24 C
Jember
Thursday, 1 June 2023

Satu Kursi, Dua Pejabat

Polemik Tumpang Tindih Jabatan di Lingkungan Pemkab Membayangi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para pejabat di lingkungan Pemkab Jember sepertinya perlu belajar kembali tentang makna di balik sebutan abdi negara. Di mana kepentingan pribadi dan golongan harus ditanggalkan demi kepentingan masyarakat dan negara. Kiranya, awal tahun baru 2021 menjadi pelajaran penting bahwa Pemkab Jember sedang tidak sehat.

Pasca-melewati puncak pertikaian akhir tahun 2020, selayaknya ada solusi di awal tahun baru 2021. Mosi tidak percaya yang dilakukan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) terhadap Bupati Faida sampai hari ini memang terkesan mulai mendingin. Hal ini cukup maklum karena masih hari libur. Tetapi nanti, pada saat ASN wajib masuk kerja, bukan hal mustahil satu kursi pada sejumlah nomenklatur jabatan akan dijabat dua orang pejabat. Ini tentu akan menjadi rebutan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lantas siapa yang berpotensi rebutan kursi? Tentunya, ASN yang telah diberi SK bupati sebagai pelaksana tugas (Plt) dan ASN yang dicopot bupati tetapi tetap diakui Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, jangan biarkan satu kursi pejabat diduduki oleh dua orang pejabat. Sebelum para pejabat ‘pangkuan’, lebih baik segera cari solusinya.

Sebut saja, kursi empuk sekretaris daerah (sekda) Pemkab Jember, kali ini disebut punya dua tokoh. Pertama, Sekda Mirfano yang dicopot tetapi menyatakan mosi tidak percaya kepada bupati dan jabatannya diakui negara. Sementara, kedua adalah Plt Sekda Edy Budi Susilo yang baru diberi SK oleh Bupati Faida. Apabila kedua pejabat ini sama-sama masuk kerja pada hari Senin (4/1) nanti, maka ada potensi saling rebutan kursi. Selain itu, masih terdapat sejumlah pejabat lain yang berpotensi ‘pangkuan’ di satu kursi jabatan.

Menyikapi kondisi tatanan pemerintah di tubuh Pemkab Jember, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengaku sangat prihatin. Pemkab yang seharusnya banyak menghabiskan pikiran dan waktunya untuk merencanakan program-program tahun 2021, justru jatuh pada jurang konflik kepentingan pribadi.

“Pemimpin yang baik tidak akan mengacak-acak tatanan organisasi pemerintahan. Apa yang dilakukan Plt Bupati Kiai Muqit (saat ini Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, Red) sudah sah dan KSOTK Jember diakui oleh pemerintah pusat dan provinsi. Sekarang karena banyak yang di-Plt-kan, menjadi tidak sah lagi dan tidak diakui pemerintah provinsi dan pusat karena penggantian dan usulan mutasi sudah dilarang. Semua ASN juga harus paham,” kata Itqon.

Mengenai solusi, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, pertikaian akut di tubuh Pemkab Jember telah dilaporkan secara lisan Kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, secara prosedur, gubernur tetap menunggu surat laporan resmi. “Sudah kami sampaikan bahwa kebijakan yang diambil bupati menabrak sejumlah peraturan. Di antaranya larangan usulan dan penggantian pejabat yang diterbitkan Kemendagri,” ucapnya.

Dijelaskan, demi mencegah agar Pemkab Jember kondusif, para ASN tidak bingung, dan satu kursi tidak dipakai ‘pangkuan,’ maka SK yang diterbitkan Bupati Faida akan dibatalkan. “Pembatalan akan dilakukan secara cepat sebagai solusi. Dalam waktu dekat, surat laporan resmi juga dikirim. Jadi, pembatalan itu untuk mengatasi carut-marutnya tatanan di Pemkab Jember,” beber Halim, yang sempat meminta arahan langsung kepada Gubernur Khofifah atas insiden pertikaian di tubuh Pemkab Jember.

