Sebanyak 8 Ribu KK Bakal Terima BLT

BERBAGI: Anggota kepolisian membagikan beras ke warga miskin di Lumajang. Dalam waktu dekat, Pemkab Lumajang juga bakal merealisasikan BLT untuk warga miskin non-PKH yang tedampak wabah korona.

KEPUHARJO.RADARJEMBER.ID– Pemkab Lumajang sudah menyiapkan data penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam waktu dekat, bantuan untuk meringankan warga terdampak wabah korona itu akan segera diumumkan dan terealisasi.

IKLAN

Ada ribuan kepala keluarga (KK) yang bakal menerima bantuan itu. Tapi khusus bagi mereka yang sebelumnya tidak terkaver Program Keluarga Harapan (PKH). Bagi keluarga yang telah mendapat bantuan PKH, dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan ini.

Kepala Dinas Sosial Dewi Susiati membenarkan adanya bantuan langsung tunai tersebut. Namun sejauh ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Terlebih, instruksi antarinstansi pusat dan daerah juga belum ada.

Hingga saat ini, koordinasi masih terus dilakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Koordinasi itu membahas terkait penerima bantuan PKH dan sembako. Koordinasi terakhir adalah bakal ada penerima BLT tersebut. “Data keseluruhan penerima PKH dan sembako secara total ada 35 ribu kepala keluarga. Kemungkinan penerima BLT sejumlah delapan ribu kepala keluarga,” tuturnya.

Dewi, sapaan akrabnya, mengaku data tersebut diambil dari Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS). Dia memastikan para penerima bantuan PKH dan sembako tidak akan menerima bantuan BLT tersebut. “Mudah-mudahan jika sudah ada instruksi dalam waktu dekat maka program tersebut akan segera tersalurkan,” tambahnya.

Koordinator PKH Kabupaten Lumajang Akbar Al Amin menyatakan, informasi tersebut masih baru. Sehingga informasinya belum sampai diterima. Dia menyampaikan, beberapa bantuan seperti penerima sembako dan bantuan PKH sudah tidak tunai namun nontunai. “Semua nontunai karena langsung ke ATM masing-masing,” katanya.

Dia menjelaskan, bantuan secara tunai pada pemerintahan Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) yang memberlakukan BLT karena faktor minimnya daya beli masyarakat. Karena pada saat itu naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM). Sehingga diturunkannya bantuan yang sifatnya situasional tersebut.

Jika BLT diturunkan saat ini, maka bertujuan untuk membantu daya beli yang dirasakan pemerintah mengalami penurunan. “Sektor perekonomian masyarakat turun saat pandemi virus korona ini melanda,” pungkasnya. (kl)

Reporter : Ridho Abdullah Akbar

Fotografer : Istimewa

Editor : Hafid Asnan