Tiga Utusan KPK Temui As’at Bupati Lumajang

Khawas Auskarni/RAME CEGAH KORUPSI: Salah satu anggota tim dari KPK menemui Bupati Lumajang As’at untuk koordinasi pencegahan korupsi di Lumajang.

LUMAJANG – Tiga utusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Pemkab Lumajang, kemarin (3/7). Selama beberapa jam mereka menggelar pertemuan tertutup dengan Bupati Lumajang As’at. Tim KPK bukan dalam rangka pemeriksaan, tetapi untuk koordinasi pencegahan korupsi.

IKLAN

Kepada sejumlah media, mereka mengaku berasal dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Salah seorang delegasi, Arief Nurcahyo menuturkan, kedatangannya ke Lumajang bukan dalam rangka memeriksa pejabat pemkab.

Melainkan melakukan monitoring rencana aksi tindak pidana korupsi. “Kami dari divisi pencegahan, bukan penindakan. Sehingga, kedatangan kami bukan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, atau pun penuntutan,” ucap Arief.

Kegiatan monitoring rencana aksi tindak pidana korupsi tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut komitmen pemberantasan korupsi, yang pada awal Maret kemarin sudah diteken seluruh kepala daerah, bupati, serta wali kota se-Jawa Timur di Grahadi Surabaya. Dengan demikian, pihaknya bukan cuma mendatangi Lumajang saja. Tetapi juga seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.” Kami mendapat bagian untuk wilayah Jawa Timur,” terangnya.

Selain monitoring, lanjut Arief, timnya juga mengevaluasi realisasi sejumlah hal. Salah satunya terkait upaya integrasi e-planning dan e-budgeting. Semakin bagus kualitas integrasi dua hal tersebut, diharapkan mampu mencegah kegiatan-kegiatan siluman serta kegiatan yang tidak terencana atau ujug-ujug.

Kadar independensi proses pengadaan barang dan jasa juga jadi bahan monitoring lain bagi Korsupgah KPK dalam kunjungannya ke Lumajang, kemarin. Arief menjelaskan, setiap daerah perlu memiliki sistem dan struktur yang mandiri guna menghindari intervensi, baik dari atasan, eksekutif, maupun legislatif. “Kami lihat di sini sudah ada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa. Ini penting untuk mencegah adanya proyek-proyek titipan,” imbuhnya.

Salah satu output dari kunjungan tersebut, nantinya berupa scoring kualitas pengelolaan aset yang dilakukan pemerintah daerah. Setiap daerah akan dikelompokkan dalam kategori hijau, kuning, hingga merah ihwal kebijakan asetnya.

Kedatangan Tim Korsupgah KPK ke Lumajang bukan kali pertama berlangsung. Sebelumnya, sudah dua kali pejabat lembaga antirasuah itu menginjakkan kakinya ke Kantor Pemkab Lumajang dalam agenda serupa. (was/mgc/aro)

Reporter :

Fotografer :

Editor :