Halim pun menyebut, pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida sudah begitu nyata. Untuk sanksinya, menurut Halim, Gubernur Khofifah akan berkoordinasi dengan Mendagri. Dengan insiden yang terjadi di Jember, Halim pun meminta agar ASN tetap tenang dan memasrahkan urusan pada peraturan yang berlaku. Apalagi, SK Bupati yang mencopot dan menggantikan sejumlah pejabat telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh Pemprov Jatim.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para pejabat di lingkungan Pemkab Jember sepertinya perlu belajar kembali tentang makna di balik sebutan abdi negara. Di mana kepentingan pribadi dan golongan harus ditanggalkan demi kepentingan masyarakat dan negara. Kiranya, awal tahun baru 2021 menjadi pelajaran penting bahwa Pemkab Jember sedang tidak sehat.

Pasca-melewati puncak pertikaian akhir tahun 2020, selayaknya ada solusi di awal tahun baru 2021. Mosi tidak percaya yang dilakukan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) terhadap Bupati Faida sampai hari ini memang terkesan mulai mendingin. Hal ini cukup maklum karena masih hari libur. Tetapi nanti, pada saat ASN wajib masuk kerja, bukan hal mustahil satu kursi pada sejumlah nomenklatur jabatan akan dijabat dua orang pejabat. Ini tentu akan menjadi rebutan.

Lantas siapa yang berpotensi rebutan kursi? Tentunya, ASN yang telah diberi SK bupati sebagai pelaksana tugas (Plt) dan ASN yang dicopot bupati tetapi tetap diakui Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, jangan biarkan satu kursi pejabat diduduki oleh dua orang pejabat. Sebelum para pejabat ‘pangkuan’, lebih baik segera cari solusinya.

Sebut saja, kursi empuk sekretaris daerah (sekda) Pemkab Jember, kali ini disebut punya dua tokoh. Pertama, Sekda Mirfano yang dicopot tetapi menyatakan mosi tidak percaya kepada bupati dan jabatannya diakui negara. Sementara, kedua adalah Plt Sekda Edy Budi Susilo yang baru diberi SK oleh Bupati Faida. Apabila kedua pejabat ini sama-sama masuk kerja pada hari Senin (4/1) nanti, maka ada potensi saling rebutan kursi. Selain itu, masih terdapat sejumlah pejabat lain yang berpotensi ‘pangkuan’ di satu kursi jabatan.

Menyikapi kondisi tatanan pemerintah di tubuh Pemkab Jember, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengaku sangat prihatin. Pemkab yang seharusnya banyak menghabiskan pikiran dan waktunya untuk merencanakan program-program tahun 2021, justru jatuh pada jurang konflik kepentingan pribadi.

“Pemimpin yang baik tidak akan mengacak-acak tatanan organisasi pemerintahan. Apa yang dilakukan Plt Bupati Kiai Muqit (saat ini Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, Red) sudah sah dan KSOTK Jember diakui oleh pemerintah pusat dan provinsi. Sekarang karena banyak yang di-Plt-kan, menjadi tidak sah lagi dan tidak diakui pemerintah provinsi dan pusat karena penggantian dan usulan mutasi sudah dilarang. Semua ASN juga harus paham,” kata Itqon.

Mengenai solusi, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, pertikaian akut di tubuh Pemkab Jember telah dilaporkan secara lisan Kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, secara prosedur, gubernur tetap menunggu surat laporan resmi. “Sudah kami sampaikan bahwa kebijakan yang diambil bupati menabrak sejumlah peraturan. Di antaranya larangan usulan dan penggantian pejabat yang diterbitkan Kemendagri,” ucapnya.

Dijelaskan, demi mencegah agar Pemkab Jember kondusif, para ASN tidak bingung, dan satu kursi tidak dipakai ‘pangkuan,’ maka SK yang diterbitkan Bupati Faida akan dibatalkan. “Pembatalan akan dilakukan secara cepat sebagai solusi. Dalam waktu dekat, surat laporan resmi juga dikirim. Jadi, pembatalan itu untuk mengatasi carut-marutnya tatanan di Pemkab Jember,” beber Halim, yang sempat meminta arahan langsung kepada Gubernur Khofifah atas insiden pertikaian di tubuh Pemkab Jember.

