alexametrics
22.8C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Raperda Buka Peluang Toko Modern

Dalam Draf Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Rakyat

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Janji politik Thoriq-Indah begitu tegas untuk tidak membuka kembali toko modern. Tujuannya adalah untuk melindungi pasar tradisional. Tetapi, dengan munculnya raperda inisiatif pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat, mulai muncul gejala kontraproduktif. Dengan mengatur jarak, maka peluang untuk dibangun toko modern makin lebar.

Sebelumnya, pada Perbup Tahun 2016, jarak pendirian toko modern diatur sekitar 500 meter dari pasar rakyat. Lebih dekat dari itu tidak diperbolehkan. Tujuannya memang untuk memberdayakan dan melindungi pedagang-pedagang tradisional yang berjualan kebutuhan pangan sehari-hari.

Kepala Dinas Perdagangan Lumajang Hairil Diani mengatakan, Pemerintah dan DPRD Lumajang berupaya untuk menciptakan pasar rakyat yang tertib dan teratur serta berdaya saing kuat. Termasuk menjaga keberadaannya secara berkelanjutan sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis di daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Ada beberapa substansi yang terkandung dalam raperda inisiatif itu. Misalnya mengenai jaminan kepastian relokasi pedagang kaki lima. Kemudian, mengatur jarak toko modern dengan pasar tradisional,” ucapnya.

Dalam draf raperda pada pasal 32 tersebut dijelaskan, pendirian toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat yang telah ada. “Kami terima draf ini sekitar 2000 meter, artinya dua kilometer. Nanti kalau bikin toko modern harus di luar kota. Makanya masih kami bahas nanti ketika pembahasan,” tambahnya.

Sementara itu, untuk toko modern yang telanjur berdiri, perlu dibuatkan klausul untuk mengatur itu. Sebab, perda yang baru disahkan nanti tidak bisa berlaku surut. Selain itu, mengenai keberadaan pedagang yang berdagang di luar pasar juga harus diatur dengan detail, supaya penataan kota bisa terlihat lebih baik.

Ketua Komisi B DPRD Lumajang Eko Adis Prayoga mengatakan, aturan tersebut masih berupa draf. Bisa berubah ketika pembahasan. Bahkan, ketika pembahasan pasal demi pasal bakal diperdalam. Seperti mempertimbangkan toko modern yang sudah eksis.

“Tentu perlindungan terhadap pasar tradisional yang perlu kita jaga keberlangsungannya. Serta memperhatikan aturan lain yang berkaitan dengan pasar tradisional. Mungkin ini yang mendasari adalah proteksi terhadap pasar tradisional supaya tidak terlalu terdampak dengan adanya toko modern,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Janji politik Thoriq-Indah begitu tegas untuk tidak membuka kembali toko modern. Tujuannya adalah untuk melindungi pasar tradisional. Tetapi, dengan munculnya raperda inisiatif pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat, mulai muncul gejala kontraproduktif. Dengan mengatur jarak, maka peluang untuk dibangun toko modern makin lebar.

Sebelumnya, pada Perbup Tahun 2016, jarak pendirian toko modern diatur sekitar 500 meter dari pasar rakyat. Lebih dekat dari itu tidak diperbolehkan. Tujuannya memang untuk memberdayakan dan melindungi pedagang-pedagang tradisional yang berjualan kebutuhan pangan sehari-hari.

Kepala Dinas Perdagangan Lumajang Hairil Diani mengatakan, Pemerintah dan DPRD Lumajang berupaya untuk menciptakan pasar rakyat yang tertib dan teratur serta berdaya saing kuat. Termasuk menjaga keberadaannya secara berkelanjutan sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis di daerah.

Mobile_AP_Half Page

“Ada beberapa substansi yang terkandung dalam raperda inisiatif itu. Misalnya mengenai jaminan kepastian relokasi pedagang kaki lima. Kemudian, mengatur jarak toko modern dengan pasar tradisional,” ucapnya.

Dalam draf raperda pada pasal 32 tersebut dijelaskan, pendirian toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat yang telah ada. “Kami terima draf ini sekitar 2000 meter, artinya dua kilometer. Nanti kalau bikin toko modern harus di luar kota. Makanya masih kami bahas nanti ketika pembahasan,” tambahnya.

Sementara itu, untuk toko modern yang telanjur berdiri, perlu dibuatkan klausul untuk mengatur itu. Sebab, perda yang baru disahkan nanti tidak bisa berlaku surut. Selain itu, mengenai keberadaan pedagang yang berdagang di luar pasar juga harus diatur dengan detail, supaya penataan kota bisa terlihat lebih baik.

Ketua Komisi B DPRD Lumajang Eko Adis Prayoga mengatakan, aturan tersebut masih berupa draf. Bisa berubah ketika pembahasan. Bahkan, ketika pembahasan pasal demi pasal bakal diperdalam. Seperti mempertimbangkan toko modern yang sudah eksis.

“Tentu perlindungan terhadap pasar tradisional yang perlu kita jaga keberlangsungannya. Serta memperhatikan aturan lain yang berkaitan dengan pasar tradisional. Mungkin ini yang mendasari adalah proteksi terhadap pasar tradisional supaya tidak terlalu terdampak dengan adanya toko modern,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

Desktop_AP_Leaderboard 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Janji politik Thoriq-Indah begitu tegas untuk tidak membuka kembali toko modern. Tujuannya adalah untuk melindungi pasar tradisional. Tetapi, dengan munculnya raperda inisiatif pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat, mulai muncul gejala kontraproduktif. Dengan mengatur jarak, maka peluang untuk dibangun toko modern makin lebar.

Sebelumnya, pada Perbup Tahun 2016, jarak pendirian toko modern diatur sekitar 500 meter dari pasar rakyat. Lebih dekat dari itu tidak diperbolehkan. Tujuannya memang untuk memberdayakan dan melindungi pedagang-pedagang tradisional yang berjualan kebutuhan pangan sehari-hari.

Kepala Dinas Perdagangan Lumajang Hairil Diani mengatakan, Pemerintah dan DPRD Lumajang berupaya untuk menciptakan pasar rakyat yang tertib dan teratur serta berdaya saing kuat. Termasuk menjaga keberadaannya secara berkelanjutan sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis di daerah.

“Ada beberapa substansi yang terkandung dalam raperda inisiatif itu. Misalnya mengenai jaminan kepastian relokasi pedagang kaki lima. Kemudian, mengatur jarak toko modern dengan pasar tradisional,” ucapnya.

Dalam draf raperda pada pasal 32 tersebut dijelaskan, pendirian toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat yang telah ada. “Kami terima draf ini sekitar 2000 meter, artinya dua kilometer. Nanti kalau bikin toko modern harus di luar kota. Makanya masih kami bahas nanti ketika pembahasan,” tambahnya.

Sementara itu, untuk toko modern yang telanjur berdiri, perlu dibuatkan klausul untuk mengatur itu. Sebab, perda yang baru disahkan nanti tidak bisa berlaku surut. Selain itu, mengenai keberadaan pedagang yang berdagang di luar pasar juga harus diatur dengan detail, supaya penataan kota bisa terlihat lebih baik.

Ketua Komisi B DPRD Lumajang Eko Adis Prayoga mengatakan, aturan tersebut masih berupa draf. Bisa berubah ketika pembahasan. Bahkan, ketika pembahasan pasal demi pasal bakal diperdalam. Seperti mempertimbangkan toko modern yang sudah eksis.

“Tentu perlindungan terhadap pasar tradisional yang perlu kita jaga keberlangsungannya. Serta memperhatikan aturan lain yang berkaitan dengan pasar tradisional. Mungkin ini yang mendasari adalah proteksi terhadap pasar tradisional supaya tidak terlalu terdampak dengan adanya toko modern,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2