa pemerintahannya. Juga capaian di berbagai sektor selama 2021. Misalnya penataan birokrasi, layanan di bidang pendidikan, kesehatan, serta peningkatan infrastruktur. Selain itu, sektor hukum, pariwisata, sosial, pertanian, kesejahteraan, dan administrasi kependudukan (adminduk) juga tercatat terjadi peningkatan.

Segala kekurangan pada 2021 bakal menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada 2022. Bahkan, Hendy menegaskan, mengawali tahun baru ini pihaknya bakal menambah kecepatan. Baik dalam bidang pelayanan, pemberdayaan, maupun pembangunan. “Saya akan tancap gas 220 kilometer per jam. Apa yang saya lakukan ini untuk panjenengan semua,” ungkapnya.

Sebab, tahun depan pihaknya bakal membuat banyak gebrakan. Dan hal ini dimulai dengan melakukan penataan birokrasi. Misalnya penyesuaian jabatan dari tenaga administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sebanyak 253 ASN telah beralih jabatan dan dikukuhkan pada pelantikan yang berlangsung kemarin.

Terkait pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Hendy menegaskan, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan layanan. Sekaligus bentuk percepatan pengambilan keputusan di sektor layanan publik pada 2022. “Besok (hari ini, Red) tanggal satu. Hari ini (kemarin, Red), Anda dilantik menjadi pejabat fungsional. Apa artinya? Begitu masuk ke petugas fungsional, bapak ibu harus berfungsi di tempat baru. Memegang tupoksi dan menerapkan KIP. Yakni kreatif, inovatif, dan produktif,” ujarnya.

Ratusan ASN itu diharapkan membawa perubahan di tahun baru ini. Dia menyebut, wes wayahe ASN melayani masyarakat dengan tulus, mampu berinovasi, dan lebih produktif lagi. Seperti apa contohnya? Kata dia, dengan turun ke lapangan untuk membantu para camat, lurah, dan kepala desa dalam melayani masyarakat.

Hendy menuturkan, masih banyak desa yang hampir 90 persen keliru membuat laporan keuangan. Untuk itu, dirinya meminta agar para ASN tak hanya menjalani rutinitas. Bekerja di belakang meja, lalu pulang ketika jam kerja berakhir. Namun, lebih progresif dengan mau keluar melayani masyarakat. ASN juga harus punya target apa yang harus dilakukan. “Jangan berpangku pada jam kerja mulai pukul delapan sampai tiga sore. Harus punya waktu lebih untuk Jember,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember Sukowinarno menjelaskan, sebenarnya ada sekitar 306 pegawai yang harus dilantik. Namun, baru 253 ASN yang disahkan. Sisanya masih menanti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dinilai Sebaliknya

PEMKAB Jember merilis sejumlah capaian program yang dikerjakan selama tahun 2021. Nah, di ujung tahun kemarin, satu-satunya partai oposisi menyikapi hal sebaliknya. Berdasar kacamata PDIP, ada banyak kekurangan untuk tidak diulangi di tahun berikutnya.

Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto menyatakan, capaian yang diraih oleh Pemkab Jember merupakan sebuah kewajiban karena telah terprogramkan. Dananya juga telah tersedia. Namun, PDIP menyayangkan karena realisasi serapan anggaran tahun 2021 kurang maksimal. Akibatnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diprediksi lebih besar dibanding tahun 2020 lalu.

“Kami sempat menganggap Silpa APBD Rp 842 miliar sudah yang terbesar. Tetapi hari ini, Silpa APBD 2021 menjadi rekor baru karena diprediksi sebesar Rp 1 triliun,” kata Widarto. PDIP pun heran, padahal tahun ini Jember punya Perda APBD, sekalipun terlambat.

PDIP memandang, akselerasi yang digaungkan pasangan Hendy-Firjaun belum sepenuhnya berhasil. “Perencanaan selama 2021 masih buruk dan konsolidasi birokrasi tidak maksimal. Ini yang menjadi penghambat. Padahal ekonomi masyarakat sedang sulit karena pandemi, dan banyak infrastruktur yang tidak tersentuh,” paparnya.

Widarto menyebut, bupati dan wabup kurang fokus dalam mengerjakan program kerja selama 2021. Hal ini pun diwarnai dengan wacana-wacana yang dilontarkan. Seperti wacana pemindahan kota. Daripada banyak wacana seperti itu, PDIP meminta pemkab fokus pada program yang ada untuk dikerjakan. Apa yang disampaikan bupati ke depannya juga diharapkan tidak keluar dari RPJMD maupun program yang ada di APBD. “Fokus membicarakan dan mengerjakan program itu lebih baik daripada berwacana yang tidak ada dalam RPJMD dan APBD. Jangan berwacana pada sesuatu yang populer saja,” tuturnya.

Sementara itu, politisi PDIP Edy Cahyo Purnomo, yang merupakan Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jember, menuturkan, pada akhir tahun ini ada sejumlah catatan untuk Pemkab Jember. “Kami harap, kinerja Pemkab Jember ke depan lebih cepat. Jangan sampai perencanaan dan pelaksanaan program setengah-setengah,” pungkasnya. (nen/nur/c2/rus)

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menyongsong 2022, Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman menyiapkan amunisi untuk memajukan Kabupaten Jember. Sebab, pada tahun 2021 pasangan Hendy-Firjaun merasa masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mengejar ketertinggalan. Dan pada tahun mendatang Jember harus menyusul ketertinggalan itu, bahkan menyalipnya.

Hendy menyatakan, pihaknya telah melakukan penjajakan beberapa bulan pada masa jabatannya selama 2021. Dan ini menjadi modal untuk menambah akselerasi di segala bidang pada tahun 2022 ini. “Karena belum maksimal,” katanya saat memberikan sambutan di Aula PB Sudirman, kemarin (31/12).

Meski begitu, diakuinya ada banyak yang berubah di masa pemerintahannya. Juga capaian di berbagai sektor selama 2021. Misalnya penataan birokrasi, layanan di bidang pendidikan, kesehatan, serta peningkatan infrastruktur. Selain itu, sektor hukum, pariwisata, sosial, pertanian, kesejahteraan, dan administrasi kependudukan (adminduk) juga tercatat terjadi peningkatan.

Segala kekurangan pada 2021 bakal menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada 2022. Bahkan, Hendy menegaskan, mengawali tahun baru ini pihaknya bakal menambah kecepatan. Baik dalam bidang pelayanan, pemberdayaan, maupun pembangunan. “Saya akan tancap gas 220 kilometer per jam. Apa yang saya lakukan ini untuk panjenengan semua,” ungkapnya.

Sebab, tahun depan pihaknya bakal membuat banyak gebrakan. Dan hal ini dimulai dengan melakukan penataan birokrasi. Misalnya penyesuaian jabatan dari tenaga administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sebanyak 253 ASN telah beralih jabatan dan dikukuhkan pada pelantikan yang berlangsung kemarin.

Terkait pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Hendy menegaskan, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan layanan. Sekaligus bentuk percepatan pengambilan keputusan di sektor layanan publik pada 2022. “Besok (hari ini, Red) tanggal satu. Hari ini (kemarin, Red), Anda dilantik menjadi pejabat fungsional. Apa artinya? Begitu masuk ke petugas fungsional, bapak ibu harus berfungsi di tempat baru. Memegang tupoksi dan menerapkan KIP. Yakni kreatif, inovatif, dan produktif,” ujarnya.

Ratusan ASN itu diharapkan membawa perubahan di tahun baru ini. Dia menyebut, wes wayahe ASN melayani masyarakat dengan tulus, mampu berinovasi, dan lebih produktif lagi. Seperti apa contohnya? Kata dia, dengan turun ke lapangan untuk membantu para camat, lurah, dan kepala desa dalam melayani masyarakat.

Hendy menuturkan, masih banyak desa yang hampir 90 persen keliru membuat laporan keuangan. Untuk itu, dirinya meminta agar para ASN tak hanya menjalani rutinitas. Bekerja di belakang meja, lalu pulang ketika jam kerja berakhir. Namun, lebih progresif dengan mau keluar melayani masyarakat. ASN juga harus punya target apa yang harus dilakukan. “Jangan berpangku pada jam kerja mulai pukul delapan sampai tiga sore. Harus punya waktu lebih untuk Jember,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember Sukowinarno menjelaskan, sebenarnya ada sekitar 306 pegawai yang harus dilantik. Namun, baru 253 ASN yang disahkan. Sisanya masih menanti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dinilai Sebaliknya

PEMKAB Jember merilis sejumlah capaian program yang dikerjakan selama tahun 2021. Nah, di ujung tahun kemarin, satu-satunya partai oposisi menyikapi hal sebaliknya. Berdasar kacamata PDIP, ada banyak kekurangan untuk tidak diulangi di tahun berikutnya.

Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto menyatakan, capaian yang diraih oleh Pemkab Jember merupakan sebuah kewajiban karena telah terprogramkan. Dananya juga telah tersedia. Namun, PDIP menyayangkan karena realisasi serapan anggaran tahun 2021 kurang maksimal. Akibatnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diprediksi lebih besar dibanding tahun 2020 lalu.

“Kami sempat menganggap Silpa APBD Rp 842 miliar sudah yang terbesar. Tetapi hari ini, Silpa APBD 2021 menjadi rekor baru karena diprediksi sebesar Rp 1 triliun,” kata Widarto. PDIP pun heran, padahal tahun ini Jember punya Perda APBD, sekalipun terlambat.

PDIP memandang, akselerasi yang digaungkan pasangan Hendy-Firjaun belum sepenuhnya berhasil. “Perencanaan selama 2021 masih buruk dan konsolidasi birokrasi tidak maksimal. Ini yang menjadi penghambat. Padahal ekonomi masyarakat sedang sulit karena pandemi, dan banyak infrastruktur yang tidak tersentuh,” paparnya.

Widarto menyebut, bupati dan wabup kurang fokus dalam mengerjakan program kerja selama 2021. Hal ini pun diwarnai dengan wacana-wacana yang dilontarkan. Seperti wacana pemindahan kota. Daripada banyak wacana seperti itu, PDIP meminta pemkab fokus pada program yang ada untuk dikerjakan. Apa yang disampaikan bupati ke depannya juga diharapkan tidak keluar dari RPJMD maupun program yang ada di APBD. “Fokus membicarakan dan mengerjakan program itu lebih baik daripada berwacana yang tidak ada dalam RPJMD dan APBD. Jangan berwacana pada sesuatu yang populer saja,” tuturnya.

Sementara itu, politisi PDIP Edy Cahyo Purnomo, yang merupakan Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jember, menuturkan, pada akhir tahun ini ada sejumlah catatan untuk Pemkab Jember. “Kami harap, kinerja Pemkab Jember ke depan lebih cepat. Jangan sampai perencanaan dan pelaksanaan program setengah-setengah,” pungkasnya. (nen/nur/c2/rus)

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menyongsong 2022, Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman menyiapkan amunisi untuk memajukan Kabupaten Jember. Sebab, pada tahun 2021 pasangan Hendy-Firjaun merasa masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mengejar ketertinggalan. Dan pada tahun mendatang Jember harus menyusul ketertinggalan itu, bahkan menyalipnya.

Hendy menyatakan, pihaknya telah melakukan penjajakan beberapa bulan pada masa jabatannya selama 2021. Dan ini menjadi modal untuk menambah akselerasi di segala bidang pada tahun 2022 ini. “Karena belum maksimal,” katanya saat memberikan sambutan di Aula PB Sudirman, kemarin (31/12).

Meski begitu, diakuinya ada banyak yang berubah di masa pemerintahannya. Juga capaian di berbagai sektor selama 2021. Misalnya penataan birokrasi, layanan di bidang pendidikan, kesehatan, serta peningkatan infrastruktur. Selain itu, sektor hukum, pariwisata, sosial, pertanian, kesejahteraan, dan administrasi kependudukan (adminduk) juga tercatat terjadi peningkatan.

Segala kekurangan pada 2021 bakal menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada 2022. Bahkan, Hendy menegaskan, mengawali tahun baru ini pihaknya bakal menambah kecepatan. Baik dalam bidang pelayanan, pemberdayaan, maupun pembangunan. “Saya akan tancap gas 220 kilometer per jam. Apa yang saya lakukan ini untuk panjenengan semua,” ungkapnya.

Sebab, tahun depan pihaknya bakal membuat banyak gebrakan. Dan hal ini dimulai dengan melakukan penataan birokrasi. Misalnya penyesuaian jabatan dari tenaga administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sebanyak 253 ASN telah beralih jabatan dan dikukuhkan pada pelantikan yang berlangsung kemarin.

Terkait pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Hendy menegaskan, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan layanan. Sekaligus bentuk percepatan pengambilan keputusan di sektor layanan publik pada 2022. “Besok (hari ini, Red) tanggal satu. Hari ini (kemarin, Red), Anda dilantik menjadi pejabat fungsional. Apa artinya? Begitu masuk ke petugas fungsional, bapak ibu harus berfungsi di tempat baru. Memegang tupoksi dan menerapkan KIP. Yakni kreatif, inovatif, dan produktif,” ujarnya.

Ratusan ASN itu diharapkan membawa perubahan di tahun baru ini. Dia menyebut, wes wayahe ASN melayani masyarakat dengan tulus, mampu berinovasi, dan lebih produktif lagi. Seperti apa contohnya? Kata dia, dengan turun ke lapangan untuk membantu para camat, lurah, dan kepala desa dalam melayani masyarakat.

Hendy menuturkan, masih banyak desa yang hampir 90 persen keliru membuat laporan keuangan. Untuk itu, dirinya meminta agar para ASN tak hanya menjalani rutinitas. Bekerja di belakang meja, lalu pulang ketika jam kerja berakhir. Namun, lebih progresif dengan mau keluar melayani masyarakat. ASN juga harus punya target apa yang harus dilakukan. “Jangan berpangku pada jam kerja mulai pukul delapan sampai tiga sore. Harus punya waktu lebih untuk Jember,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember Sukowinarno menjelaskan, sebenarnya ada sekitar 306 pegawai yang harus dilantik. Namun, baru 253 ASN yang disahkan. Sisanya masih menanti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dinilai Sebaliknya

PEMKAB Jember merilis sejumlah capaian program yang dikerjakan selama tahun 2021. Nah, di ujung tahun kemarin, satu-satunya partai oposisi menyikapi hal sebaliknya. Berdasar kacamata PDIP, ada banyak kekurangan untuk tidak diulangi di tahun berikutnya.

Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto menyatakan, capaian yang diraih oleh Pemkab Jember merupakan sebuah kewajiban karena telah terprogramkan. Dananya juga telah tersedia. Namun, PDIP menyayangkan karena realisasi serapan anggaran tahun 2021 kurang maksimal. Akibatnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diprediksi lebih besar dibanding tahun 2020 lalu.

“Kami sempat menganggap Silpa APBD Rp 842 miliar sudah yang terbesar. Tetapi hari ini, Silpa APBD 2021 menjadi rekor baru karena diprediksi sebesar Rp 1 triliun,” kata Widarto. PDIP pun heran, padahal tahun ini Jember punya Perda APBD, sekalipun terlambat.

PDIP memandang, akselerasi yang digaungkan pasangan Hendy-Firjaun belum sepenuhnya berhasil. “Perencanaan selama 2021 masih buruk dan konsolidasi birokrasi tidak maksimal. Ini yang menjadi penghambat. Padahal ekonomi masyarakat sedang sulit karena pandemi, dan banyak infrastruktur yang tidak tersentuh,” paparnya.

Widarto menyebut, bupati dan wabup kurang fokus dalam mengerjakan program kerja selama 2021. Hal ini pun diwarnai dengan wacana-wacana yang dilontarkan. Seperti wacana pemindahan kota. Daripada banyak wacana seperti itu, PDIP meminta pemkab fokus pada program yang ada untuk dikerjakan. Apa yang disampaikan bupati ke depannya juga diharapkan tidak keluar dari RPJMD maupun program yang ada di APBD. “Fokus membicarakan dan mengerjakan program itu lebih baik daripada berwacana yang tidak ada dalam RPJMD dan APBD. Jangan berwacana pada sesuatu yang populer saja,” tuturnya.

Sementara itu, politisi PDIP Edy Cahyo Purnomo, yang merupakan Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jember, menuturkan, pada akhir tahun ini ada sejumlah catatan untuk Pemkab Jember. “Kami harap, kinerja Pemkab Jember ke depan lebih cepat. Jangan sampai perencanaan dan pelaksanaan program setengah-setengah,” pungkasnya. (nen/nur/c2/rus)