Halim pun menyebut, pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida sudah begitu nyata. Untuk sanksinya, menurut Halim, Gubernur Khofifah akan berkoordinasi dengan Mendagri. Dengan insiden yang terjadi di Jember, Halim pun meminta agar ASN tetap tenang dan memasrahkan urusan pada peraturan yang berlaku. Apalagi, SK Bupati yang mencopot dan menggantikan sejumlah pejabat telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh Pemprov Jatim.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para pejabat di lingkungan Pemkab Jember sepertinya perlu belajar kembali tentang makna di balik sebutan abdi negara. Di mana kepentingan pribadi dan golongan harus ditanggalkan demi kepentingan masyarakat dan negara. Kiranya, awal tahun baru 2021 menjadi pelajaran penting bahwa Pemkab Jember sedang tidak sehat.

Pasca-melewati puncak pertikaian akhir tahun 2020, selayaknya ada solusi di awal tahun baru 2021. Mosi tidak percaya yang dilakukan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) terhadap Bupati Faida sampai hari ini memang terkesan mulai mendingin. Hal ini cukup maklum karena masih hari libur. Tetapi nanti, pada saat ASN wajib masuk kerja, bukan hal mustahil satu kursi pada sejumlah nomenklatur jabatan akan dijabat dua orang pejabat. Ini tentu akan menjadi rebutan.

Lantas siapa yang berpotensi rebutan kursi? Tentunya, ASN yang telah diberi SK bupati sebagai pelaksana tugas (Plt) dan ASN yang dicopot bupati tetapi tetap diakui Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, jangan biarkan satu kursi pejabat diduduki oleh dua orang pejabat. Sebelum para pejabat ‘pangkuan’, lebih baik segera cari solusinya.

Sebut saja, kursi empuk sekretaris daerah (sekda) Pemkab Jember, kali ini disebut punya dua tokoh. Pertama, Sekda Mirfano yang dicopot tetapi menyatakan mosi tidak percaya kepada bupati dan jabatannya diakui negara. Sementara, kedua adalah Plt Sekda Edy Budi Susilo yang baru diberi SK oleh Bupati Faida. Apabila kedua pejabat ini sama-sama masuk kerja pada hari Senin (4/1) nanti, maka ada potensi saling rebutan kursi. Selain itu, masih terdapat sejumlah pejabat lain yang berpotensi ‘pangkuan’ di satu kursi jabatan.

Menyikapi kondisi tatanan pemerintah di tubuh Pemkab Jember, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengaku sangat prihatin. Pemkab yang seharusnya banyak menghabiskan pikiran dan waktunya untuk merencanakan program-program tahun 2021, justru jatuh pada jurang konflik kepentingan pribadi.

“Pemimpin yang baik tidak akan mengacak-acak tatanan organisasi pemerintahan. Apa yang dilakukan Plt Bupati Kiai Muqit (saat ini Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, Red) sudah sah dan KSOTK Jember diakui oleh pemerintah pusat dan provinsi. Sekarang karena banyak yang di-Plt-kan, menjadi tidak sah lagi dan tidak diakui pemerintah provinsi dan pusat karena penggantian dan usulan mutasi sudah dilarang. Semua ASN juga harus paham,” kata Itqon.

Mengenai solusi, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, pertikaian akut di tubuh Pemkab Jember telah dilaporkan secara lisan Kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, secara prosedur, gubernur tetap menunggu surat laporan resmi. “Sudah kami sampaikan bahwa kebijakan yang diambil bupati menabrak sejumlah peraturan. Di antaranya larangan usulan dan penggantian pejabat yang diterbitkan Kemendagri,” ucapnya.

Dijelaskan, demi mencegah agar Pemkab Jember kondusif, para ASN tidak bingung, dan satu kursi tidak dipakai ‘pangkuan,’ maka SK yang diterbitkan Bupati Faida akan dibatalkan. “Pembatalan akan dilakukan secara cepat sebagai solusi. Dalam waktu dekat, surat laporan resmi juga dikirim. Jadi, pembatalan itu untuk mengatasi carut-marutnya tatanan di Pemkab Jember,” beber Halim, yang sempat meminta arahan langsung kepada Gubernur Khofifah atas insiden pertikaian di tubuh Pemkab Jember.

Halim pun menyebut, pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida sudah begitu nyata. Untuk sanksinya, menurut Halim, Gubernur Khofifah akan berkoordinasi dengan Mendagri. Dengan insiden yang terjadi di Jember, Halim pun meminta agar ASN tetap tenang dan memasrahkan urusan pada peraturan yang berlaku. Apalagi, SK Bupati yang mencopot dan menggantikan sejumlah pejabat telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh Pemprov Jatim.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca